Ilustrasi  (Foto: nhandan.com.vn)

Sebagai salah satu di antara negara-negara yang terpolusi bom, ranjau dan menderita akibat bom dan ranjau yang paling berat di dunia, diprakirakan, total arera yang terpolusi dan dicurigai terpolusi bom dan ranjau di Viet Nam sebanyak kira-kira 6,1 juta hektar, menduduki 18,7% total area seluruh negeri. Jumlah bom, ranjau dan bahan yang belum meledak sekarang terletak secara terpencar di ke enam puluh tiga provinsi dan kota. Banyak warga telah tewas dan menderita luka-luka yang ditimbulkan oleh bahan-badan peledak yang menyisa pasca perang.

Mendekati standar internasional dalam mengelola dan mengatasi akibat bom dan ranjau

Pemerintah Viet Nam telah banyak berusaha keras dalam membimbing dan menyelenggarakan semua kementerian, instansi dan daerah untuk menangani dan mengatasi akibat bom dan ranjau. Pada tahun 2018, Peraturan Negara nomor 18 yang berlaku pada tanggal 20 Maret 2019 telah mencakup semua aktivitas mengatasi akibat bom dan ranjau pasca perang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Semua aktivitas yang dilaksanakan oleh badan, organisasi, perseorangan dalam negeri dan organisasi-organisasi dan perseorangan asing yang bersangkutan dengan aktivitas mengatasi akibat bom, ranjau dan bahan peledak pasca perang di seluruh negeri Viet Nam dideregulasikan oleh Peraturan Negara ini. Kolonel Nguyen Hanh Phuc, Wakil Direktur Jenderal Pusat Aksi tentang Bom dan Ranjau Nasional memberitahukan: “Peraturan Negara ini, pada pokoknya telah mensistimatisasi semua ketentuan tentang usaha mengatasi akibat bom dan ranjau pasca perang di Viet Nam dari generasi ke generasi. Banyak ketentuan dalam naskah ini mendekati aksi tentang ranjau internasional. Ini merupakan naskah hukum pertama yang berhasil memanifestasikan integrasi Viet Nam dalam pekerjaan mengatasi akibat bom dan ranjau pasca perang di Viet Nam kepada internaisonal. Ini merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh Viet Namkarena faktor mutakhir adalah faktor baru dalam Peraturan Negara tersebut. Tentang manajemen Negara, hal ini memanifestasikan komitmen kuat dari Pemerintah Viet Nam dalam mengatasi akibat bom dan ranjau dan perhatian pantas dari Pemerintah Viet Nam terhadap para korban bom dan ranjau”.

Selain menyempurnakan payung hukum dalam mengatasi akibat bom dan ranjau, pada tahun lalu, Viet Nam telah juga mengumumkan peta tentang daerah-daerah yang dicurigai terpolusi bom dan ranjau. Data ini sangat penting dalam mengelola dan menggunakan lahan, merupakan dasar penting untuk mempelajari penggunaan lahan secara rasional. Seiring dengan itu, pada tahun lalu, Viet Nam juga membersihkan lebih dari 30.000 hektar lahan yang terpolusi bom dan ranjau di seluruh negeri.

Pekerjaan propaganda banyak digelarkan, khususnya memperluas jaringan mitra kerja di tingkat kecamatan di provinsi-provinsi yang masih ada banyak bom dan ranjau. Ribuan pelajar dan mahasiswa di beberapa provinsi Viet Nam Tengah telah mendekati pengetahuan tentang pencegahan dan pemberantasan bom dan ranjau pada tahun 2018.

Membantu korban bom dan ranjau

Membantu korban bom dan ranjau merupakan pekerjaan penting dalam usaha mengatasi akibat yang ditimbulkan oleh bahan ledak ini. Pada tahun 2018, aktivitas bantuan yang diberikan oleh Negara, komunitas dan masyarakat telah sebagian memenuhi kebutuhan, menciptakan syarat kepada korban bom dan ranjau berbaur pada masyarakat.

Tentang ortopedi dan rehabilitasi fungsi, membantu mata pencaharian, memberikan pinjaman modal, mencari lapangan kerja, mengobati psikologi dan lain-lain bagi korban bom dan ranjau terus digelarkan. Hingga kini, di seluruh Viet Nam ada lebih dari 1 juta kaum difabel berat dan difabel parah (meliputi juga korban bom dan ranjau) yang mendapat tunjangan sosial bulanan dan mendapat kartu asuransi kesehatan. Lebih dari 400 basis bantuan sosial, di antaranya ada 120 basis perawatan kaum difabel, rehabilitasi fungsi, mengarahkan kejuruan, mengajarkan kejuruan dan lain-lain secara beroperasi untuk memenuhi secara lebih baik kebutuhan kaum difabel pada umumnya dan korban bom dan ranjau pada khususnya. To Duc, Wakil Kepala Direktorat Tunjang Sosial dari Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Viet Nam memberitahukan: “Menurut undang-undang Viet Nam sekarang ini, korban bom dan ranjau yang adalah kaum difabel parah dan berat mendapat tunjangan bulanan dan mendapat kartu asuransi kesehatan. Bagi korban bom dan ranjau yang tidak ada yang memelihara akan diterima masuk basis-basis sosial. Pada tahun 1018, kami telah berkoordinasi dengan berbagai daerah untuk menguji-coba perangkat lunak pendaftaran informasi tentang pengelolana korban bom dan ranjau untuk menilai secara akurat kebutuhan korban guna melakukan konektivitas dengan perseorangan dan organisasi internasional supaya memberikan bantuan tepat waktu. Pada tahun 2019, kami akan memperluas wilayah penerapan perangkat lunak ini dan sedang meneliti penerapan perangkat lunak ini di telepon pintar, menjamin agar korban melakukan pendekatan secara paling cepat, paling sederhana dan paling efektif dengan semua kebijakan dan program bantuan yang diberikan oleh semua provinsi dan kota”.

Dari tahun 1975 hingga sekarang, bom dan ranjau yang menyisa pasca perang yang meledak sehingga membuat lebih dari 40.000 orang tewas dan 60.000 orang lain menderita luka-luka yang sebagian besar adalah pekerja utama dalam keluarga dan anak-anak. Upaya-upaya keras yang dijalankan oleh Viet Nam dalam mengatasi akibat bom dan ranjau selama ini telah sebagian meringankan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh bom dan ranjau.