Demonstra  Palestine memprotes keputusan Presiden AS tentang pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israesl di Kota Hebron, Tepi Barat pada tanggal 8/12/2017 (Foto: AFP/ VNA)

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Turki menekankan bahwa keputusan tersebut telah membalikkan keputusan-keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OIC), bersamaan itu, menunjukkan bahwa Washington “tegas ingin merugikan syarat-syarat yang mendorong perdamaian” di Timur Tengah.

Sementara itu, di Palestina, Wakil Presiden Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Elias Zananiri menunjukkan bahwa dengan keputusan tersebut, AS telah tidak memainkan peranan nyata dalam proses perdamaian. Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyatakan bahwa semua tindakan sefihak yang tidak membantu perdamaian dan tidak sesuai dengan hukum internasional akan mencegah upaya-upaya mencapai permufakatan di kawasan dan menciptakan lingkungan negatif. Partai Rak yat Palestina (PPP) menganggap gerak-gerik AS sebagai “provokasi terhadap warga Palestina, dunia Arab dan Islam serta semua pendukung kebebasan di dunia”. PPP juga menolak peranan sponsor permufakatan perdamaian Timur Tengah dari AS.