(VOVWORLD) - Organisasi “Freedom House” pada 2 Juni lalu melakukan satu siasat yang lama, melontarkan apa yang dinamakannya “Laporan tentang perlindungan demokrasi ketika hidup secara eksil” dengan banyak informasi fabrikasi dan salah tentang situasi nyata di Viet Nam. Segera setelah itu beberapa halaman koran asing yang bermusuhan atau kurang iktikad baik terhadap Viet Nam beserta kanal-kanal media yang diselenggarakan oleh kaum reaksioner, penentang dan oportunis politik telah menyalahgunakan dan menyebarkan isi-isi yang salah tersebut untuk mengacaukan informasi, mendistorsi kenyataan dan melakukan sabotase-sabotase terhadap Partai Komunis dan Negara Viet Nam.
 Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Kota Ho Chi Minh (ilustrasi) (Foto: tapchicongsan.org.vn) |
“Freedom House” adalah satu lembaga swadaya masyarakat internasional yang berkantor di Amerika Serikat (AS). Secara teori, aktivitas “Freedom House” adalah mendukung kemajuan, mendorong dan memperluas kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Setiap tahun organisasi ini membina dan mengumumkan laporan-laporan seperti: Laporan kebebasan di dunia; Laporan kebebasan di medsos; Laporan kebebasan dan komunikasi dan lain sebagainya. Namun selama bertahun-tahun ini semua informasi yang dikeluarkan organisasi ini yang terkait dengan banyak negara, di antaranya Viet Nam sangat salah dan mengandung motivasi negatif tentang politik.
Organisasi ini terus-menerus memasukkan Viet Nam ke dalam kelompok negara-negara tanpa hak kebebasan dan demokrasi. Penilaian dan pemeringkatan “Freedom House” tidak berdasarkan dokumen-dokumen asli, tidak berdasarkan kehidupan nyata warga di Viet Nam. Alih-alih, organisasi ini bersekongkol dengan kaum reaksioner, penentang, oportunis politik keturunan Viet Nam di dalam dan luar negeri beserta individu dan organisasi asing yang mempunyai prasangka terhadap Viet Nam untuk menginterviu, mengumpulkan informasi untuk memfitnah Viet Nam melanggar hak-hak kebebasan dan demokrasi. Aktivitas “Freedom House” memanifestasikan prasangka dan permusuhan terhadap Viet Nam. Organisasi ini senantiasa menyamakan dan mempersalahkan bahwa dalam sistem politik dengan kepemimpinan satu partai tidak ada kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Tidak hanya Viet Nam saja banyak negara-negara lain juga dimasukkan ke dalam “sasaran” oleh “Freedom House”.
Tujuan organisasi ini ialah melalui kedok demokrasi dan hak asasi manusia untuk menyerang dan mengintervensi urusan internal negara lain. Dalam satu jawaban interviu kepada Televisi Viet Nam, Yerlan Baizhanov, Duta Besar Kazakhstan di Viet Nam menilai: “Ada organisasi-organisasi hak asasi manusia memiliki pikiran sangat kaku dan unilateral. Mereka didominasi oleh ambisi politik mereka. Mereka tidak memperhatikan perbedaan tentang keadaan sejarah dan budaya. Ketika membuat laporan mereka senantiasa didominasi oleh faktor politik dan prasangka. Kita hidup dan bekerja bukanlah untuk memuaskan orgagnisasi-organisasi seperti “Freedom House”, tetapi negara kita bertindak agar warga kita mendapatkan kehidupan yang baik dalam praktik. Itulah hal yang terpenting”.
 Duta Besar Kazakhstan, Yerlan Baizhanov (Foto: Phan Suong) |
Harus ditegaskan, Partai Komunis dan Negara Viet Nam selalu menghormati, melindungi dan menjamin semua hak kebebasan dan demokrasi bagi warga. Majelis Nasional Viet Nam dalam persidangan yang tengah berlangsung di Kota Ha Noi sedang membahas pemberlakuan Undang-Undang tentang Demokrasi di Akar Rumput untuk tepat waktu menginstitusikan demokrasi, mengembangkan demokrasi sosialis secara luas dengan pedoman “rakyat tahu, rakyat membahas, rakyat membuat, rakyat memeriksa, rakyat mengawasi dan rakyat menikmati” sesuai semangat Resolusi Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam, terus mengkonkretkan hak berdaulat rakyat, hak asasi manusia, hak dan kewajiban dasar warga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 2013, dengan demikian turut membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis Viet Nam dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat.
Kebijakan-kebijakan pengembangan manusia Viet Nam hingga saat ini dilaksanakan secara sinkron dan menyeluruh, dari pengentasan dari kelaparan, kemiskinan hingga pengembangan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja dan lapangan kerja. Ini adalah dasar dan fondasi penting agar semua warga dalam masyarakat terus menikmati dan melaksanakan semua hak politik, sipil, sosial-ekonomi dan budaya secara komprehensif dan dalam, lebih berkualitas, substantif dan efektif. Tidak hanya bagi Viet Nam saja, tetapi bagi semua negara di dunia, kalau ingin menilai kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia harus berdasarkan pendapat mayoritas warga negara itu. Perihal beberapa individu, organisasi seperti “Freedom House” yang tidak tinggal di Viet Nam, tidak meninjau dengan survei obyektif tetapi terus-menerus mengeluarkan penilaian tentang Viet Nam dengan warna abu-abu menunjukkan itulah kedok yang mempersalahkan dan barang tentu informasi yang mereka keluarkan tidak patut dipercaya.
Dalam kenyataannya Viet Nam saat ini adalah salah satu di antara 20 negara yang memiliki persentase pengguna internet yang terbanyak di dunia dengan sekitar 70 juta pengguna (sekitar 70 persen jumlah populasi). Oleh karenanya tuduhan “Freedom House” yang menyatakan di Viet Nam tidak ada kebebasan, pemerintahan tengah “menyerang jaringan sosial”, “melakukan penindasan trans batas”, jelaslah argumentasi ini tidak masuk akal, memutarbalikkan situasi secara terang-terangan. “Freedom House” dan para penentang telah mempresentasikan satu “drama demokrasi” yang sangat canggung untuk menyerang dan menyabot Viet Nam. Semua aktivitas “Freedom House” kian menyalahgunakan pendorongan kebebasan dan demokrasi untuk mengintervensi urusan internal Viet Nam. Ini adalah tindakan menyalahgunakan demokrasi, melanggar ketentuan hukum internasional dan langsung melanggar hak dan kepentingan rakyat Viet Nam.