(VOVworld) – Setelah pemilihan yang diselenggarakan pihak oposisi separatis di bagian Timur, situasi Ukraina telah mengalami perkembangan yang sangat berbahaya dan sulit diduga. Serentetan gerak-gerik dari pihak Pemerintah Kiev seperti memberlakukan penggelaran pasukan tambahan ke Ukraina Timur, membatalkan status istimewa, menghentikan pembayaran anggaran keuangan untuk wilayah-wilayah penuntut kemerdekaan, dll sedang memojokkan negara ini ke pinggir jurang perang saudara yang berlarut-larut panjang. 

Setelah kudeta di Ukraina pada Februari lalu, dua negara yang menamakan diri sebagai Donetsk dan Lugansk telah dibentuk, satu gerak-gerik yang menyebabkan eskalasi krisis di Ukraina. Dua bulan kemudian, Pemerintah Ukraina telah mencanangkan satu operasi militer terhadap para pendukung kemerdekaan di kawasan. Satu Undang-Undang (UU) tentang situasi istimewa untuk wilayah Donbass, termasuk Donetsk dan Lugansk telah diesahkan Parlemen Ukraina pada 16 September lalu, setelah satu permufakatan gencatan senjata pada 5 September (atau permufakatan Minsk) antara Kiev dan para pendukung kemerkedaan di Ukriana Timur. Menurut itu, wilayah Donbass mendapat jaminan untuk menggunakan bahasa Rusia atau suatu bahasa yang lain dan menurut rencana akan menyelenggarakan pemilihan daerah pada 7 Desember mendatang. UU ini juga menetapkan bahwa pemilihan-pemilihan daerah akan diselenggarakan sesuai UU Ukraina di wilayah-wilayah tersebut pada Desember mendatang. Akan tetapi, negara-negara republik tersebut telah menyelenggarakan pemilihan untuk memilih pemimpin dan parlemennya sendiri pada 2 November.

Pemerintah Ukraina telah mencela pemilihan-pemilihan tersebut dan menganggapnya tidak sah. Amerika Serikat, Uni Eropa dan NATO juga menyatakan tidak mengakui hasil pemilihan-pemilihan yang diselenggarakan oleh kekuatan penuntut kemerdekaan di Ukraina Timur.


Saling menuduh dan melemparkan kesalahan

Setelah  hasil pemilihan pada 2 November, Presiden Petro Poroshenko menuduh kekuatan penuntut kemerdekaan di Ukraina Timur telah melanggar permufakatan Minsk, bersamaan itu menanda-tangani dekrit membatalkan UU tentang pemberian status istimewa kepada wilayah-wilayah di Ukraina Timur. Dalam satu gerak-gerik yang dianggap sebagai “menumpahkan minyak pada api”, Presiden Petro Poroshenko menugaskan para panglima tentara supaya mengirim satuan-satuan baru untuk membela kota-kota di bagian Timur dari serangan-serangan potensial yang bisa dilakukan pasukan separatis. Sebelumnya, Pemerintah Kiev juga menyatakan menghentikan sementara pembayaran anggaran keuangan kepada wilayah-wilayah penuntut kemerdekaan di dua provinsi di bagian Timur yaitu Donetsk dan Lugansk. Sekarang, wilayah-wilayah tersebut yang berada di bawah kontrol kekuatan penuntut kemerdekaan tetap membutuhkan anggaran keuangan dari pusat.

Sementara itu, pemimpin separatis juga menuduh Pemerintah Kiev yang melanggar secara terang-terangan permufakatan damai ketika menghentikan “UU tentang situasi istimewa” untuk bagian Timur negara ini. Pemimpin Separatis berpendapat bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disepakati sebelumnya seperti RUU tentang Amnesti untuk peserta aktivitas bersenjata di Ukraina Timur dan Ukraina Selatan merupakan kewajiban Kiev sendiri. Oleh karena itu, tindakan Kiev ini sama berarti akan “penghapusan” permufakatan Minsk. Pemerintahan Donetsk dan Lugansk sebelumnya juga berpendapat bahwa Presiden Petro Poroshenko menarik kembali beberapa isi dari permufakatan ini, bersamaan itu menegaskan tidak akan bertindak sesuai dengan keinginan Pemerintah Pusat.


Bahaya terjerumus lebih mendalam ke dalam krisis

Jelaslah, sikap keras dari pihak yang menamakan diri sebagai negara di bagian Timur tersebut dalam mengusahakan ambisi kemerdekaan tanpa memperdulikan tentangan dari Pemerintah Kiev sedang membuat situasi Ukraina tambah terjerumus ke dalam krisis. Tidak hanya begitu, perbedaan dalam cara menangani krisis dari Partai-partai politik yang merebut kemenangan dalam pemilu Parlemen Ukraina pada 26 Oktober lalu juga sedang merupakan halangan besar bagi penegakan satu perdamaian di Ukraina Timur. Pada saat Presiden Petro Poroshenko mementingkan solusi-solusi diplomatik dengan bagian Timur, Perdana Menteri (PM) Ukraina, Arseny Yatsenyuk sebaliknya ingin menggunakan solusi-solusi militer dan menganggap penting soal pemulihan kedaulatan dan keutuhan wilayah Ukraina.

Bersamaan itu, dukungan dan pengakuan yang diberikan Rusia terhadap pemilihan dari kekuatan-kekuatan separatis di Ukraina Timur telah lebih memperdalam lagi perselisihan-perselisihan yang ada pada waktu lalu, tidak hanya antara Kiev dan Moskwa saja, tapi juga membuat perang diplomatik antara Rusia dan Barat semakin menjadi lebih celaka lagi. Banyak pendapat merasa cemas bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa mungkin akan menggunakan alasan pengakuan Moskwa terhadap hasil pemilihan di Ukraina Timur untuk mengenakan sanksi tambahan terhadap Rusia. Sebagai gantinya, Pemerintah Ukraina bisa memulihkan aktivitas militer di bagian Timur, menggagalkan permufakatan gencatan senjata.

Setahun setelah krisis di Ukraina meledak sehingga menyebabkan kepergian mantan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovich, rakyat negara ini sangat ingin berpindah ke halaman baru, halaman periode pasca Yanukovich untuk bisa lebih dekat dengan Uni Eropa. Tapi sampai sekarang, krisis di Ukraina semakin terperangkap ke dalam jalan buntu. Perekonomian yang lumpuh, bentrokan bersenjata mendorong rakyat di Ukraina Timur jatuh pada kesengsaraan karena tidak ada lapangan kerja, gaji pensiunan atau kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Kematian seorang pria Ukraina yang bunuh diri di jalan pada beberapa hari lalu telah membunyikan suara lonceng peringatan akan kemacetan tanpa jalan keluar bagi rakyat. Akan tetapi, dari perkembangan-perkembangan sekarang, usaha mengusahakan solusi untuk membawa negara di Eropa Timur ini lepas dari kubangan lumpur krisis tetap merupakan satu tugas yang tidak implementatif./.