Satu ledakan yang ditimbulkan oleh rudal  (Foto: Sputnik)

Traktat Pelarangan Senjata Nuklir diesahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 7 Juli 2017 dengan dukungan dari 122 negara dan teritori anggota dan hingga kini telah terdapat 84 anggota yang ikut menandatanganinya. Akan tetapi, untuk menjadi efektif, Traktat ini harus diratifikasi oleh sedikitnya 50 negara anggota. Angka ini tetap berhenti di angka 49 sebelum Honduras meratifikasinya.

Menghapuskan senjata nuklir demi satu masa depan yang lebih aman

Dalam satu komunike, Ketua Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Peter Maurer menyatakan bahwa peristiwa TPNW mencukupi syarat untuk menjadi efektif merupakan “kemenangan dari umat manusia dan menjanjikan satu masa depan yang lebih aman”. Sementara itu, di Twitternya, organisasi “Kampanya Internasional tentang Penghapusan Senjata Nuklir’ (ICAN) yang pernah memainkan peranan utama dalam mendorong PBB mengesahkan TPNW dan mendapatkan Hadiah Nobel Perdamaian 2017, memberitahukan bahwa Honduras telah menjadi negara ke-50 yang meratifikasi TPNW, mengaktifkan Traktat tersebut menjadi efektif dan menciptakan “sejarah”.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres menegaskan bahwa  perlucutan nuklir menjadi prioritas PBB sejak dibentuk. Demi kepentingan keamanan semuanya, dunia harus berjalan bersama di atas satu jalan tanpa senjata nuklir. Sebelumnya, dalam pidatonya pada tanggal 6 Agutus sehubungan dengan peristiwa terdapat lagi tiga negara yang meratifikasi TPNW, Sekjen PBB, Antonio Guterres juga menunjukkan bahwa “bahaya penggunaan senjata nuklir baik secara sengaja maupun  tidak sengaja atau karena perhitungan yang salah sedang sangat tinggi karere kecenderungan-kecenderungan seperti itu sedang berlangsung”. Menurut kepala PBB tersebut , “cara satu-satunya untuk menyingkirkan sepenuhnya bahaya nuklir ialah menyingkirkan sepenuhnya senjata nuklir”.

Menurut kalangan analis, peristiwa Traktat ini mencukupi syarat untuk menjadi efektif merupakan informasi yang baik pada latar belakang ada dua negara yang sedang memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat dan Rusia masih belum bisa mencapai permufakatan tentang perpanjangan Traktat Pengurangan Senjata Ofensif Konvensional Strategis (START) baru, mekanisme pengendalian senjata nuklir terpenting yang masih efektif antara dua negara.

Belum Habis Kekuatiran

Tidak hanya  kemacetan dalam perundingan nuklir Amerika Serikat-Rusia tentang Traktat START baru yang membuat  dunia kuatir, melainkan  berbagai kekuatan yang mendukung satu dunia tanpa senjata nuklir juga merasa ssangat tidak tenteram dalam menghadapi kenyataan bahwa 5 negara Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Tiongkok semuanya belum ikut serta dalam Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. Bahkan, Jepang, negara satu-satunya di dunia hingga saat ini yang terkena serangan dengan senjata atom juga menolak ikut serta dalam TPNW. Yang terkini, pada 26 Oktober, Kepala Kantor Kabinet Jepang, Katsunobu Kato menyatakan bahwa negara ini akan tidak ikut serta dalam TPNW. Dia menegaskan “Jepang memiliki tujuan bersama dengan Traktat ini ialah menyingkirkan senjata nuklir, tetapi berbeda tentang cara pendekatan masalah, oleh karenanya, Jepang tidak akan ikut menandatangani Traktat ini”.

Di samping itu, opini umum juga merara cemas atas keselamatan umat manusia ketika berbagai proses denuklirisasi di Semenanjung Korea atau perundingan tentang program nuklir Iran terus-menerus menjumpai rintangan, sementara itu,  hubungan antara beberapa negara yang memiliki nuklir seperti India dan Pakistan selalu tegang, potensial dengan bahaya penggunaan  senjata nuklir, mendorong perlombaan senjata nuklir.

Sebagai negara yang harus menanggung banyak penderitaan yang mengerikan akibat perang, Viet Nam selalu berhaluan membina satu dunia yang damai, stabil dan tanpa senjata nuklir. Pesan yang menunjukkan kebijakan konsekuen Viet Nam dalam masalah ini selalu dimanifestasikan secara permanen, terus-menerus dan sangat jelas. Yang terkini, pada sidang Komite Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional (Komite 1) Majelis Umum PBB yang dibuka pada tanggal 9 Oktober lalu, Duta Besar Dang Dinh Quy, Kepala Perwakilan Tetap Viet Nam di PBB atas nama negara-negara ASEAN menyampaikan pidato yang menegaskan bahwa ASEAN mendukung semua upaya internasional tentang non-proliferasi dan perlucutan senjata terhadap semua jenis senjata pemusnah massal, melaksanakan dengan serius semua resolusi yang terkait dari Dewan Keamanan PBB untuk berkiblat ke satu dunia tanpa senjata nuklir. Dia menunjukkan kecemasan ASEAN tentang eksistensi senjata nuklir serta akibat penggunaan jenis senjata ini. ASEAN menyatakan bahwa penghapusan sepenuhnya senjata nuklir merupakan solusi satu-satunya, mendukung pelaksanaan dengan serius Traktat Non-proliferasi Senjata Nuklir (NPT), menuju ke Konferensi Peninjauan NPT ke-10 pada tahun 2021.