Menyalahgunakan masalah ini, kekuatan-kekuatan permusuhan, oportunis politik mengeluarkan bnyak pandangan dan argumentasi untuk  mengecam, membantah, mengingkari peran, sifat hukum negara sosialis Viet Nam. Meskipun begitu semua nilai demokrasi yang mendalam dan konsekuen dari negara hukum sosialis yang telah dan tengah dibangun dan diarahkan oleh negara Viet Nam merupakan bukti nyata, menghancurkan semua argumentasi salah dari kekuatan-kekuatan tersebut.

Para utusan mengesahkan resolusi Kongres Nasional XIII PKV  (Foto: vov)

Kekuatan-kekuatan permusuhan, oportunis politik menyatakan negara hukum adalah nilai progresif yang telah diterapkan, dibangun dan dilaksanakan negara-negara kapitalis sudah sejak lama dan sekarang ini ketika Viet Nam mengungkapkan pembangunan dan penyempurnaan negara hukum sosialis adalah mengikuti jalan kapitalisme. Mereka itu memutarbalikkan negara hukum sosialis Viet Nam tidak mendapat kebebasan, demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka juga menyatakan hanyalah negara hukum kapitalis, tidak ada konsep negara hukum sosialis, dengan demikian mengingkari peran kepemimpinan PKV terhadap negara.

Kekuatan-kekuatan permusuhan dan oportunis politik melontarkan argumentasi-argumentasi salah, menyerang wabak, peran negara hukum sosialis di Viet Nam, tetapi mereka tampaknya melupakan hal yang dicantumkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar Viet Nam dari periode ke perioade yakni negara hukum sosialis adalah negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Presiden Ho Chi Minh pernah menekankan “Viet Nam adalah satu negara demokratis, yang tertinggi adalah rakyat, demi rakyat adalah tuan. Seluruh kekuasan negara berasal dari rakyat, oleh rakyat dan mengabdi kepentingan rakyat. Dalam negara hukum sosialis Viet Nam, hukum bukanlah untuk menghukum manusia, tetapi adalah instrumen untuk melindungi dan melaksanakan kepentingan manusia.

Kekuatan-kekuatan permusuhan dan oportunis politik dengan sengaja lupa bahwa sejak Resolusi Agustus (19 Agustus 1945) mencapai sukses, negara Republik Demokratik Viet Nam, negara buruh-tani pertama di Asia Tenggara dilahirkan hingga saat ini, PKV telah selalu menerima, mewarisi ideologi maju umat manusia dan mengembangkan, menyempurnakan teori, pandangan, garis politik tentang negara hukum sosialis Viet Nam. Semua pandangan dan haluan itu dikonkretkan dalam Undang-Undang Dasar 1946, 1959, 1980, 1992  dan 2013. Khususnya dalam program politik pembangunan tanah air dalam masa transisi ke sosialisme pada 1991 (ditambah pada 2011) dan Undang-Undang Dasar 2013, PKV dan negara Viet Nam menegaskan salah satu kekhususan rezim ialah “membangun negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat”. Program politik itu menunjukkan “Negara Viet Nam adalah negara hukum sosialis milik  rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. Semua kekuasaan negara termasuk pada rakyat dengan fondasi persekutuan antara kelas buruh dengan kelas tani dan barisan intelektual yang dipimpin oleh PKV; “Negara menjamin dan mengembangkan hak berdaulat rakyat, mengakui, menghormati, melindungi dan menjamin hak asasi manusia, hak warga negara, melaksanakan target rakyat makmur, tanah air kuat, demokratis, adil, berbudaya, semua orang mendapat kehidupan yang cukup sandang, cukup pangan, bahagia, dan mendapat syarat untuk berkembang secara komprehensif”.

Perlu ditegaskan negara hukum sosialis Viet Nam adalah negara yang mengarah nilai-nilai maju, humanis, berdasarkan fondasi kepentingan bersama seluruh masyarakat, selaras dengan kepentingan orang lain, sepenuhnya berlainan dengan watak dibandingan masyarakat-masyarakat yang bersaing untuk mencapai kepentingan sendiri antara para individu dan kelompok.

Sejak negara Republik Demokratik Viet Nam didirikanpara 2 September 1945 hingga saat ini, pembangunan dan penyempurnaan negara hukum sosialis merupakan masalah teori dan praktik baru, belum pernah ada preseden, menuntut harus adanya kesadaran teori ilmiah dan revolusioner. Oleh karenanya PKV dan negara Viet Nam tetap mempertahankan pengarahan sosialis dalam membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, memenuhi tuntutan memasukkan tanah air ke tahap pembangunan baru. Argumentasi bahwa “pembangunan negara hukum adalah mengikuti jalan kapitalisme” atau “negara hukum sosialis Viet Nam bukanlah model, kemajuan tentang kebebasan, demokrasi hak asasi manusia” merupakan pemutarbalikan watak negara hukum sosialis Viet Nam. Hasil dan tujuan proses pembangunan negara hukum sosialis Viet Nam sejak dibentuk setelah Revolusi Agustus 1945 hingga sekarang merupakan balasan kuat, menghancurkan semua pemutarbalikan tentang negara hukum. Meskipun  bertolak kapan saja dan dengan argumentasi manapun semua argumentasi tersebut telah dan tidak akan mengubah watak dan keunggulan rezim sosial, mengurangi kewibawaan negara hukum sosialis Viet Nam di arena internasional.