(VOVWORLD) - Persidangan luar biasa ke-9 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XV telah dibuka pada Rabu pagi (12 Februari) di Kota Hanoi. Pada persidangan kali ini (dari tgl 12 sampai 19 Februari), MN mempelajari dan memutuskan banyak masalah yang mendesak untuk mengabdi revolusi pengaturan dan perampingan organisasi aparat; bersama dengan berbagai isu yang lain untuk secara tepat waktu mengatasi kesulitan dan problematik guna mendorong perkembangan sosial-ekonomi tanah air serta berbagai mekanisme dan kebijakan khusus terhadap beberapa proyek penting dari tanah air.
Persidangan luar biasa ke-9 MN angkatan XV. Foto: quochoi.vn |
Persidangan luar biasa ke-9 MN angkatan XV diadakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dari praktek, serta secara tepat waktu menginstitusikan berbagai Resolusi Partai Komunis Vietnam pada Sidang Pleno Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan XIII.
Menjamin agar semua badan beraktivitas secara bertepat guna, berdaya guna dan berhasil guna
Pada persidangan kali ini, empat rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan dipelajari dan disahkan terdiri dari: UU mengenai Organisasi Pemerintah (amandemen), UU mengenai Organisasi Pemerintahan Daerah (amandemen); UU amandeman atas beberapa pasal dari UU mengenai Organisasi MN, UU mengenai Pemberlakuan Dokumen Hukum (amandemen). Revisi berbagai RUU kali ini bermaksud menciptakan payung hukum bagi pengaturan dan perampingan organisasi MN, Pemerintah dan pemerintahan semua daerah, menjamin agar semua badan ini beraktivitas secara bertepat guna, berdaya guna dan berhasil guna, memenuhi tuntutan pembangunan di periode baru. Di samping itu, MN juga mempelajari dan mengesahkan lima rancangan resolusi untuk melaksanakan pengaturan organisasi aparat MN dan Pemerintah dalam masa bakti MN angkatan XV.
Di antara berbagai RUU kali ini ada UU mengenai Organisasi Pemerintah (amandemen) dan UU mengenai Organisasi Pemerintahan Daerah (amandemen) yang telah menunjukkan semangat dari usaha memperhebat desentralisasi terhadap Pemerintah pusat dan daerah. Bapak Nguyen Truong Giang, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Komisi Perundang-undangan dari MN, mengatakan:
Dengan semangat inovasi dalam pekerjaan legislasi dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap tahap pembuatan kebijakan, UU mengenai Organisasi Pemerintah (amandemen) dan UU mengenai Organisasi Pemerintahan Daerah (amandemen) telah menentukan secara jelas dan transparan desentralisasi, khususnya persyaratan untuk melakukan desentralisasi, tanggung jawab dari setiap badan, Pemerintah, Perdana Menteri, Menteri, kepala instansi, dll.
Sementara itu, usaha mempelajari dan mengesahkan UU mengenai Pemberlakuan Dokumen Hukum (amandemen) pada persidangan luar biasa kali ini juga mempunyai makna penting. Bapak Nguyen Truong Giang berpendapat:
Harus ditegaskan bahwa revisi UU mengenai Pemberlakuan Dokumen Hukum menginstitusikan pikiran inovatif dalam pekerjaan legislasi. UU ini telah menyederhanakan sistem dokumen hukum. Saya berharap agar pada persidangan luar biasa kali ini, para anggota MN dan badan-badan MN akan memberikan banyak pendapat agar supaya kita memiliki satu UU mengenai Pemberlakuan Dokumen Hukum yang lebih baik sehingga ada satu sistem hukum yang bisa memenuhi tuntutan pengembangan sosial-ekonomi tanah air maupun mengabdi tujuan bersama dari tanah air.
Melancarkan semua sumber daya
Masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan sosial-ekonomi tahun 2025 juga dipelajari dan diputuskan pada persidangan luar biasa kali ini. Di antaranya ada: Proyek tambahan tentang pengembangan sosial-ekonomi tahun 2025 dengan target pertumbuhan sebesar 8% ke atas; haluan investasi Proyek jalan kereta api Lao Cai- Hanoi-Hai Phong; mekanisme dan kebijakan khusus untuk mengembangkan sistem jaringan jalan kereta perkotaan di Kota Hanoi dan Kota Ho Chi Minh hingga tahun 2035; Resolusi ujicoba beberapa kebijakan untuk mengatasi problematik dalam kegiatan sains teknologi dan inovasi kreatif; haluan dan berbagai mekanisme, kebijakan yang khas untuk membangun pembangkit-pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Ninh Thuan, dan sebagainya. Bapak Nguyen Truong Giang, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Komisi Perundang-undangan dari MN, memberitahukan:
Pada persidangan ini, Pemerintah menyampaikan kepada MN proyek tentang target pengembangan sosial-ekonomi sebesar 8% ke atas. Proyek ini menetapkan sangat banyak solusi tentang institusi, kebijakan, masalah investasi publik, sains teknologi dan sumber daya manusia. Selain itu, misalnya terhadap proyek pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir Ninh Thuan, untuk mengembangkan ekonomi dan produksi, salah satu tugas kita ialah mencukupi energi. Selain itu, masalah perhubungan perkotaan di dua kota yang menjadi andalan pertumbuhan tanah air juga merupakan stagnasi. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme dan kebijakan tentang keuangan dan investasi publik.
Persidangan luar biasa ke-9 MN angkatan XV diharapkan akan memecahkan masalah praktek dari tanah air dan memenuhi aspirasi rakyat sehingga menciptakan syarat untuk membawa Vietnam masuk ke era baru./.