Vietnam menghadiri Konferensi Ke-11 Menteri Pertahanan ASEAN di Filipina

(VOVWORLD) - Dengan isi-isi titik beratnya ialah tantangan-tantangan keamanan di kawasan, Konferensi ke-11 Menteri Pertahanan ASEAN  (ADMM 11) dibuka  pada Senin (23 Oktober)  di Manila, Ibukota Filipina. 
Vietnam  menghadiri  Konferensi Ke-11 Menteri Pertahanan ASEAN di Filipina - ảnh 1Jenderal  Ngo Xuan Lich, Menteri Pertahanan Vietnam. (Foto: Kantor Berita Vietnam)

Delegasi  militer tingkat tinggi Vietnam yang dikepalai oleh Jenderal Ngo Xuan Lich, Menteri Pertahanan  menghadiri  Konferensi ini.

Dalam pidato pembukaan konferensi tersebut, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana memberitahukan: Filipina akan merekomendasikan beberapa gagasan seperti program kerja yang memakan waktu tiga tahun berfokus pada target merasionalkan, mengkoordinasikan dan menstandarkan upaya-upaya ADMM. Menurut Menteri Delfin Lorenzana, ini merupakan langkah-langkah yang perlu untuk mendorong mekanisme kerjasama yang berhasil-guna. Konferensi kali ini juga berharap akan mencapai mekanisme-mekanisme  kerangka bagi interaksi pelayaran, pertukaran pendidikan dan pelatihan dan lain-lain.

ADMM 11 berlangsung dari 23-24 Oktober sebelum Konferensi ke-4 Menteri Pertahanan  ASEAN  yang diperluas (ADMM+) antara ASEAN dan 8 mitra  dialog ASEAN lainnya yaitu  Australia, Tiongkok, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, Rusia dan Amerika Serikat.

Pada Konferensi ADMM-11, Kepala delegasi semua negara telah menandatangani Pernyataan Bersama ADMM-11 tentang “ berpadu tenaga untuk mengubah dan melakukan intergasi dengan dunia internasional”. Pernyataan Bersama menegaskan kembali peranan penting pekerjaan mempertahankan dan mendorong perdamaian, kestabilan, keamanan, keselamatan, kebebasan maritim dan penerbangan di Laut Timur, serta kebutuhan memperkuat keyakinan dan kepercayaan satu sama lain, melaksanakan pengekangan dalam semua aktivitas, menghindari terjadinya tindakan yang bisa merumitkan situasi, mengikuti solusi-solusi menangangi sengketa  secara damai, sesuai dengan Hukum Internasional, di antaranya ada Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (UNCLOS ) 1982.

Komentar

Yang lain