(VOVworld) - Pada hari Senin, (17 Juni), Persidangan ke-5 Majelis Nasional Vietnam angkatan ke-13 menyediakan sehari penuh untuk melakukan pembahasan kali terakhir tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) sebelum disampaikan kepada Majelis Nasional untuk diesahkan. Rancangan Undang-Undang ini punya banyak isi penting yang diamadir untuk menjamin keharmonisan kepentingan antara Negara dan rakyat.
Ilustrasi
(Foto: vietbao.vn)
Penilaian umum memperlihatkan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) kali ini telah menambahkan ketentuan-ketentuan untuk mengatasi semua keterbatasan yang tidak mutakhir dalam Undang-Undang tentang Pertanahan yang sedang berlaku mengenai masalah-masalah perancangan penggunaan tanah, pemberian santunan, pembebasan lapangan, penetapan harga tanah, bantuan melakukan relokasi. Rancangan Undang-Undang ini diamandir menurut arah penjaminan secara layak kepentingan antara Negara dan rakyat yang punya tanah yang ditarik kembali, sumber daya tanah dikembangkan untuk menjadi faktor dalam yang penting dalam mengatasi pengembangan sosial-ekonomi. Ibu Nguyen Thanh Thuy, anggota Majelis Nasional Vietnam dari provinsi Binh Dinh, Vietnam Tengah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) yang menentukan keadaan-keadaan menarik kembali tanah demi kepentingan nasional, pertahanan, keamanan, kepentingan publik dan melaksanakan proyek-proyek perkembangan sosial-ekonomi. Akan tetapi, dia mengatakan: “Tentang keadaan-keadaan menarik kembali tanah, saya meminta bahwa khususnya bagi penarikan kembali tanah untuk proyek-proyek perkembangan sosial-ekonomi perlu ada ketentuan yang lebih ketat untuk membuktikan proyek-proyek ini demi kepentingan nasional, kepentingan publik, sedangkan, kalau proyek-proyek ekonomi semata-mata demi kepentingan investor, maka melakukan permufakatan antara investor dengan pengguna tanah untuk memberikan urun modal sesuai dengan ketentuan tentang penggunaan tanah”.
Menurut beberapa anggota Majelis Nasional, perlu menjamin secara harmonis tujuan menarik kembali tanah untuk mengembangkan sosial-ekonomi dengan kebijakan jaring pengaman sosial bagi rakyat. Kalau tidak akan terus ada gugatan dan sengketa tentang tanah dan keborosan tanah. Oleh karena itu, Badan penyunting supaya melakukan penelitian secara cermat masalah ini untuk menjamin pengembangan ekonomi secara stabil dan berkesinambungan.
Tentang pemberian santunan dan bantuan melakukan relokasi ketika Negara menarik kembali tanah, menurut beberapa anggota Majelis Nasional, ini merupakan masalah kunci yang membuat gugatan tentang tanah yang semakin meningkat, oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) kali ini harus mengamandir secara komprehensif semua ketentuan tentang pemberian santunan, bantuan melakukan relokasi ketika Negara menarik kembali tanah. Rancangan Undang-Undang ini juga mengungkapkan secara umum dan tidak jelas masalah bagaimana kehidupan rakyat setelah tanah dan rumahnya ditarik kembali, satu masalah penting yang diperhatikan siapa saja yang punya tanah yang ditarik kembali. Oleh karena itu, ketika menghitungkan santunan relokasi harus dengan khusus memperhatikan masalah kehidupan orang yang punya tanah yang ditarik kembali, harus ada ketentuan khusus untuk diterapkan bagi obyek-obyek yang mendapat kebijakan prioritas. Diatas dasar itu, Tran Ngoc Vinh, anggota Majelis Nasional Vietnam dari kota Hai Phong, Vietnam Utara mengajukan pendapat: “Saya meminta kepada Badan penyunting supaya meneliti dan menerapkan mekanisme harga yang adil dengan tanah diganti tanah dan rumah diganti rumah. Rakyat tidak harus mengeluarkan biaya, bersamaan itu, Negara harus memberikan bantuan biaya lagi kepada orang-orang yang ditarik kembali tanahnya untuk cepat menstabilkan kehidupan. Kedua ialah meningkatkan taraf santunan kepada kaum tani yang punya tanah pertanian ditarik kembali, bersamaan itu, Negara harus memberikan pendidikan ketrampilan untuk memindahkan ketrampilan kaum tani setelah tanahnya ditarik kembali. Ketiga ialah membuat mekanisme membeli hak guna tanah dan mekanisme permufakatan tentang taraf memberikan santunan tanah antara badan usaha dan orang yang ada tanah yang ditarik kembali”.
Tentang harga tanah, walaupun Badan penyunting telah merancang satu pasal tersendiri yang isinya menentukan secara kongkrit prinsip penetapan harga tanah, daftar nama harga tanah dan harga tanah yang kongkrit, tetapi, menurut beberapa anggota Majelis Nasional, isi ketentuan tentang harga tanah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) kali ini belum ada terobosan pokok. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan semua ketentuan tentang harga tanah, menurut Nguyen Ngoc Vinh, anggota Majelis Nasional Vietnam dari kota Hai Phong, harus menentukannya secara lebih kongkrit: “Semua ketentuan tentang harga tanah harus menjamin kepentingan semua subyek dalam hubungan hukum tentang pertanahan, antara Negara, badan usaha dan rakyat. Perlu membangun badan yang punya wewenang menentukan harga tanah secara independen dengan badan-badan yang berwewenang mengelola tanah. Perlu menyusun ketentuan tentang mekanisme permufakatan antara badan usaha dan rakyat”.
Tentang perancangan dan rencana penggunaan tanah, banyak anggota Majelis Nasional menyetujui ketentuan dalam rancangan penyusunan rencana dan perancangan penggunaan tanah yang terdiri dari 3 tingkat yaitu Negara, provinsi dan kabupaten. Akan tetapi, juga ada tidak sedikit pendapat yang ingin mempertahankan 4 tingkat penyusunan perancangan penggunaan tanah yaitu Negara, provinsi, kabupaten dan kecamatan seperti halnya dengan Undang-Undang yang sedang berlaku.
Undang-Undang tentang Pertanahan merupakan satu Undang-Undang penting yang bersangkutan erat dengan kepentingan rakyat. Pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan (amandemen) kali ini akan mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang tidak mutakhir dalam Undang-Undang tentang Pertanahan yang sedang berlaku, memberikan sumbangan penting dalam memanfaatkan dan menggunakan sumber daya tanah secara berhasil-guna , bersamaan itu, menjamin keharmonisan kepentingan antara Negara dengan rakyat./.