(VOVWORLD) - Perlu mempercepat laju peseronisasi badan usaha milik Negara atau (BUMN) secara sesuai dengan Undang-Undang, menurut arah terbuka dan transparans serta menurut prinsip pasar. Demikianlah pesan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Vietnam pada sidang tematik tentang hasil proses melakukan restrukturisasi dan mendorong peseroniasi BUMN pada tahun 2018 yang baru saja berlangsung di Kota Ha Noi.
 Ilustrasi (Foto: daidoanket.vn) |
Menurut pengumuman Kementerian Keuangan Vietnam, rencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk tahap 2017-2020 ialah akan melakukan peseronisasi terhadap 127 badan usaha. Kongkritnya ialah pada tahun 2017 melakukan peseronisasi terhadap 44 badan usaha dan pada tahun 2018 ialah 64 badan usaha. Namun, pada tahun 2018, baru ada 28 badan usaha yang untuk pertama kalinya melakukan penjualan saham, oleh karena ini laju peseronisasi dinilai sangat lambat sehingga tekanan pelaksanaan peseronisasi pada tahun ini dan tahun depan sangat besar. Alasan subyektif yang diajukan oleh Kementerian Keuangan ialah beberapa kementerian, instansi, daerah dan grup ekonomi serta perusahaan umum Negara masih tetap belum melaksanakan secara serius dalam melakukan rencana peseronisasi, menarik modal dan melakukan restrukturisasi terhadap BUMN menurut bimbingan dari Perdana Menteri (PM) Pemerintah. Namun, tentang sifat obyektif, proses peseronisasi badan usaha milik Negara harus memerlukan banyak waktu untuk memecahkan problematik tentang keuangan, pertanahan dan ketenaga kerjaan dalam tahap sebelum peseronisasi sehingga memperpanjang waktu peseronisasi. Tentang solusi mendorong proses peseronisasi, Dang Quyet Tien, Kepala Direktorat Keuangan badan usaha dari Kementerian Keuangan Vietnam menekankan:
“Kami berpendapat bahwa solusi yang paling penting sekarang ini ialah berfokus memecahkan secara gigih pemeriksaan dan secara tepat waktu memberikan bimbingan dalam merevisi pengesahan opsi penggunaan tanah setelah peseronisasi, mempercepat laju pekerjaan ini maka baru bisa melakukan langkah-langkah setelah peseronisasi. Yang kedua ialah memperhebat pekerjaan setelah peseronisasi yang dicatatkan di pasar efek dan memperkuat pekerjaan pemeriksaan, inspektorat dan pengawasan secara terbuka dan transparans terhadap kasus-kasus yang memperlambat atau dengan sengaja tidak melakukan-nya.”
Pada kenyataan-nya, selama ini, Pemerintah telah lebih bertekad dalam mendorong proses peseronisasi terhadap BUMN. Tran Van Dung, Ketua Komite Efek Negara menilai:
“Pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 Pemerintah telah mengumumkan nama badan usaha peseronisasi yang belum masuk pasar efek, yang kedua ialah membimbing secara gigih peseronisasi, meninta tanggung jawabkan pimpinan badan usaha yang belum melaksanakan dengan serius bimbingan PM. Maka Pastilah akan bisa menciptakan perkembangan kuat terhadap peseronisasi dan pencatatan, terutama dari triwulan II/2019.”
Dia juga menyatakan bahwa perlu menilai usaha mendorong peseronisasi terhadap BUMN, tidak hanya menuntut pembaruan dari sektor badan usaha ini, melainkan juga berharap akan ada lagi barang-barang yang berkualitas bagi pasar efek, meningkatkan lagi pemilihan bagi para investor.
Sedangkan, Dominic Scriven, Ketua Dana Investasi Dragon Captipal berharap agar proses ini akan didorong lebih kuat pada waktu mendatang.
“Kami sangat menginginkan agar proses ini akan terus berlangsung secara menyakinkan dan kuat, kami menegaskan bahwa nilai badan usaha di pasar efek sekarang ini sangat sesuai tidak terlampau rendah dan tidak terlampau tinggi sesuai bagi negara untuk menarik modal.”
Menerima sumbangan-sumbangan pendapat yang diberikan oleh para investor dan setelah waktu melakukan persiapan secara terliti, baru-baru ini, Kementerian Keuangan Vietnam telah memberlakukan surat edaran yang membimbing pennjualan saham untuk pertama kalinya menurut cara membuat buku sebagai satu taraf harga perjualan bersama dan satu-satunya yang berdasarkan pada konsultasi kebutuhan pasar. Metode tersebut membantu proses melakukan lelang mencapai sukses lebih tinggi. Dengan solusi-solusi global dari mengatasi kesulitan yang bersangkutan dengan kebijakan pertanahan dalam rencana peseronisasi sampai alat pasar yang baru seperti metode “membuat buku” dalam melakukan lelang saham untuk pertama kalinya dari badan usaha, badan pengelola Negara berharap agar laju peseronisasi akan dipercepat pada waktu mendatang supaya bisa menyelesaikan rencana yang telah diajukan untuk tahun 2020.