(VOVworld) – Setelah 5 bulan sejak untuk pertama kalinya diumumkan untuk mengambil pendapat yang luas di kalangan berbagai lapisan rakyat, pada hari Senin, (3 Juni), Rancangan Amandemen Undang - Undang Dasar - tahun 1992 resmi dibahas di aula dalam kerangka Persidangan ke-5 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13. Isi-isi yang pokok, misalnya nama Negara, peranan memimpin dari Partai Komunis Vietnam, sifat perekonomian dan semua unsur ekonomi, hak azasi manusia (HAM) dan hak warga negara diungkapkan oleh banyak anggota Majelis Nasional.

Menurut para anggota Majelis Nasional, amandemen Undang - Undang Dasar kali ini telah memenuhi keinginan rakyat, turut memecahkan secara cermat semua masalah politik, sosial - ekonomi yang sedang dihadapi dalam membangun negara hukum, melaksanakan integrasi dan globalisasi. Akan tetapi, masalah penting yang perlu dihadapi ialah hasil-guna semua ketentuan dalam Undang-Undang Dasar.

          Bersama dengan menyetujui mempertahankan nama negara Republik Sosialis Vietnam untuk terus menegaskan tujuan jalan membangun dan mengembangkan Tanah Air menuju ke sosialisme dan menjamin kestabilan, beberapa anggota Majelis Nasional menyatakan bahwa Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar - tahun 1992 telah memanifestasikan pandangan bahwa semua kekuasaan Negara berada dalam tangan rakyat dan memanifestasikan secara jelas mekanisme kekuasaan Negara yang  tunggal dengan pembagian kerja, koordinasi dan pengontrolan antara lembaga - lembaga Negara dalam melaksanakan hak  legislatif, eksekutif dan yudikatif. Diantaranya, ketentuan yang  jelas tentang fungsi setiap lembaga menjadi ketentuan-ketentuan pembaruan yang paling penting dalam  cara pengorganisasian mesin Negara di Vietnam sekarnag ini.

          Ketika memberikan pendapat terhadap pasal 4 Rancangan Amandemen Undang - Undang Dasar - tahun 1992, menurut para anggota Majelis Nasional, melihat pada kenyataan praktek Tanah Air, dibawah pimpinan Partai Komunis, bangsa Vietnam telah mencapai kemajuan-kemajuan panjang yang belum pernah ada dalam sejarah dan dewasa ini, Vietnam telah menjadi sebuah negara yang merdeka, bebas, berkembang menurut jalan sosialis, memperoleh posisi yang semakin penting di kawasan dan di dunia. Dengan demikian, baik secara teori maupun praktek, ada cukup dasar untuk menegaskan peranan memimpin dari Partai Komunis Vietnam adalah satu-satunya partai yang berhasil memenuhi semua tuntutan mendesak dari kalangan rakyat dalam semua periode sejak dulu hingga sekarang maupun untuk hari depan, oleh karena itu, masalah menentukan peranan memimpin dari Partai Komunis dalam Undang - Undang Dasar menjadi hal yang diperlukan. Nguyen Thai Hoc, anggota Majelis Nasional dari Vietnam provinsi Phu Yen mengajukan pendapat: “Masalah menegaskan peranan memimpin dari Partai Komunis terhadap Negara dan masyarakat dalam Undang-Undang Dasar merupakan hal yang obyektif, wajar dan sesuai dengan teori tentang partai yang berkuasa. Teori tentang partai yang berkuasa tidak hanya diterapkan di Vietnam, tapi juga diterapkan di banyak negara lain di dunia, tidak hanya di kalangan Partai Komunis saja, tapi juga bagi partai-partai politik lainnya. Dasar praktek  menegaskan peranan memimpin dari Partai Komunis diecek dalam praktek, kemenangan resolusi Vietnam selalu terkait dengan peranan memimpin  Partai Komunis Vietnam. Masalah menegaskan peranan memimpin dari Partai Komunis Vietnam dalam Undang-Undang Dasar bertujuan menegaskan satu kenyataan yang bersifat obyektif dan adil”.

          Tentang unsur-unsur ekonomi, Tran Hong Ha, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Vinh Phuc menyokong opsi  menentukan perekonomian pasar dengan pengarahan sosialis untuk perekonomian Vietnam, tidak perlu menentukan peranan ekonomi milik negara, karena berpendapat bahwa opsi ini telah memanifestasikan peranan yang penting dari semua unsur ekonomi, menjamin kesederajatan dan persaingan dalam undang-undang. Akan tetapi, ibu Truong Thi Thu Trang, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Tien Giang mengatakan:“Harus menegaskan  jelas  sifat perekonomian pasar, pengarahan sosialis karena pengarahan sosialis akan menciptakan prasyarat dalam mengatasi kelemahan perekonomian dan  dampak  negatif dalam proses  pembangunan dan pengembangan ekonomi pasar dan integrasi Vietnam.  Oleh karena itu, ketentuan perekonomian Vietnam merupakan perekonomian pasar dan pengarahan  sosialis  dengan banyak bentuk kepemilikan dan banyak unsur ekonomi, diantaranya ekonomi  milik Negara memainkan peranan dominan adalah sesuai karena menegaskan watak sekaligus  memanifestasikan  tenaga pendorong  dan target perkembangan  perekonomian pasar menurut pengarahan sosialis, di segi lain menjamin kehamnonisan dan keseimbangan hubungan antara perkembangan ekonomi dan memecahkan masalah-masalah sosial”.

          Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hak dan kewajiban dasar dari warga negara, beberapa  anggota MN  menegaskan: Rancangan Undang -Undang  Dasar  ini telah memanifestasikan arti pentingnya  HAM, hak dan kewajiban  dasar  dari warga negara serta arti pentingnya  ketetapan konstitusi mengenai kewajiban-kewajiban dari warga negara. Penegasan yang begitu memaninfestasikan penghormatan terhadap HAM dari Republik Sosialis Vietnam. Terhadap ketentuan Rancangan Undang-Undang Dasar ini, warga negara mendapatkan hak - hak secara otomatis dan bertanggung jawab dari Negara ialah mengakui, menghormati, membela dan menjamin HAM dan hak dari warga negara. Yang bersangkutan dengan hak kedaulatan rakyat, Nyonya Truong Thi Hue, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Thai Nguyen menekankan: “Saya meminta supaya Undang - Undang Dasar harus menentukan jelas mekanisme dan tanggung jawab dari pemimpin memberikan sanksi dan menindak secara serius terhadap pelanggaran atas hak kedaulatan rakyat. Oleh karena itu,  saya usul supaya melengkapi  pada pasal 2 Undang - Undang Dasar bahwa semua pelanggaran terhadap hak kedaulatan rakyat harus ditindak secara serius di hadapan hukum”.

          Dengan suasana perbahasan yang demokratis dan bergelora di sekitar isi dasar Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar -1992, para anggota Majelis Nasional telah memanifestasikan  tanggung jawab dari orang-orang yang mewakili  para pemilih di seluruh negeri, turut menyusun satu Undang - Undang Dasar yang berkualitas dan terorientasi  bagi perkembangan Tanah Air./.