(VOVworld) – Vietnam dan Myanmar, Rabu (26/10), mengeluarkan pernyataan bersama sehubungan dengan kunjungan kenegaraan yang dilakukan oleh Presiden Republik Federasi Myanmar, Htin Kyaw di Vietnam dari 26-28/10.

Pernyataan bersama ini menunjukkan bahwa Presiden Vietnam dan Presiden Myanmar telah melakukan pembicaraan dan sepakat memperhebat kunjungan dan kontak tingkat tinggi dan berbagai tingkat di semua kanal Partai, Pemerintah, Negara, Parlemen dan temu ramah rakyat, bersamaan itu mempertahankan mekanisme-mekanisme kerjasama bilateral yang sedang ada, menurut itu akan mengadakan Persidangan ke-19 Komite Gabungan tentang kerjasama bilateral Vietnam-Myanmar di Vietnam, sidang konsultasi politik ke-7 tingkat Deputi Menteri Luar Negeri di Myanmar pada tahun 2017 dan berbagai mekanisme kerjasama lainnya.

Dua pemimpin berbagi pandangan dan kepentingan bersama tentang perdamaian, keamanan regional dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan antara dua negara melalui pertukaran informasi, pengalaman, mempelajari masalah cepat membentuk mekanisme “Dialog kebijakan pertahanan” dan mekanisme “Kelompok kerja bersama” antara dua Kementerian Pertahanan serta mengadakan sidang Dialog keamanan ke-5 di Vietnam pada waktu mendatang, aktif melakukan perundingan tentang penandatanganan MoU mengenai saling bantu dalam masalah-masalah kepidanaan antara dua negara.

Dua pemimpin  menilai tinggi kerjasama dan koordinasi erat antara dua negara di forum-forum regional dan internasional, sepakat terus memperkuat kerjasama dalam kerangka ASEAN dan forum-forum regional dan internasional lainnya, bekerjasama untuk menggunakan secara berkesinambungan dan efektif sumber air sungai Mekong, terutama dalam kerangka Komite sungai Mekong Internasional (MRC) dan organisasi-organisasi lain yang bersangkutan.

Presiden Vietnam dan Presiden Myanmar menegaskan komitmen mempertahankan perdamaian, kestabilan dan kemakmuran di kawasan, mendorong upaya-upaya membangun Komunitas ASEAN, memecahkan secara damai semua sengketa, tidak menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan, menaati semua prinsip yang telah mendapat pengakuan yang luas dari hukum internasional, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Dua pihak menegaskan kembali sokongan terhadap penggelaran secara lengkap dan efektif DOC dan cepat bekerjasama untuk mencapai COC.