(VOVworld) – Pemufakatan gencatan senjata yang baru saja dicapai oleh Amerika Serikat (AS) dan Rusia mulai berlaku di seluruh wilayah Suria pada pukul 19.00 (12/9), waktu lokal, bertepatan dengan awalnya Hari Raya Idul Adha dari umat Islam. Banyak pendapat menyatakan bahwa ini merupakan kesempatan yang jarang ada untuk bisa menghentikan kekerasan yang sudah berkepanjangan di negara Timur Tengah selama 5 tahun ini. Akan tetapi, di samping itu juga ada tidak  sedikit kecemasan tentang kemungkinan semua pihak menaati secara konsekuen permufakatan gencatan senjata ini. 

Permufakatan gencatan senjata yang dicapai pada Sabtu (10/9), di Jenewa, Swiss menyusul setelah upaya-upaya diplomatik yang dilakukan oleh Rusia dan AS. Permufakatan gencatan senjata ini memakan waktu 48 jam dan kalau permufakatan ini ditaati, akan disusul dengan waktu  sepekan gencatan senjata. Menurut permufakatan ini, Tentara Pemerintah Suriah harus menghentikan semua aktivitas militer di seluruh Suriah. Pada pihaknya, faksi oposisi di Suriah juga menghentikan semua serangan. Satu faktor yang penting dalam permufakatan gencatan senjata ini ialah pasukan pembangkang dan Tentara Pemerintah Suriah diminta supaya menarik diri dari dua kawasan baku tembak titik berat di kota Aleppo untuk menciptakan satu kawasan demiliterisasi sehingga berbagai organisasi kemanusiaan bisa mendekati penduduk sipil.

AS dan Rusia menganggap permufakatan gencatan senjata di Suriah bersifat terobosan, memberikan harapan besar untuk bisa membawa semua pihak peserta bentrokan di Suriah kembali di meja perundingan dan membantu memulihkan perdamaian untuk rakyat Suriah.

Indikasi-indikasi yang positif

Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) AS, John  Kerry, permufakatan gencatan senjata ini akan merupakan titik permulaan untuk dusambung dengan langkah-langkah selanjutnya bagi solusi damai di Suriah dan perubahan politik di negara ini. Rusia dan AS percaya bahwa kalau dilaksanakan, maka rencana ini mampu mendatangkan perubahan-perubahan yang positif dan menjadi titik tolak dalam proses perdamaian Suriah. Menlu Rusia, Sergei Lavrov mengeluarkan komitmen bahwa Rusia dan AS akan melakukan segala kemampuan yang bisa dilakukan agar semua permufakatan akan dihormati oleh semua pihak.

Dalam satu reaksi yang positif, Pemerintah Suriah, Minggu (11/9) menyatakan menerima permufakatan gencatan senjata yang disponsori oleh AS dan Rusia. Pada hari yang sama, pada pihak oposisi, kelompokok-kelompok dari Tentara Suriah Pembebasan dalam sepucuk suratnya kepada AS juga menyetujui dan memberitahukan akan “bekerjasama secara aktif”. Walaupun surat ini tidak menyatakan secara jelas bahwa kelompok- kelompok ini akan menaati gencatan senjata, tapi dua pejabat dari berbagai kekuatan ini menegaskan bahwa mereka menghormati gencatan senjata setelah ia berlaku. Sedangkan, Kelompok Pembangkang Islam bergaris keras di Suriah yaitu Ahrar al Sham juga tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak menaati permufakatan gencatan senjata seperti sebelumnya.

Yang patut diperhatikan, Menlu AS, John Kerry juga memberitahukan bahwa selama dua jam setelah gencatan senjata ini berlaku, kekerasan antara semua pihak telah mulai berkurang. Menurut dia, kekerasan masih berlangsug di beberapa daerah, tetapi ini hal yang wajar pada tahap permulaan gencatan senjata.

Tantangan yang besar

Tidak bisa diinggkari bahwa kalau permufakatan gencatan senjata ditaati akan turut mengurangi kekerasan dan mengadakan perundingan-perundingan untuk menuju ke satu perdamaian di Suriah, tapi, Menlu Rusia, Sergei Lavrov harus mengakui tidak menjamin bisa secara pasti pelaksanaan 100% permufakatan yang baru saja dicapai oleh Rusia dan AS. Ketua Komisi urusan Masalah-Masalah Internasional Dewan Federal (Majelis Tinggi Rusia), Konstantin Kosachev memperingatkan bahwa apakah permufakatan ini ditaati bisa atau dan apakah naskah yang baru saja ditandatangani di Jenewa (Swiss) bisa menjadi dokumen yang punya arti bersejarah atau tidak masih bergantung pada sikap Pemerintah Suriah dan berbagai faksi oposisi bersenjata di negara Timur Tengah ini. Di samping itu, ia juga bergantung pada sikap pihak ketiga yaitu organisasi-organisasi teroris yang sedang mendominasi situasi Suriah.

Satu masalah lagi yang juga perlu dipertimbangkan ialah sekarang ini, Rusia dan AS tetap berselisih dalam menklasifikasikan berbagai kelompok teoris  dengan  faksi oposisi yang dianggap “moderat” di Suriah. Menlu AS, John Kerry hanya memberitahukan bahwa dua pihak akan terus berbahas tentang masalah ini melalui satu pusat khusus yang akan dibentuk pada waktu mendatang.

Selain itu, permufakatan gencatan senjata yang baru ini  juga dianggap masih kurang satu mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Hal ini juga sama dengan permufakatan gencatan serupa yang dicapai pada 2/2016 dan akhirnya tidak berlaku. Menurut kalangan analis, gencatan senjata kali ini harus punya satu sistim pengawasan yang komprehensif, karena kalau tidak ada, berbagai kelompok teroris akan menyalah-gunakan waktu penghentian perang ini untuk memperkokoh kekuatan, mengangkut senjata dan peralatan perang.

Justru faktor-faktor itulah, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memberikan reaksi yang berhati-hati tentang prospek penaatan permufakatan gencatan senjata baru ini. Utusan Khusus PBB urusan Suriah, Staffan de Mistura memberitahukan bahwa  kantornya akan memantau permufakatan gencatan senjata ini secara hati-hati sebelum mengeluarkan komentar manapun.

Permufakatan gencatan senjata yang baru saja dicapai oleh Rusia dan AS akan merupakan titik balik yang penting dalam proses perdamaian di Suriah setelah  perang saudara selama lima tahun, kalau ia ditaati secara serius oleh semua pihak dan ada mekanisme pelaksanaan. Sekarang ini, masih terlalu dini untuk meramalkan prospek permufakatan gencatan senjata ini, tapi opini umum mengharapkan agar permufakatan ini akan dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak peserta, hal ini  berarti bahwa warga Suriah akan dapat hidup dalam perdamaian.