Acara menyampaikan keputusan amnesti kepada para narapidana di Provinsi Binh Duong  (Foto: chinhphu.vn)

Sehubungan dengan Hari Nasional Republik Sosialis Viet Nam, Presiden Nguyen Xuan Phuc telah menandatangani keputusan pemberian amnesti membebaskan sebelum batas waktu untuk 2.434 narapidana yang memenuhi syarat. Keputusan ini sekali lagi menegaskan kebijakan pengampunan Partai Komunis dan Negara Viet Nam serta tradisi kemanusiaan bangsa Viet Nam bagi orang-orang yang melanggar kejahatan, menyemangati mereka untuk menyesal, menggembleng diri untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Amnesti tahun ini terus menunjukkan dengan jelas prioritas menjamin dan mendorong HAM dalam semua haluan dan kebijakan Partai Komunis dan Negara Viet Nam, bersamaan itu membantah semua fitnahan dan pemutarbalikan yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan permusuhan bahwa Viet Nam tidak menjamin HAM.

Di Viet Nam, HAM dipahami sebagai nilai-nilai dasar  yang direbut manusia dalam sejarah perjuangan memperbaiki alam dan masyarakat untuk menegaskan posisi politik, sosial-ekonomi, budaya dan hukum mereka. Melindungi dan mendorong HAM menjadi kebijakan konsekuen Negara Viet Nam. Viet Nam selalu mengangap manusia sebagai sentral, motivasi proses pembaruan dan pembangunan tanah air, dan selalu berupaya demi tujuan meningkatkan kehidupan, hak kenikmatan warga, tidak ada yang tertinggal. Semua hak dasar manusia di Viet Nam dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, dilindungi dan didorong dalam semua naskah undang-undang yang konkret dan dilaksanakan dalam praktik. Resolusi Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam menegaskan: “Menghormati, menjamin, melindungi HAM, hak, dan kewajiban warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 2013; Mengaitkan hak warga negara dengan kewajiban dan tanggung-jawab warga bagi masyarakat.” Resolusi tersebut juga menekankan: “Rakyat adalah sentral, wujud usaha pembaruan, pembangunan dan pembelaan tanah air, semua haluan dan kebijakan harus benar-benar berasal dari kehidupan, aspirasi, hak, dan kepentingan sah rakyat, menganggap bahagia, cukup sandang, cukup pangan rakyat sebagai tujuannya.” Dengan demikian, haluan konsekuen Partai Komunis dan Negara Viet Nam ialah melindungi dan mendorong HAM secara setara dan adil untuk semua warga negara, termasuk juga orang-orang yang tengah menjalani hukuman penjara. Hal ini ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang Dasar 2013, sistem naskah perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2015, Undang-Undang Hukum Acara Pidana 2015, Undang-Undang tentang Penahanan Sementara 2015, Undang-Undang Pelaksanaan Hukuman Pidana 2019 dan lain sebagainya.

Narapidana perempuan di bengkel penjahitan di provinsi Thanh Hoa  (Foto: Ngoc Thanh/vnexpress)

Di Viet Nam, semua pelanggaran hukum ditindak sesuai ketentuan undang-undang Viet Nam. Oleh karenanya semua narapidana yang mendapat amnesti tahun ini adalah orang-orang yang melanggar hukum pidana Viet Nam dan sudah dijatuhi hukuman  oleh pengadilan rakyat berbagai tingkat di Viet Nam sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Viet Nam. Semua narapidana ini memenuhi syarat untuk dipelajari mendapat amnesti. Oleh karena itu, pemberian amnesti tidak ada diskriminasi bagi narapidana manapun baik narapidana orang Viet Nam atau yang memiliki kewarganegaraan asing. Kalau semua narapidana tersebut memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum akan mendapat amnesti. Pemberian amnesti tahun ini dilaksanakan secara ketat, berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yakni pemberian amnesti harus dilaksanakan secara serius, ketat, terbuka, demokratis, adil, kena obyeknya dan sesuai ketentuan agar semua narapidana yang memenuhi syarat akan dipelajari dan tidak membiarkan narapidana manapun yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan mendapat amnesti.

Pembebasan sebelum batas waktu untuk para narapidana yang tengah menjalani hukuman penjara dan para narapidana yang tengah ditunda, sementara dihentikan pelaksanaan hukuman penjara yang memenuhi syarat merupakan kebijakan kemanusiaan Partai Komunis dan Negara Viet Nam. Kebijakan kemanusiaan itu tidak berhenti pada pembebasan sebelum batas waktu untuk para narapidana, tetapi juga menciptakan syarat bagi mereka untuk berbaur kembali pada masyarakat.

Pekerjaan amnesti 2022  yang sudah selesai merupakan bukti paling jelas yang membantah semua fitnahan dan pemutarbalikan situasi HAM di Viet Nam yang dilakukan kekuatan-kekuatan permusuhan dan reaksioner. Kebijakan pemberian amnesti, pembebasan sebelum batas waktu bagi para narapidana  bermaksud memacu orang-orang yang tengah menjalani hukuman penjara untuk aktif belajar, bekerja dan melaksanakan dengan baik semua ketentuan dari penjara untuk cepat  berkumpul kembali dengan keluarga mereka dan masyarakat, turut memperkokoh kepercayaan rakyat pada kebijakan pengampunan dan kemanusiaan dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam, menunjukkan hakikat baik Negara Republik Sosialis Viet Nam.