Untuk pertama kalinya dalam sejarah, satu demonstrasi terbesar telah berlangsung di Kerajaan Kuweit di kawasan Teluk 28 malam November yang lalu. Kira-kira 90.000 orang telah turun ke jalan sehubungan dengan peristiwa lengsernya pemerintah. Demonstrasi ini berlangsung menurut seruan pihak oposisi dengan spanduk-spanduk yang menyerukan pembubaran parlemen. Dengan demikian, prahara telah timbul di satu negara lain di kawasan yang sudah sangat panas yaitu Timur Tengah dengan demonstrasi-demonstrasi, penggulingan dan intervensi.
Kalau lengsernya pemerintahan di banyak negara lain di kawasan berasal dari banyak alasan, dari reaksi rakyat terhadap satu institusi politik yang berlangsung terlalu lama, terlalu otoriter sampai intervensi dari luar…. maka di Kuweit “pemberontakan” berasal dari tuduhan-tuduhan korupsi terhadap pemerintah dan Perdana Menteri Nasser Mohammad Al Ahmad Al-Sabah sendiri. Perdana Menteri ini belum lama berkuasa dan pemerintahnya juga tidak bisa dikatakan mantap kalau hanya selama 5 tahun masa baktinya 7 kali harus melakukan perombakan.
PM Nasser Mohammad Al Ahmad Al-Sabah (Foto: Internet)
Demonstrasi terbesar dalam sejarah telah berlangsung 28 November setelah baik pemerintah Kuweit maupun Perdana Menteri Nasser Al-Sabah telah mengajukan surat pengunduran ke Raja Sabah Al Ahmad Al-Saba karena terlibat dengan tuduhan-tuduhan korupsi. Dan surat lengsernya ini juga telah diterima oleh Raja Al-Saba. Akan tetapi alasan diadakannya demonstrasi yang berskala terbesar dalam sejarah itu yalah karena para demonstrans beranggapan bahwa lengsernya pemerintah saja belum cukup, Parlemen juga perlu dibubarkan dan harus menyeret para legislator yang bersangkutan dengan korupsi ke depan pengadilan. Dan yang paling ditentang oleh para legislator dan kekuatan oposisi yalah Perdana Menteri Nasser dengan tuduhan bahwa: Perdana Menteri harus bertanggungjawab atas keadaan korupsi dan merosotnya jasa, sehingga negara kawasan Teluk ini jatuh ke dalam krisis politik.
Tentangan tersebut memang punya dasar ketika melihat perkembangan di gelanggang politik Kuweit dalam masa bakti pimpinan yang belum lama dari Perdana Menteri yang berusia 71 tahun ini. Dia terus menerus mendapat kecaman dari pihak oposisi, sehingga 7 kali harus mengajukan surat lengsernya dan 3 kali harus memungut suara mosi tak percaya di parlemen. Akan tetapi akhirnya dia tetap bertahan di kursi Perdana Menteri dan terus menatalaksana pemerintah yang telah dirubah. Pada pekan-pekan belakangan ini, Perdana Menteri Kuweit Sheikh Nasser menghadapi tuduhan korupsi yang meningkat. Pihak oposisi mengutuk dia yang terlibat dengan insiden suapan dari para anggota parlemen yang mendukung pemerintah dan orang-orang ini mungkin telah mentransfer uang ke rekening bank di luar negeri. Menteri Luar Negeri Kuweit sendiri telah harus meletakkan jabatan pada awal bulan Oktober yang lalu, setelah tuduhan adanya banyak kasus transfer uang yang dilakukan melewati kementeriannya.
Walaupun ada sedikit indikasi yang memperlihatkan perkembangan-perkembangan sekarang ini akan mempengaruhi sistim politik di Kuweit, tempat di mana Raja berkuasa serta parlemen yang menguasai sebagian besar wewenang terbanding dengan institusi-institusi yang lain. Akan tetapi, perkembangan-perkembangan ini sedang ada bahaya lebih mengorek banyak ketegangan antar partai oposisi dari semua pihak Islam sampai orang-orang yang sedang bebas menimbulkan tekanan untuk merombak pemerintah. Khususnya, pada saat situasi yang cukup sensitif sekarang ini, ketika Amerika Serikat sedang mempelajari pengerahan tambahan ribuan serdadu ke sini untuk menambah kekuatan bagi 29.000 serdadu Amerika Serikat yang sedang berkedudukan di Kuweit, setelah menarik diri dari Irak pada akhir tahun ini. Dan dengan demikian, setelah menerima lengsernya pemerintah, Raja Kuweit Sabah Al Ahmed Al Sabah akan harus menghadapi satu tantangan yang lain yaitu: tuntutan pembubaran parlemen yang diajukan para demonstrans untuk cepat memilih satu parlemen baru yang bisa menstabilkan tanah air.
Hồ Điệp