(VOVworld) - Hak asasi manusia (HAM) dan hak warga negara  merupakan masalah yang punya arti penting istimewa dalam semua Undang-Undang Dasar (UUD) di dunia pada umumnya dan di Vietnam pada khususnya. Dalam Rancangan Amandemen  UUD-1992  yang  sedang  mengambil pendapat rakyat,  HAM, hak dan kewajiban mendasar dari warga negara disusun menjadi satu Bab yang meliputi 38 pasal. Ini merupakan satu kemajuan penting  yang menegaskan  kebijakan menghargai dan mendorong HAM Vietnam.

          Rancangan Amandemen UUD-1992  menyediakan satu Bab yang penting  tentang  HAM dan hak warganegara. Ini benar-benar merupakan satu  hal baru ketika sebelumnya semua UUD pada 1959,  1980 dan 1992 juga mempunyai ketentuan –ketentuan tentang HAM, hak dan kewajiban mendasar  dari warga negara, tapi tidak terpusat dalam satu bab, melainkan berada secara terpencar dalam banyak Bab.  Penyusunan HAM  di Bab  2  dalam  Rancangan  Amandemen UUD-1992  adalah rasional dan sesuai dengan  UUD  dari negara-negara  yang demokratis dan modern di dunia.  Ia  mencerminkan arti penting dari HAM dalam dunia sekarang, terutama terhadap sistim politik Republik Sosialis Vietnam, diantaranya  semua  kekuasaan  dimiliki oleh rakyat. 

Nyonya Phan Bich Thien, diaspora Vietnam di Hungaria, Ketua Dana “Demi hubungan Hungaria-Vietnam” mengatakan bahwa Rancangan Amandemen UUD - 1992 mempunyai hal-hal baru tentang HAM. Dia mengatakan: “Hak warga negara dalam Rancangan amandemen UUD ini juga diperluas dan lebih dikongkritkan. Misalnya, memasukkan bentuk memberikan pendapat secara demokratis dan  langsung ke dalam hak warga negara, sedangkan  dalam UUD lama, maka hak  ini hanya dilewati bentuk-bentuk Dewan Rakyat atau organisasi-organisasi. UUD  ini juga menentukan bahwa Negara dan UUD Vietnam melindungi warga negara Vietnam, memproteksi warga negara Vietnam di luar negeri. Saya  berpendapat bahwa  ini merupakan satu hal yang sangat baik”.

          Rancangan Amandemen UUD-1992  juga mempunyai banyak ketentuan yang lebih jelas, rasional dan ketat tentang HAM dan hak warga negara. Yang tipikal  pada pasal 44, 45, 46 dari  Rancangan ini yang mempunyai  banyak tambahan tentang hak dan kewajiban  mendasar dari warga negara yang sesuai  dengan perkembangan dan tuntutan sosial seperti  hak yang dapat hidup dalam lingkungan alami yang  sehat; hak yang dapat menikmati  nilai-nilai budaya, kewajiban menjaga lingkungan hidup. Rancangan amandemen UUD juga menentukan bahwa warga negara berhak  berpartisipasi pada manajemen negara, ikut membahas dan merekomendasikan kepada Negara tentang masalah-masalah daerah dan negara. Negara menciptakan syarat kepada warga negara untuk berpartisipasi pada manajemen negara dan masyarakat, melakukan keterbukaan dan transparansi dalam menerima dan menanggapi pendapat dan rekomendasi dari warga negara. 

 Pham Quoc Anh, Ketua Asosiasi Sarjana Hukum Vietnam memberitahukan: “Dalam hak warga negara itu, kita menekankan hak demokrasi dari rakyat, yaitu bagaimana rakyat bisa mendengarkan semua fikiran dan keinginan serta pendapatnya. Harus benar-benar menghargai-nya, terutama di tingkat basis. Ini mrupakan pekerjaan yang benar-benar perlu dalam kondisi sekarang, bagaimana mendengarkan, menggugah pendapat rakyat tentang semua masalah, khususnya masalah institusi, di atas dasar itu baru bisa menyesuaikan kebijakan, termasuk undang-undang”.

  Rancangan Amandemen UUD-1992 kali ini juga dengan khusus  mengembangkan HAM dan hak warga negara. Misalnya, pasal 17 menegaskan: “Semua orang sama derajat  di depan hukum. Tanpa orang yang menderita diskriminasi dalam kehdiupan politik, ekonomi, kebudayaan dan sosial”. Ini merupakan ketentuan UUD akan prinsip pokok dari HAM, menjelaskan intensi hak sama derajat bidang-bidang dalam kehidupan masyarakat, menetapkan dengan jelas semua kasus pembatasan terhadap HAM dan  hak warga negara untuk mencegah pembatasan terhadap HAM, hak warga negara dengan naskah pelaksanaan peraturan. Diantaranya, pasal 25 antara lain menentukan jelas  bahwa “ Semua orang berhak menjalankan kebebasan berkepercayaan, dan beragama, menganut atau tidak menganut sesuatu agama manapun. Semua agama sama derajat di depan hukum. Negara menghargai dan menjamin hak kebebasan berkepercayaan dan beragama. Tempat ibadah dari kepercayaan dan agama dibela oleh hukum. Tanpa orang yang berhak melanggar kebebasan berkepercayaan dan beragama atau menyalahgunakan kepercayaan dan agama untuk melanggar UUD dan undang-undang”.

Di Vietnam, prinsip menghargai dan menjamin HAM, hak kebebasan dan demokrasi dari warga negara selalu ditegaskan dalam UUD sejak pendirian  negara sampai sekarang, Naskah Rancangan Amandemen UUD-1992 yang baru saja diumumkan, terus mewarisi dan mengembangkan HAM dan melengkapi beberapa hak yang merapati kenyataan perkembangan sosial, adalah hasil dari proses pembaruan di Vietnam pada tahun-tahun ini, sesuai dengan  semua ketentuan internasional tentang HAM  dengan  Republik Sosialis Vietnam sebaagi anggotanya./.