(VOVWORLD) - Konferensi terbatas Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN dengan dihadiri oleh Menlu 10 negara ASEAN dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) ASEAN telah berakhir pada tanggal 18 Januari. Di samping isi-isi seperti proses pembangunan Komunitas, mendorong konektivitas ekonomi, memperluas hubungan luar negeri dan lain-lain, maka masalah mempertahankan keamanan di Laut Timur juga merupakan satu isi yang dibahas dan dianggap sebagai titik berat kerjasama dari ASEAN pada tahun 2019 ini.
 Deputi PM, Menlu Viet Nam, Pham Binh Minh (Foto: VNA) |
Selama ini, situasi di Laut Timur tetap mengalami perkembangan yang rumit, aktivitas militerisasi terus meningkat. Pada Konferensi terbatas Menlu ASEAN yang berlangsung dari 18-19 Januari di Chieng Mai, Thailand, para Menlu ASEAN menyatakan kecemasan tentang aktivitas pemupukan, reklamasi dan aktivitas-aktivitas yang mengauskan kepercayaan, meningkatkan ketegangan dan merugikan perdamaian dan keamanan kawasan.
Laut Timur, perhatian bersama dari negara-negara di dalam dan luar kawasan
Tahun 2018 menyaksikan peningkatan militer yang dilakukan oleh Tiongkok di Laut Timur. Hal ini disusul dengan negara-negara Barat yang memperkuat keberadaannya di Laut Timur. Aktivitas-aktivitas latihan perang bilateral yang dilakukan oleh kapal-kapal perang Inggris, Perancis, Jepang dan Australia di kawasan laut ini berlangsung dengan frekuensinya meningkat. Ketika membeirkan penilaian tentang situasi Laut Timur, Deputi Perdana Menteri (Deputi PM), Menlu Viet Nam Pham Binh Minh memberitahukan: “Laut Timur merupakan perhatian besar tidak hanya bagi negara-negara di kawasan, tetapi juga negara-negara di luar kawasan. Karena kalau terjadi apa-apa di Laut Timur akan mempengaruhi lingkungan damai dan aman sampai kebebasan maritim serta pertukaran perdagangan di Laut Timur. Pada tahun 2018, perluasan dan militerisasi pulau-pulau batu telah membuat negara-negara merasa sangat cemas tentang mudahnya terjadi bentrokan di Laut Timur pada masa depan, menimbulkan instabilitas tidak hanya terhadap kawasan Asia-Pasifik. Hal ini menunjukkan bahwa mengapa negara-negara memperhatikan dan melakukan kegiatan militer atau tindakan-tindakan latihan militer di kawasan laut ini”.
ASEAN mempertahankan solidaritas dan mempunyai suara bersama
Pada latar itu, ASEAN sepakat menganggap perdamaian, keamanan dan kestabilan di Laut Timur merupakan isi titik berat dalam aktivitas-aktivitas kerjasama di kawasan pada tahun 2019. ASEAN menegaskan kembali pendirian prinsipil, mempertahankan solidaritas, memberikan suara bersama dan sumbangan terhadap perdamaian, kestabilan dan keamanan kawasan di atas dasar prinsip-prinsip yang sudah disepakati, di antaranya ada masalah mengekang diri dan tidak melakukan militerisasi, melaksanakan DOC secara lengkap dan efektif dan berusaha mencapai COC sesuai dengan hukum internasional, di antara adalah masalah menyelesaikan pemeriksaaan pertama terhadap rancangan naskah COC pada tahun 2019. Semua hal ini dicantumkan dalam Pernyataan Bersama Konferensi terbatas Menlu ASEAN di Chieng Mai, Thailand. Menlu Thailand, Don Pramudwinai memberitahukan: “Para Menlu mengharapkan akan mengadakan banyak sesi perbahasan untuk mencapai pemeriksaan pertama terhadap rancangan naskah perundingan COC. Setelah ada pemeriksaan kali ini, diharapkan akan mencapai kesepakatan antara semua pihak yang bersangkutan dan akhirnya menyelesaikan perundingan tentang COC di Laut Timur”.
Sebagai anggota ASEAN sekaligus sebagai negara yang terkena pengaruh langsung, selama ini, Viet Nam selalu menegaskan kebijakan konsekuennya tentang masalah Laut Timur. Yaitu ingin membangun satu lingkungan yang damai dan stabil agar semua negarabisa berkembang bersama. Deputi PM, Menlu Viet Nam, Pham Binh Minh menambahkan: “Pandangan Viet Nam ialah Laut Timur menjadi perhatian bersama dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan bentrokan. Pendirian Viet Nam ialah menghormati hukum internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (UNCLOS). Viet Nam tetap terus mendorong dan menyambut semua gagasan yang memberikan sumbangan dalam mempertahankan perdamaian dan kestabilan di Laut Timur”.
Dengan pandangan itu, satu COC perlu punya isi-isi yang sesuai, memberikan sumbangan yang substantif dalam membangun kawasan yang damain dan stabil serta beraktivitas berdasarkan pada hukum merupakan hal yang teramat perlu. Bapak Le Dinh Tinh, Wakil Kepala Institut Laut Timur dari Akademi Diplomatik Viet Nam mengatakan: “UNCLOS memberikan mekanisme untuk memecahkan sengketa, sedangkan COC tidak. Akan tetapi, saya menyatakan bahwa keinginan ASEAN, di antaranya ada Viet Nam ialah menginginkan agar isi-sisi COC harus substantif dan punya nilai di segi hukum. COC ini teramat penting, hukum internasional itu sendiri telah memainkan peranan penting terhadap kawasan ini, tetapi masih kekurangan permufakatan-permufakatan dan komitmen dari negara-negara dalam menggelarkan prinsip-prinsip hukum internasional, menjamin satu ketertiban, perdamaian dan kestabilan bersama”.
Pada akhir tahun 2018, Tiongkok dan ASEAN telah menyepakati satu rancangan naskah perundingan dan direncanakan akan mengakhiri perundingan tentang COC pada tahun 2021. Dengan tekad dan upaya keras dari semua pihak, diharapkan proses ini akan cepat mencapai final.