Deputi PM, Menlu Pham Binh Minh  (Foto: VGP)

Ketika bicara tentang satu institusi politik yang progresif, suatu negara yang beradab harus mempelajari apakah institusi politik dan negara tersebut memperhatikan penjaminan HAM atau tidak? Sistem politik sosialis yang sedang dibangun dan dilaksanakan Viet Nam merupakan satu sistem milik rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat. Oleh karenanya setelah terbentuknya negara sesuai sistem demokrasi sosialis hingga saat ini, Viet Nam telah konsisten mengikuti target, yakni terus-menerus mendorong, melindungi dan menjamin HAM bagi semua lapisan rakyat.

HAM Ditetapkan Undang-Undang Dasar Sejak Pembentukan Negara

Dalam Proklamasi Kemerdekaan melahirkan negara Repubik Demokratik Viet Nam pada 2 September 1945, Presiden Ho Chi Minh telah mengumumkan “Semua bangsa di dunia dilahirkan secara setara, bangsa pun juga mendapat hak hidup, hak bahagia dan hak kebebasan.” Dengan Proklamasi Kemerdekaan ini, dengan menegaskan nilai-nilai satu bangsa yakni hak setara, hak hidup, hak mendapat kebahagiaan dan hak kebebasan, Presiden Ho Chi Minh ingin menekankan bahwa HAM hanya dijamin ketika terkait dengan hak kemerdekaan dan kebebasan bangsa. Sementara itu, Nama Viet Nam selalu konsekuen dengan satu slogan “Kemerdekaan-Kebebasan-Kebahagiaan”. Artinya target konsekuen yang dilaksanakan secara tekun oleh bangsa Viet Nam yakni menjamin bangsa yang merdeka, rakyat mendapat kebebasan dan kebahagiaan.

Yang patut diungkapkan yakni dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1946, UUD 1959, UUD 1980, UUD 1992 hingga UUD 2013 Viet Nam selalu menginstitusikan HAM dan hak warga negara. Di antaranya, UUD 2013 telah menyusun satu bab tentang HAM, hak dan kewajiban dasar warga negara. Setelah Pasal 1 tentang kedaulatan geografi, Pasal 2 UUD 2013 telah menegaskan prinsip kedaulatan tertinggi yang termasuk pada rakyat yaitu “Negara Republik Sosialis Viet Nam adalah negara hukum sosialis milik Rakyat, oleh Rakyat dan demi Rakyat.” Juga untuk pertama kalinya kata “Rakyat” ditulis dengan huruf besar dalam UUD untuk menekankan posisi dan peran yang menentukan dari rakyat dalam proses sejarah, pembangunan, dan pembelaan tanah air. Pada tahap 2014-2019, Negara Viet Nam telah memberlakukan lebih dari 100 naskah undang-undang dan peraturan negara yang terkait penjaminan HAM dan hak warga negara, Jelaslah sejak melakukan pembaruan hingga saat ini Viet Nam kian memahami secara mendalam dan menjamin dengan lebih baik HAM di semua bidang politik, sipil, sosial-ekonomi, dan budaya.

HAM Terjamin di Semua Bidang

Prestasi tentang HAM di Viet Nam dalam waktu 75 tahun ini dimanaifestasikan di semua bidang, terutama kemajuan-kemajuan signifikan dalam pengembangan ekonomi selama 35 tahun pelaksanaan pembaruan (1986-2020). Dari satu perekonomian agrikultura yang terbelakang, dari skala perekonomian pada 1985 hanya mencapai 14 miliar USD, hingga 2020 mencapai sekitar 343 miliar USD, Viet Nam tergolong dalam kelompok 40 perekonomian terbesar di dunia dan posisi ke-4 di ASEAN. Ditinjau dengan standar Bank Dunia (WB), dibandingkan taraf hidup dengan negara-negara di dunia, pendapatan masyarakat Viet Nam 2020 mencapai sekitar 9.000 USD. Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar dan prasyarat bagi negara untuk melaksanakan dengan baik semua kebijakan jaring pengaman sosial, kebudayaan dan sosial. Hal ini dimanifestasikan dalam “indeks pembangunan manusia” (HDI) 2020 yang mencapai 0,704, menduduki posisi 117 di antara 189 negara dan wilayah, dan tergolong dalam kelompok negara yang mencapai Indeks HDI yang tinggi. Ini merupakan prestasi yang bukan bisa dicapai oleh negara yang berpengahasilan menengah rendah. Hal ini membantu Viet Nam tergolong dalam kelompok negara yang mencapai laju pertumbuhan Indeks HDI yang tertinggi di dunia.

Salah satu prestasinya tentang HAM yang humanis mendalam, Viet Nam memperhatikan, mendorong, melindungi, dan menjamin hak-hak fundamental bagi kelompok yang rentan di masyarakat. Hingga saat ini, Partai Komunis dan Negara Viet Nam telah memberlakukan 118 kebijakan yang terkait pengentasan kelaparan, kemiskinan, pembangunan sosial-ekonomi, perbaikan kehidupan, dan penjaminan jaring pengaman sosial bagi warga etnis-etnis minoritas. Karena dilaksanakan secara selaras semua kebijakan tersebut, persentase kemiksinan multidimensi di Viet Nam turun dari 9,88 persen pada 2015 menjadi hanya  2,75 persen pada 2020. Perawatan, penjaminan hak fundamental bagi kelompok yang rentan kian diwujudkan dengan jelas di tengah pandemi Covid-19 yakni Viet Nam merupakan salah satu di antara sedikit negara yang punya persentase orang yang terinfeksi dan meninggal akibat wabah Covid-19 terendah di dunia. Hal ini membuktikan Partai Komunis dan Negara Viet Nam selalu memberikan prioritas tertinggi untuk menjamin hak  hidup secara aman, sehat bagi semua warga-salah satu nilai yang luhur dari HAM.

Sebagai negara sedang berkembang, seiring dengan momentum dan kemudahan, saat ini Viet Nam harus menghadapi tidak sedikit kesulitan dan tantangan. Tetapi dengan watak satu sistem sosial yang unggul yang dipilih bangsa dengan sukarela dan konsisten pelaksanaannya sesuai haluan dan garis politik pembangunan sosial-ekonomi yang tepat dan sesuai tren zaman, Viet Nam kian mendapat kondisi materiel dan kultural untuk menjamin HAM dengan lebih baik. Terus mengikuti target-target menjamin HAM merupakan komitmen politik Viet Nam untuk bersama dengan negara-negara dan masyarakat internasional melaksanakan dengan efektif semua nilai umum tentang HAM yang ditetapkan dalam Deklarasi Dunia tentang HAM.