Presiden Nguyen Xuan Phuc berpidato di depan lokakarya ilmiah "Masalah-masalah teori dan praktik tentang negara hukum sosialis Viet Nam" pada Desember 2021  (Foto: vov)

Menghormati, melindungi dan menjamin HAM merupakan garis politik konsekuen Partai Komunis Viet Nam. Sejak dibentuk pada 1930, Partai Komunis Viet Nam telah memperhatikan perlindungan HAM melalui slogan-slogan berjuang demi “Viet Nam yang bebas”; “Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan”, hak wajib belajar dan sebagainya. Dalam Tesis Revolusi Viet Nam yang disahkan pada Kongres Nasional II (1951), Partai Komunis Viet Nam menegaskan tujuan menjamin agar semua warga dapat “menikmati HAM, hak warga negara dan hak atas aset”. Meskipun hanya bersifat garis besar, tetapi pandangan dan haluan Partai Komunis Viet Nam pada periode ini sepenuhnya sesuai kesadaran progresif tentang HAM dari komunitas internasional pada waktu itu.

Kerangka hukum tentang HAM di Viet Nam terus-menerus disempurnakan dan ditingkatkan sejak 1986, di antaranya ada prestasi yang bersifat titik balik yang difokuskan melalui 2 naskah Undang-Undang Dasar 1992 dan telah direvisi dan ditambah pada 2001 serta Undang-Undang Dasar 2013. Hingga kini kerangka hukum tentang HAM di Viet Nam cukup menyeluruh dan pada dasarnya kompatibel dengan standar-standar internasional. Kenyataan juga menunjukkan Viet Nam telah mencapai prestasi-prestasi besar yang tidak bisa diingkari dalam menjamin HAM, terutama hak sosial-ekonomi, budaya yang diapresiasi oleh komunitas internasional.

Bisa dilihat semua nilai inti negara hukum tentang hak rakyat, pikiran yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan, keadilan dan HAM yang dituju oleh Partai Komunis Viet Nam dan Presiden Ho Chi Minh bagaikan benang merah yang mencakup pembangunan negara hukum.

Pada konteks integrasi internasional yang kian intensif dan ekstensif saat ini ketika kehidupan warga kian meningkat, maka perihal Viet Nam terus menyempurnakan hukum dan mekanisme pelaksanaan untuk memenuhi tuntutan penjaminan HAM juga merupakan kegiatan terpenting untuk mencapai tujuan pembangunan negara hukum sosialis Viet Nam. Berpidato di depan lokakarya ilmiah “Masalah-masalah teori dan praktik tentang negara hukum sosialis Viet Nam’ pada Desember 2021, Presiden Nguyen Xuan Phuc mengatakan: “Ideologi dan nilai yang populer dan progresif negara hukum ialah negara harus menempatkan diri di bawah hukum, terikat oleh hukum. Kedua, ideologi tentang hak berdaulat rakyat  sebagai pangkal yang layak dan legal dari negara, semuanya demi melayani rakyat. Ketiga, menunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan, keadilan, HAM untuk mengubah ide, pikiran, nilai populer yang diakui oleh negara hukum dalam praktik penyelenggaraan dan kegiatan sebuah negara dan masyarakat”.

Negara hukum sosialis yang tengah diusahakan Viet Nam ialah penerapan yang kreatif, rasional tentang negara hukum di dunia ke dalam praktik Viet Nam, membawa cukup nilai universal, standar satu negara hukum sambil membawa kekhususan Viet Nam.

“Semua kekhususan negara hukum sosialis Viet Nam ialah rakyat merupakan pangkal, subjek kekuasaan negara, semua kekuasaan termasuk pada rakyat, melaksanakan demokrasi sosialis. Menekankan demokrasi dengan rakyat, melindungi kepentingan layak warga. Negara menghormati dan melindungi HAM, hak warga negara, menghormati semua komitmen internasional di mana Viet Nam menjadi anggotanya. Meningkatkan tanggung-jawab hukum dalam hubungan antara negara dengan warga negara saat melakukan integrasi internasional”.

Penjaminan HAM tidak hanyalah satu tuntutan titik berat dalam pembangunan negara hukum sosialis, tetapi juga merupakan satu faktor poros untuk menjamin stabilitas tanah air. Menyadari pentingnya dan maknanya pembangunan negara hukum sosialis yang terkait penjaminan HAM pada tahap ini, menganggapnya sebagai salah satu isi poros dalam proses penyempurnaan institusi pembangunan tanah air adalah sesuai praktik tanah air dan kecenderungan zaman.