(VOVWORLD) - Pikiran Ho Chi Minh tentang negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat, ketika membangun negara buruh dan tani pertama di Asia Tenggara pasca Revolusi Agustus 19 Agustus 1945 mempunyai makna teramat penting dalam menyelenggarakan dan mengoperasikan negara yang membina dan melayani rakyat, melayani masyarakat, turut membangun dan menyempurnakan negara hukum Vietnam sosialis dewasa ini.
 Pemerintahan Sementara Republik Demokratik Vietnam didirikan pada Agustus 1945. Foto: VNA |
Pikiran Ho Chi Minh tentang negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat memanifestasikan taraf kombinasi yang serasi dari pandangan Marxisme-Leninisme dengan usaha mewarisi, menerima secara selektif khasanah pengetahuan, pengalaman umat manusia, menerapkan secara kreatif dalam kondisi sejarah kongkret Vietnam. Itu benar-benar adalah negara milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat nyata, seperti yang ditegaskan Presiden Ho Chi Minh dalam sidang Dewan Pemerintah pada tanggal 3 September 1945 bahwa: "Lewat pemilihan umum, seluruh rakyat memilih majelis nasional. Majelis Nasional akan memilih Pemerintah. Pemerintah itu benar-benar adalah Pemerintah seluruh rakyat.” Kekuasaan negara adalah kekuasaan milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat yang dimandatkan kepada badan-badan dalam mesin aparat negara.
Ciri khas dalam pikiran Ho Chi Minh tentang negara hukum adalah negara hukum dengan kombinasi yang serasi antara hukum dan moralitas dalam manajemen negara dan masyarakat. Menurut Beliau, moralitas adalah pangkalnya hukum, dan hukum adalah standar moralitas dalam masyarakat.
Negara hukum menurut pikiran Ho Chi Minh adalah negara yang menghormati dan menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara. Dalam Deklarasi Kemerdekaan yang melahirkan Republik Demokratik Vietnam pada tanggal 2 September 1945, Presiden Ho Chi Minh menegaskan: "Orang dilahirkan secara bebas dan setara tentang kepentingan dan harus selalu bebas dan setara tentang kepentingan.” Ini adalah salah satu deklarasi hak asasi manusia dengan semangat revolusi, ilmiah dan kemanusiaan yang luhur; mencerminkan satu visi zaman, pola pikir tajam tentang hak asasi manusia dari Presiden Ho Chi Minh.
Negara hukum menurut ideologi Ho Chi Minh adalah negara dengan sistem hukum yang demokratis, yang memanifestasikan semangat dan kepentingan rakyat. Sifat demokratis dari hukum tidak hanya tercermin dari isi undang-undang yang mengakui hak dan kepentingan rakyat, tetapi juga termanifestasikan bahwa rakyat secara langsung berpartisipasi dalam penyusunan undang-undang.
Presiden Ho Chi Minh juga menekankan tanggung jawab hukum dari Partai, Negara, kader, dan anggota partai apabila tidak dengan baik melakukan fungi, tugas, dan haknya dalam negara hukum. Dapat menegaskan bahwa pikiran Ho Chi Minh tentang membangun negara hukum milik rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat telah berkembang ke satu puncak, mencerminkan kesempurnaan pola pikir ilmiah, maju, dan humanis yang luhur, menuju ke pembangunan satu negara yang penuh dengan nilai-nilai yang paling mulia dari peradaban dunia dan zaman modern, yaitu nilai-nilai rezim negara demokrasi dan hukum.
 Pada tanggal 2 September 1945, di Lapangan Ba Dinh (Hanoi), Presiden Ho Chi Minh atas nama Pemerintahan Sementara membacakan Deklarasi Kemerdekaan pendirian Republik Demokratik Vietnam. Foto: VNA |
Pada saat 77 tahun setelah Revolusi Agustus 1945 dan berdirinya Republik Demokratik Vietnam pada 2 September 1945, Vietnam memperkuat penerapan pikiran Ho Chi Minh dalam membangun negara hukum sosialis dengan terus melakukan inovasi proses legislatif, meningkatkan kemampuan menyusun hukum, menjamin ada sistem undang-undang yang komprehensif, sinkron, tunggal, transparan, layak, laksana dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi tanah air, dan sepenuhnya mencerminkan semangat dan hasrat rakyat. Vietnam juga dengan giat menginsitusikan ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia, hak, dan kebebasan warga negara, menjamin tanggung jawab bilateral antara Negara dan warga dalam mendorong dan melaksanakan hak asasi manusia, hak dan kebebasan warga. Vietnam juga memperkuat penyempurnaan mekanisme mengontrol kekuasaan negara, meningkatkan perjuangan melawan birokratisme, korupsi, dan pemborosan aparat negara, dengan aktif membangun barisan kader, pegawai negeri yang berkapasitas, berwatak, memenuhi tuntutan membangun negara hukum. Ini merupakan tindakan yang bermakna dan praktis untuk melanjutkan dan sepenuhnya menggelar pikiran Ho Chi Minh tentang negara hukum.