(VOVWORLD) - Pemerintah Republik Korea berencana akan mengeluarkan usulan tentang perundingan militer dengan Republik Demokrasi Rakyat Korea (RDRK) pada pekan ini setelah serentetan peluncuran uji coba rudal yang dilakukan Pyong Yang. Ini adalah rekomendasi resmi pertama yang dikeluarkan oleh Pemerintah pimpinan Presiden Moon Jae-in sejak dia berkuasa pada bulan Mei dan berkomitmen memecahkan ketegangan di semenanjung Korea melalui dialog. Rekomendasi perundingan ini merupakan indikasi yang menunjukkan iktikat baik Republik Korea dalam menurunkan suhu ketegangan di semenanjung Korea, akan tetapi apakah bisa melakukan perundingan atau tidak bukanlah hal yang mudah.
 Deputi Menteir Pertahanan Republik Korea, Suh Choo-suk (Foto: Yonhap) |
Menurut Deputi Menteri Pertahanan Republik Korea, Suh Choo-suk, Republik Korea akan mengusulkan satu perundingan militer dengan RDRK pada tanggal 21 Juli di Tongilgak untuk mencegah tindakan-tindakan permusuhan yang bisa menimbulkan eskalasi ketegangan militer di garis batas militer antara dua negara.
Seoul meminta kepada Pyong Yang supaya memberikan tanggapan atas rekomendasi baru ini melalui kanal hubungan militer antar-Korea tapi tidak menunjukkan secara jelas agenda dialog ini.
Sebelumnya, RDRK selalu mengutuk latihan-latihan perang gabungan tahunan antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Korea dan menyatakan akan memberikan balasan kuat. Pada bulan Mei 2017, Tiongkok telah meminta kepada AS dan Republik Korea supaya menghentikan latihan-latihan perang yang meliputi bagian hipotetis yang menyasar pada RDRK, alih-alih penghentian program nuklir Pyong Yang. Akan tetapi, Washington telah menolak dan meminta kepada Pyong Yang supaya mengubah sikap lebih dulu.
Permintaan yang tepat waktu?
Menurut Presiden Republik Korea, Moon Jae-in, perundingan dengan RDRK sedang menjadi lebih mendesak dari pada yang sudah-sudah untuk mencegah ambisi nuklir dan pengembangan program rudal dari Pyong Yang. Penilaian Presiden Republik Korea ini bertolak dari hal bahwa Pyong Yang pada 4 Juli telah berhasil meluncurkan rudal balistik interkontinental (ICBM) untuk pertama kalinya dan menyatakan bahwa negara ini bisa menguasai teknologi perakitan rudal pembawa hulu nuklir dan akan meneruskan program pengembangan rudalnya tanpa memperdulikan tentangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurut Kantor Berita Yonhap, Republik Korea mungkin akan meminta kepada dua bagian negeri Korea supaya menghentikan program-program siaran yang saling bermusuhan di kawasan perbatasan, dalam pada itu, RDRK mungkin meminta kepada Seoul supaya mencegah para aktivis Republik Korea yang menyebarkan selebaran dengan isi yang menentang Pyong Yang.
Kalangan pengamat memprakirakan bhawa ada banyak kemungkinan RDRK akan menerima rekomendasi yang dikeluarkan oleh Republik Korea karena ketika berpidato di depan Kongres Partai Pekerja Korea pada bulan Mei 2016, pemimpin Kim Jong-un pernah berharap akan satu dialog militer dengan bagian Selatan untuk mengurangi bahaya terjadinya bentrokan bersenjata di perbatasan dan menurunkan suhu ketegangan antara dua negara. Yang lebih patut diperhatikan ialah pada hari yang sama (17 Juli), hari di mana kekuasaan Seoul menyampaikan informasi yang mengusulkan dialog militer antar-Korea, koran Rodong Sinmun, organ dari Partai Pekerja Korea juga memuat editorial yang mengandung maksud mengeluarkan syarat terhadap dialog dengan Republik Korea. Editorial ini menekankan bahwa “seperti yang telah dikatakan Presiden Republik Korea bahwa satu permulaan yang sesuai adalah hal yang penting bagi segala-galanya, untuk mencapai perdamaian dan reunifikasi semenanjung Korea, sangat memerlukan satu titik tolak yang sempurna. Hal yang perlu dilakukan sekarang ini ialah segera memecahkan semua masalah yang paling mendesak dan mengatur masalah pokok itu dari titik tolak”.
Pagar rintangan di depan mata
Usulan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Korea tentang penyelenggaraan perundingan antar-Korea mendapat reaksi yang berbeda-beda dari partai-partai politik di Republik Korea. Partai oposisi utama “Republik Korea Bebas” menamakan usulan yang dikeluarkan sehari sebelumnya adalah satu gerak-gerik ‘sepihak” pada latar belakang Pyong Yang tetap secara permanen melakukan tindakan-tindakan provokatif. Akan tetapi, partai ini menyatakan “menyetujui secara prinsipil” satu solusi damai atas masalah nuklir RDRK. Sedangkan, Partai Demokrat yang berkuasa menyambut baik usulan tersebut sebagai satu “langkah yang tepat waktu” bagi Republik Korea untuk menguasai peranan membimbing dalam usaha memecahkan masalah-masalah yang bersangkutan dengan semenanjung Korea, sekaligus menyatakan bahwa jangan ada perbedaan tentang ideologi atau kepartaian dalam semua upaya untuk mengurangi ketegangan antar-Korea dan mendorong dialog bilateral. Partai Rakyat dengan garis tengah kiri menekankan bahwa dua bagian negeri Korea perlu mempelajari masalah terpisahkannya para keluarga dari pandangan perikemanusiaan dan menyatakan bahwa jangan “terlalu tergesa-gesa” melakukan dialog militer ketika Pyong Yang tetap terus melakukan tindakan-tindakan provokasi yang bersenjata.
Dalam pada itu, pada Senin (17 Juli), Gedung Putih menyindir ketidak-sepakatannya terhadap rekomendasi Republik Korea tentang dialog militer antar-Korea dan menyatakan bahwa syarat-syarat sekarang ini terlalu jauh bagi orang-orang yang ingin mengadakan kembali dialog dengan Pyong Yang.
Rekomendasi tentang dialog militer dari Republik Korea kalau disambut oleh RDRK akan menjadi dialog militer antar-Korea yang pertama dalam waktu kira-kira 3 tahun ini. Opini umum sedang menunggu reaksi resmi dari pihak Pyong Yang dan mengharapkan agar dua pihak menangkap kesempatan ini untuk menurunkan suhu ketegangan di semenanjung Korea.