(VOVWORLD) - Pada akhir pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) melakukan dialog langsung yang pertama dengan Taliban, kekuatan yang tengah berkuasa di Afghanistan sejak pertengahan Agustus 2021. Dialog tersebut berlangsung di Kota Doha, Ibukota Qatar, dianggap sebagai gerak-gerik baru dan paling diperhatikan oleh komunitas internasional dalam upaya mempertahankan tekanan untuk memaksa Taliban harus mematuhi komitmen menolak kekerasan, mendorong rekonsiliasi, dan melaksanakan hak asasi manusia.
 Tempat kejadian ledakan di masjid Islam mazhap Syah di Kundur pada 8 Oktober (Foto: AFP/VNA) |
Dialog yang memakan waktu 2 hari (9-10 Oktober) dilakukan dalam latar belakang Taliban tengah berupaya mematahkan posisi terisolasi, mengusahakan pengakuan internasional. Sementara itu komunitas internasional terus berupaya mencegah bahaya terjadinya satu krisis kemanusiaan yang serius di Afghanistan, bersamaan itu terus-menerus meningkatkan tekanan terhadap Taliban, memaksa kekuatan ini harus mematuhi nilai-nilai bersama dunia.
Taliban Berupaya Mematahkan Posisi yang Terisolasi
Selain dialog dengan wakil Pemerintah AS, proses dialog di Doha dari Taliban juga meliputi pertemuan dengan wakil Uni Eropa pada 12 Oktober. Proses ini dilakukan tidak lama setelah pimpinan Taliban melakukan pembicaraan dengan Simon Gass, Wakil Senior Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson di Afghanistan pada 5 Oktober. Sebelumnya para pemimpin Taliban juga berpartisipasi dalam penerimaan-penerimaan bantuan dari Qatar, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Pakistan, dan Uzbekistan di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kota Kabul. Selain itu, pimpinan Taliban juga berpartisipasi para pertemuan dengan kalangan otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September terkait dengan masalah mempertahankan bantuan bagi Afghanistan.
Banyak analis di kawasan dan Barat mempunyai penilaian bersama bahwa perihal pimpinan Taliban aktif berpartisipasi dalam kontak-kontak dengan dunia bertujuan mematahkan posisi terisolasi dan mengusahakan pengakuan internasional. Karena sejak merebut kontrol terhadap Ibukota Kabul (15 Agustus) dan membentuk pemerintah sementara di Afghanistan (6 September), namun hingga saat ini Taliban tetap belum mendapat pengakuan manapun darti komunitas internasional. Sementara itu, krisis bahan pangan, kesehatan dan keuangan di Afghanistan terus mengalami perkembangan yang kian memburuk, sehingga mendesak Taliban ke dalam posisi tidak ada pilihan manapun, terpaksa harus melakukan dialog dan meminta bantuan dari luar.
Mempertahankan Tekanan Seiring dengan Dialog
Dalam dialog-dialog dengan Taliban baru-baru ini, AS dan pihak-pihak komunitas internasional menekankan permintaan bersama yakni Taliban harus membentuk satu pemerintah dengan perwakilan yang luas, mendorong kerukunan nasional dan melaksanakan hak kaum perempuan. Konkretnya, dalam pernyataan resmi setelah pertemuan di Doha pada 10 Oktober, Kementerian Luar Negeri AS mengumumkan bahwa perundingan di Doha fokus pada kecemasan-kecemasan akan keamanan dan terorisme, koridor yang aman bagi warga negara AS, warga negara lain dan warga Afghanistan maupun masalah hak asasi manusia, terutama partisipasi kaum perempuan dan anak perempuan di semua segi masyarakat Afghanistan. Khususnya, pernyataan ini menegaskan kembali pandangan akan menilai Taliban berdasarkan tindakan jadi bukan kata-kata. Menjelang pertemuan tersebut, kalangan otoritas AS juga menegaskan bahwa proses dialog Doha tidak bermaksud mengakui Taliban.
 Penjabat Menlu Afghanistan, Mullah Amir Khan Muttaqi berpidato kepada kalangan pers (Foto: Karim Jaafar/AFP) |
Tetapi, pada latar belakang yang bisa terjadi satu musibah kemanusiaan yang serius di Afghanistan, bersama dengan menimbulkan tekanan terhadap Taliban, komunitas internasional juga tengah berupaya mengusahakan solusi untuk mencegah situasi kemanusiaan yang kian memburuk di negara Asia Selatan tersebut. Di antaranya, pada 12 Oktober, pimpinan Kelompok G-20 menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi khusus tentang Afghanistan dengan salah satu agenda titik berat yakni mengusahakan solusi pertolongan darurat bagi 1/3 jumlah penduduk Afghanistan (sekitar 11 juta jiwa) yang tengah mengalami kelaparan serius.
Pertolongan bagi jutaan warga Afghanistan yang tengah menghadapi krisis pangan adalah tugas yang perlu dan mendesak. Tetapi solusi yang mendasar dan berjangka panjang bagi negeri dan warga Afghanistan tetaplah pembangunan satu masyarakat yang stabil dan maju. Dengan semangat itu, komunitas internasional tengah berupaya mempertahankan dialog dengan Taliban, mendesak kekuatan ini untuk melepaskan kekerasan, melakukan rekonsiliasi, melaksanakan dengan lengkap hak asasi manusia, terutama hak kaum perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.