Haluan politik Vietnam mendapat dukungan internasional dan dianggap telah menunjukkan iktikad baik dari sebuah negara anggota yang bertanggung jawab dari UNCLOS 1982.

Panorama lokakarya ilmiah tentang Laut Timur ke-11 yang baru saja diadakan di Kota Ha Noi (Ilustrasi) (Foto: chinhphu.vn)

Vietnam selalu konsekuen dengan pandangan yang telah dinyatakan oleh Majelis Nasional (MN) dalam Resolusi meratifikasi UNCLOS pada tanggal 23/6/1994 yaitu: “memecahkan semua sengketa tentang kedaulatan wilayah dan semua perselisihan lain yang bersangkutan dengan masalah Laut Timur melalui perundingan damai di atas dasar kesetaraan, saling mengerti dan saling menghormati, menghormati hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982.”

Pandangan konsekuen Vietnam ialah menghormati hukum internasional di Laut Timur

Untuk melaksanakan intrik “melakukan pendudukan tunggal atas Laut Timur”, Tiongkok dengan tanpa memperdulikan hukum internasional,  tidak melaksanakan secara lengkap semua komitmen politik terhadap Vietnam, ASEAN dan negara-negara adi kuasa di dunia, di antaranya ada UNCLOS dan DOC yang telah ditandatangani oleh Tiongkok dengan ASEAN pada tahun 2002.

Menghadapi tindakan ilegal Tiongkok ketika melanggar zona ekonomi eksklusif (EEZ) dan landas kontinen-nya, Vietnam telah berulang kali mengadakan kontak dengan Tiongkok melalui bermacam-macam kanal, menyampaikan nota protes, gigih meminta supaya segera menghentikan semua pelanggaran, menarik semua kapal ke luar wilayah laut Vietnam, menghormati hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam demi hubungan dua negara dan kestabilan serta perdamaian di kawasan. Vietnam selalu mempertimbangkan secara berhati-hati sebelum mengunakan bentuk perjuangan politik, hukum dan komunikasi yang sesuai. Pandangan Vietnam tersebut telah mendapat dukungan dari para politisi, sarjana dan peneliti hukum internasional. Pada lokakarya internasional tentang Laut Timur ke-11 yang baru saja diadakan di Kota Ha Noi, pakar  senior dari Program Asia-Pasifik, Institut Penelitian Internasional Kerajaan Inggris, Bill Hayton menilai:

“Pada tahun ini, khususnya masa 3 bulan ini, Vietnam menderita banyak pengaruh dari tindakan Tiongkok di Laut Timur. Tapi saya berpikir bahwa Vietnam sedang mendapat dukungan internasional karena semua orang juga menginginkan agar negara-negara menaati hukum agar tidak menciptakan preseden bagi kawasan-kawasan lain. Oleh karena itu, Vietnam mendapat banyak dukungan secara prinsipil dari  semua negara. Saya pikir Vietnam telah mendapat dukungan politik dan sedang menunggu semua tindakan nyata.”

Menurut banyak pakar, upaya keras dan ketekunan Vietnam juga tidak bisa berhasil kalau kurang ada dukungan internasional, khususnya negara-negara ASEAN. Satnley Weeks, pakar senior dari Grup Penerapan Sains Internasional menyatakan:

“Menurut hemat saya, negara-negara baik di kawasan  maupun di dunia termasuk Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat (AS)  atau India yang bergantung pada kebebasan pelayaran harus bersuara. Yang pertama semua negara harus  mencela kuat dan jangan segan-segan ketika menunjukkan kesalahan-kesalahan Tiongkok. Yang kedua, memacu solidaritas dan persatuan di atas dasar satu pendirian yang bersama. Dan hal yang paling penting ialah membuat negara-negara di kawasan, khususnya ASEAN mengerti bahwa mereka akan mendapatkan perdamaian kalau ada satu kawasan Laut Timur yang stabil. Oleh karena itu, memerlukan solidaritas dan persatuan ASEAN untuk memecahkan dengan lebih baik semua tantangan.”

Juga dengan  pandangan seperti itu, Doktor Tomataka Shoji, peneliti senior dari Institut Penelitian Pertahanan, Kementerian Pertahanan Jepang menekankan:

“Vietnam perlu bekerjasama erat dengan banyak negara di dalam dan luar kawasan seperti Jepang, AS, India dan banyak negara yang lain. Jepang konsekuen mendukung menaati secara komprehensif hukum laut dan ingin menekankan makna penting dari upaya-upaya terhadap semua langkah damai di atas dasar hukum internasional. Vietnam bisa memperkuat kerjasama di banyak bidang seperti memperkuat pasukan penjaga  pantai dengan negara-negara lain, di antaranya ada Jepang.”

Mendukung ketertiban hukum internasional di Laut Timur.

Bisa dilihat bahwa setelah Juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengumumkan pandangan jelas dari Vietnam tentang pelanggaran-pelanggaran Tiongkok terhadap hukum, banyak negara telah menyatakan kekhawatiran dan memprotes pelanggaran terhadap hukum internasional yang dilakukan Tiongkok di Laut Timur. Suara-suara opini umum internasional menyatakan bahwa Vietnam punya pandangan dan pendirian yang jelas, mendukung pemecahan sengketa kedaulatan di Laut Timur dengan langkah politik yang damai, tidak menggunakan kekerasan dan mengancam menggunakan kekerasan, berdasarkan pada  hukum internasional, di antaranya ada UNCLOS 1982, cepat menyelesaikan COC yang bersifat mengikat secara  hukum.

Pandangan Vietnam dan bersamaan itu merupakan penilaian bersama komunitas internasional menyatakan bahwa Laut Timur sekarang jangan  hanya dimengerti sebagai sengketa kedaulatan dan sengketa sumber daya alam antara negara-negara di Laut Timur. Ini haruslah  wilayah laut yang mengkonektivitaskan semua samudera, merupakan tempat pertemuan dari kepentingan antar-negara di dalam dan di luar kawasan, merupakan tempat di mana semua negara juga ingin mempertahankan supremasi hukum internasional, merupakan tempat bagi negara-negara di dalam dan di luar kawasan melakukan dialog dan mengembangkan kerjasama secara berhasil-guna. Oleh karena itu, usaha melindungi lingkungan laut, menggunakan secara berkelanjutan sumber daya alam, membela ketertiban hukum di laut pada umumnya sedang merupakan masalah yang menuntut berbagai upaya dan solusi bersama, merupakan tanggung jawab bersama dari semua negara di  dalam dan di luar kawasan.