Para wartawan di pusat pers KTT Republik Demokrasi Rakyat Korea-Amerika Serika  (Foro: vov.vn)

Sebagai negara anggota yang bertanggung-jawab dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Viet Nam telah cepat ikut serta dan menandatangani berbagai konvensi internasional tentang menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara, di antaranya ada hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Pasal 10 dari Undang-Undang Dasar Viet Nam tanggal 9 Januari 1946 menunjukkan "Warga negara Viet Nam punya hak: Kebebasan berbicara, kebebasan menerbitkan, kebebasan membentuk organisasi dan mengadakan rapat, kebebasan berkepercayaan, kebebasan bermukim dan  bepergian di dalam negeri dan keluar negeri". Semua hak dasar ini telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar menjelujuri semua Undang-Undang Dasar Viet Nam dan terus ditegaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang Dasar tahun 2013 bahwa "Warga negara punya hak kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan mendekati informasi, mengadakan rapat, membentuk asosiasi dan melakukan demonstrasi. Pelaksanaan semua hak ini ditentukan oleh undang-undang".

Viet Nam merupakan negara yang benar-benar punya hak kebebasan pers dan kebebasan berbicara

Agar supaya hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers semakin terjamin dalam praktek kehidupan, pada tahun 2016, Majelis Nasional Viet Nam memberlakukan Undang-Undang tentang Pendekatan Informasi dan Undang-Undang tentang Pers. Di antaranya, Pasal 3 Undang-Undang tentang Pendekatan Informasi menentukan: Semua warga negara sama derajat, tidak didiskriminasikan dalam melaksanakan hak mendekati informasi, informasi yang diberikan harus akurat dan lengkap, pemberian informasi harus tepat waktu, transparan dan kondusif bagi warga negara. Pasal 10 undang-undang ini juga menentukan bahwa warga negara punya hak kebebasan mendekati informasi yang diterbukakan oleh badan negara, bersamaan itu bisa meminta kepada badan negara supaya memberikan informasi.

Tentang hak kebebasan berbicara di pers bagi warga negara, Pasal 11 Undang-Undang tentang Pers tahun 2016 menentukan: Menyampaikan pendapat tentang situasi tanah air dan dunia, memberikan pendapat dalam membangun dan melaksanakan garis politik, kebijakan dan haluan Partai Komunis, undang-undang Negara, memberikan sumbangan pendapat, kritik, usulan, pengaduan dan gugatan di pers terhadap  semua organisasi dan perseorangan. Khususnya, Pasal 13 undang-undang ini menunjukkan: "Negara menciptakan syarat yang kondusif kepada warga negara untuk melaksanakan hak kebebasan pers, hak kebebasan berbicara di pers dan agar supaya pers mengembangkan secara tepat peranannya, pers dan wartawan yang melakukan aktivitas dalam kerangka hukum dan dilindungi oleh Negara. Tidak ada orang yang  bisa menyalah-gunakan hak kebebasan pers dan kebebasan berbicara di pers untuk melanggar kepentingan Negara, hak dan kepentingan yang sah dari organisasi dan warga, pers tidak disensor sebelum dicetak, dirilis dan disiarkan". Dengan demikian, di segi hukum, hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers serta hak mendekati informasi dari warga negara Viet Nam telah ditentukan secara menyeluruh dan lengkap dengan isi-isi yang konkret, mudah dimengerti, mudah diterapkan dan mudah dilaksanakan dalam kehidupan.

Melaksanakan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers sesuai dengan syarat negara

Dalam kenyataannya, tidak hanya di Viet Nam saja, tapi hampir semua negara memiliki cara pendekatan yang tidak sama tentang hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers, tapi semuanya memiliki satu prinsip dasar ialah pelaksanaan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers harus sesuai dengan situasi, syarat sejarah, kebudayaan, taraf kecerdasan rakyat, institusi politik setiap negara dan tidak boleh menyalah-gunakan hak dasar  ini untuk melanggar kepentingan negara dan bangsa, merugikan kehormatan dan harkat orang lain serta menimbulkan pengaruh yang negatif terhadap moral komunitas dan ketertiban sosial. Pasal 11 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789 dari Perancis telah menentukan: "Kebebasan tukar-menukar pemikiran dan pendapat merupakan salah satu di antara hak-hak  yang paling bernilai dari manusia. Oleh karena itu, warga negara-pun juga bisa berbicara, menulis dan mengumumkan kebebasan, tetapi, mereka akan memikul tanggung-jawab kalau menyalah-gunakan hak kebebasan ini menurut ketentuan hukum". Amerika Serikat meskipun tidak memberlakukan undang-undang sendiri tentang pers, tapi punya banyak undang-undang lain dari Kongresnya, ketentuan-ketentuan yang sifat hukum dari pengadilan juga mengeluarkan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap pers, terhadap hak dan tanggung-jawab warga negara yang bersangkutan dengan pers untuk menghindari pelanggaran terhadap keamanan nasional. Klausul 2, Pasal 29 Deklarasi Internasional tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menunjukkan: "Ketika melaksanakan hak-hak kebebasannya, semua orang harus terkena pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh hukum untuk menjamin agar hak-hak kebebasan orang lain  akan juga diakui dan dihormati, semua tuntutan yang layak tentang moral, ketertiban publik dan ketenteraman bersama dalam satu masyarakat yang demokratis juga dipenuhi". Dalam sejarah, dunia telah pernah mengalami pelajaran-pelajaran tentang masalah harus membayar harga yang sangat mahal kalau pers melampaui batas kebebasan yang dibolehkan. Dalam kenyataannya, tidak ada negara yang membolehkan kebebasan pers dan kebebasan berbicara "berdiri di atas dan berdiri di luar" hukum dan melanggar keamanan nasional.

Dalam usaha membangun dan membela Tanah Air, Partai Komunis dan Negara Viet Nam selalu menetapkan masalah menjamin dan melaksanakan hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers di Viet Nam merupakan salah satu di antara solusi-solusi yang penting untuk menggugah dan mengembangkan tekad, hasrat, kearifan dan kekuatan spirituil dari semua lapisan rakyat untuk menyukseskan target rakyat makmur, tanah air kuat, demokratis, adil dan berbudaya. Hak kebebasan berbicara dan kebebaan pers di Viet Nam telah dan sedang terjamin dalam kenyataan. Lebih-lebih lagi, dalam proses integrasi internasional, Viet Nam selalu punya semangat reseptif, aktif menerima, belajar dan berkonsultasi dengan pengalaman-pengalaman progresif dari negara-negara lain untuk semakin melaksanakan dengan baik hak kebebasan berbicara dan kebebasan pers untuk mayoritas warga.