Menurut penilaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tantangan terbesar yang perlu dilakukan oleh komunitas internasional, yaitu fokus membantu Afghanistan mencegah bencana kemanusiaan dan kemungkinan runtuhnya sistem keuangan. Di samping itu, perlu terus memberikan tekanan untuk memaksa Taliban melaksanakan rekonsiliasi bangsa dan menjamin hak asasi manusia, terutama hak-hak perempuan.

 

Mencegah Bencana Kemanusiaa dan Bahaya Keruntuhan Sistem Keuangan

Berbagai penilaian terbaru PBB menunjukkan bahwa situasi kekurangan pangan di Afghanistan berkembang kian lebih serius. Dana Kependudukan PBB (UNFPA) memperingatkan bahwa sekitar 1/3 di antara 33 juta warga Afghanistan sedang menghadapi kelaparan. Menurut Program Pangan Dunia PBB (WFP), hanya ada 5% penduduk Afghanistan yang mendapat makan penuh tiga kali sehari dengan kualitas baik.  Selama sekitar setengah bulan terakhir, setengah penduduk Afghanistan tidak ada makanan minimum dalam sehari.

Tidak hanya itu, sistem kesehatan negara Asia Selatan juga sedang mengalami kelebihan dan kekurangan yang serius. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menilai bahwa, ratusan ribu  orang Afghanistan yang rentan tidak dapat mendekati layanan kesehatan dan perawatan kesehatan. Sementara itu, perbendaharaan nasional Afghanistan hampir kosong, sistem keuangan menghadapi bahaya kehancuran.

Menghadapi situasi siaga tersebut, komunitas internasional terus berupaya untuk menyelamatkan situasi. PBB baru saja menyatakan akan memberikan 45 juta USD dari Dana TanggapanDarurat PBB (CERF) untuk membantu Afghanistan menghadapi situasi kekurangan obat-obatan, peralatan kesehatan, dan bahan bakar. Sementara itu, Uni Eropa (EU) berkomitmen memperkuat bantuan dan akan bahu-membahu dengan warga negara Asia Selatan ini. Presiden Komisi Eropa, Ursulan von der Leyen menegaskan bahwa yang mendesak ini, Uni Eropa akan memberikan bantuan kemanusiaan tambahan sebesar 100 juta euro kepada warga Afghanistan. Pada pihaknya, Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga memutuskan untuk memberikan surat izin bagi beberapa transaksi dengan Taliban untuk meneroboskan bantuan di Afghanistan. AS sedang memblokir sekitar 9 miliar USD dari Afghanistan.

Berbagai organisasi internasional seperi WHO, WFP, UNFPA dengan aktif menggerakkan dukungan keuangan, pangan, obat-obatan, dan peralatan kesehatan untuk membantu warga Afghanistan mengatasi kesulitan, terutama pada musim dingin yang akan datang.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen (Foto: VNA)

 

Mendorong Rekonsiliasi dan Menjamin Hak-Hak Perempuan

Seiring dengan upaya bantuan kemanusiaan, komunitas internasional juga sedang fokus mendorong prospek rekonsiliasi dan menjamin hak asasi manusia di Afghanistan, terutama hak-hak perempuan dan anak perempuan.

Ada banyak bukti menunjukkan bahwa Pemerintah Taliban “bicara tidak seiring dengan tindakan” sedang tidak melaksanakan komitmen dan juga merupakan tuntutan komunitas internasional terhadap organisasi tersebut, yaitu mendorong kerujukan dan kerukunan bangsa dan menghormati hak perempuan. Elemen Pemerintah sementara yang baru saja diumumkan oleh Taliban tidak ada para wakil di luar Taliban, juga tidak ada perempuan. Pada 28 September, Taliban menyatakan sudah mengesahkan Konstitusi sementara pada 1964, di antaranya mempunyai isi memberdayakan perempuan. Namun, Menteri Kehakiman Taliban Mawlavi, Abdul Hakim Sharaee telah segera memperingatkan bahwa semua pasal dalam institusi tersebut yang ditemukan bertentangan dengan hukum Shyah dan ketentuan Taliban akan dihapuskan.

Dalam satu pernyataan pada 26 September, Menteri Luar Negeri Italia, Luigi Di Maio menekankan bahwa belum perlu mengakui Pemerintah Taliban karena di antara para menteri ada 17 teroris, sementara hak asasi manusia perempuan dan anak perempuan dilanggar terus-menerus. Italia sedang memegang posisi sebagai Ketua Kelompok G20 dan kelompok tersebut berencana mengadakan satu Konferensi Tingkat Tinggi khusus tentang masalah Afghanistan pada September ini. Sebelumnya, pada 25 September, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov juga menegaskan bahwa pengakuan internasional terhadap Taliban belum dipelajari.

Menurut Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan pemimpin banyak negara, pada konteks tersebut, pengakuan komunitas internasional menjadi langkah satu-satunya untuk memberikan tekanan dan memaksa Taliban harus melaksanakan rekonsiliasi dan menghormati berbagai hak-hak dasar, terutama hak perempuan dan anak perempuan.