(VOVWORLD) -Peletakan batu pertama pembangunan lebih dari 70 sekolah berasrama tingkat dasar dan menengah untuk warga etnis minoritas di banyak wilayah perbatasan darat pada 9 November bukan sekadar investasi sederhana dalam infrastruktur pendidikan. Ini juga merupakan bukti nyata bahwa Negara sedang mewujudkan komitmennya terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas pendidikan, hak atas akses yang setara bagi anak-anak di wilayah tertinggal, dan hak atas pembangunan komprehensif bagi komunitas etnis minoritas.
 Upacara pembangunan baru sekolah berasmasa (Foto: VGP) |
Dengan 72 sekolah yang diresmikan pada kesempatan ini dan 28 sekolah yang telah diresmikan sebelumnya, target pembangunan 100 sekolah berasrama antar tingkat di wilayah perbatasan darat pada tahun ini telah dicapai. Ke-100 sekolah ini merupakan bagian dari total 248 sekolah di 248 wilayah perbatasan darat yang akan dibangun dalam 2-3 tahun ke depan, dengan total biaya hampir 20 triliun VND (lebih dari 870 juta USD) dari anggaran pusat.
Mempersempit Ketidasetaraan
Sekolah berasrama yang baru dibangun ini memiliki desain modern dan sinkron, yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelajar dalam belajar, tinggal di asrama, dan semi-asrama, serta menyediakan perumahan resmi bagi para guru. Pham Thanh Binh, Kepala Sekolah Menengah Pertama Luong An Tra (An Giang), salah satu dari dua sekolah yang digabung menjadi Sekolah Dasar dan Menengah Atas Vinh Gia, menyatakan:
“Pembangunan sekolah semacam ini akan memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua pelajar di daerah terpencil, terisolasi, dan etnis minoritas. Kedua, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan yang komprehensif, sehingga menyediakan tempat belajar, tempat tinggal, dan tempat bermain untuk para pelajar.
Poin khusus dalam model ini adalah pembangunan tidak berhenti pada infrastruktur, tetapi juga sinkronisasi mekanisme dan kebijakan. Ini adalah cara untuk mewujudkan kesetaraan hak, secara bertahap menghilangkan disparitas regional - sebuah faktor penting dalam menilai hak asasi manusia di setiap negara. Menteri Pendidikan dan Pelatihan Nguyen Kim Son menegaskan:
“Ini akan menjadi terobosan, perubahan fundamental dan komprehensif, bagi pendidikan di daerah perbatasan; menegaskan perhatian dan kepedulian khusus Partai dan Negara terhadap daerah-daerah dengan banyak kesulitan, mempersempit kesenjangan regional, memastikan keadilan dalam akses pendidikan di Vietnam.”
 PM Pham Minh Chinh berpidato di upacara (Foto: VOV) |
Manifestasi nyata hak asasi manusia
Vietnam telah berulang kali menegaskan bahwa hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan kepentingan rakyat. Proyek-proyek pendidikan besar di wilayah perbatasan merupakan bukti nyata dari kebijakan yang tepat; sumber daya investasi yang substansial, tindakan yang sinkron dari pusat hingga akar rumput. Berbicara pada upacara peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Berasrama Dasar dan Menengah Yen Khuong di Provinsi Thanh Hoa pada 9 November, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menegaskan:
“Setiap sekolah baru akan menjadi tempat untuk menabur benih, memupuk ilmu, menyalakan mimpi, mewujudkan aspirasi; menjadi simbol semangat persatuan besar bangsa, kasih sayang dan tanggung jawab Partai, Negara, dan rakyat terhadap sesama, terhadap wilayah perbatasan, pagar Tanah Air.”
Dalam konteks integrasi, menjaga kehidupan dan pendidikan anak-anak tanpa memandang wilayah adalah cara Vietnam menunjukkan kepada dunia sebuah... Pendekatan berbasis masyarakat terhadap hak asasi manusia, bukan sekadar deklarasi. Dan sekolah berasrama antar tingkat yang sedang dibangun merupakan bukti nyata dari semangat tersebut.
100 sekolah berasrama antar tingkat akan beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027 (selesai paling lambat Agustus 2026). Di wilayah perbatasan, sekolah baru ini bukan hanya "tempat belajar", tetapi juga titik tumpu untuk memupuk impian pembangunan, memberikan kesempatan bagi ribuan anak di daerah sulit untuk berkembang. Hal itu juga merupakan perwujudan hak asasi manusia di Vietnam./.