(VOVworld) - Dunia sedang bergeser menurut arah masyarakat informasi dengan eksplosi dari media sosial, membantu para pemakai berbagi informasi dengan cepat. Namun, perkembangan  teknologi informasi juga menghadapi banyak tantangan dalam hal pengelolaan. Pemerintah  Vietnam telah dan sedang  mengelola informasi  sesuai dengan  hukum Vietnam dan kebiasaan internasional. 

Masalah-masalah masyarakat informasi terdiri dari pekerjaan mengelola secara aman keamanan cyber, menangani perseorangan dan organisasi yang memuat informasi-informasi yang diputar-balikkan, membuat opini umum panik dan mengelola informasi di media. Kenyataan menunjukkan bahwa di Vietnam, pada waktu lalu muncul perilaku-perilaku memuat informasi-informasi yang diputar-balikkan, tidak benar,  membuat website palusu  yang menyaru pemimpin Partai Komunis dan Negara Vietnam, mengeluarkan pernyataan yang tak berstandar, melanggar hukum. Informasi-informasi ini  pada pokoknya  berasal dari media sosial yang diberikan oleh organisasi-organisasi asing lintas perbatasan masuk ke Vietnam, sehingga menimbulkan akibat-akibat di kalangan masyarakat.

Menstranparasikan informasi.

Pada latar belakang  globalisasi, perkembangan media sosial di Vietnam adalah satu keniscayaan. Sekarang, jumlah pemakai media sosial di Vietnam tergolong dalam tarap tinggi di dunia terbanding dengan kira-kira 45 juta  pemakai facebook.  Terhadap  kanal youtube,  Vietnam juga adalah salah satu diantara 10 negara  yang punya jumlah pemakai paling tinggi. Meski semua ketentuan hukum di dalam negeri telah melaksanakan cukup penyesuaian terhadap perilaku  pengguna, tapi media-media sosial yang memuat informasi-informasi jelek dan beracun semakin sulit dikontrol karena sedikit terkena penyesuaian dari hukum Vietnam. Untuk memecahkan masalah ini, pada tanggal 26 Desember tahun 2016,  Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah memberlakukan Surat Edaran  nomor 38  yang antara lain ada ketentuan terinci tentang pemberian informasi publik lewat perbatasan dan  mulai ada dasar hukum untuk menuntut kepada badan-badan usaha yang memasok jasa lewat perbatasan supaya bertanggung jawab  melakukan koordinasi membuang informasi-informasi yang melanggar hukum Vietnam. Bersamaan itu, pers resmi harus memberikan informasi-informasi secara tepat waktu dan akurat. Artinya ialah menjamin transparansi dalam cara mendekati informasi  merupakan solusi paling penting untuk mengatasi informasi-informasi yang diputar-balikkan dan salah  di media sosial.

Bersamaan itu, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam sedang memeriksa koridor hukum dan mengusulkan supaya melengkapi ketentuan-ketentuan peengelolaan informasi sesuai dengan hukum Vietnam dan kebiasaan internasional. Dari awal tahun 2017 sampai sekarang, Kementerian ini telah meminta kepada  badan-badan usaha yang memasok jasa seperti Google dan Facebook supaya mematuhi  hukum Vietnam dan membuang lebih dari 2 200  video clip yang menodai pimpinan,  memutar-balikkan watak sosial.  Kementerian tersebut juga mengadakan temu kerja dan menuntut kepada  Google supaya sepakat membentuk mekanisme membuang dan mencegah semua informasi, dan video clip yang melanggar hukum Vietnam di kanal-kanal dan fundasi lain yang menggunakan sistim Google. Pada waktu mendatang, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam sedang membentuk  instrumen penilaian terhadap akses website sebagai dasar  melaksanakan kebijakan-kebijakan manajemen Negara; mendorong  perkembangan media sosial  bagi  badan usaha Vietnam untuk memasok, yang mampu mengganti atau  bersaing dengan Facebook.

Meningkatkan  kesedaran pemakai untuk menjamin keselamatan informasi.

Keamanan cyber sedang mendapatkan perhatian dari  semua negara di dunia. Serangan-serangan cyber di dunia pada waktu lalu meningkat dalam hal kuantitas dan skala serta rumit tetnang cara pelaksanaan. Semua perekonomian besar yang punya fundasi teknologi informasi berkembang kuat telah menyediakan sumber daya besar untuk memecahkan risiko-risiko tentang keamanan informasi, tapi  juga terkena pengaruh yang sangat berat dari serangan-serangan cyber.  Di Vietnam, hasil survei pada tahun 2016 menunjukkan bahwa lebih dari separo jumlah badan dan organisasi tidak menggelarkan secukupnya tuntutan tentang pengelolaan keamanan cyber.

Untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan ini, di samping soal menyempurnakan payung hukum di bidang keselamatan informasi, Kementerian Informasi dan Komunikasi Vietnam telah membuat dan Keputusan tentang pengesahan perancangan pengembangan keselamatan informasi nasional sampai tahun 2020 dan Keputusan tentang Proyek tentang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tentang keselamatan informasi sampai tahun 2020 untuk disampaikan kepada Pemerintah guna diberlakukan. Kementerian ini juga memberikan bimbingan kepada  unit-unit fungsional  supaya mengorganisasi koordinasi dan peringatan, langsung menangani dan menyelamatkan puluhan situasi darurat  untuk menentang serangan-serangan yang menyebabkan ketidak-selamatan informasi cyber. Yang terkini, Kementerian tersebut mengadakan latihan besar tentang pekerjaan menangani dan menjamin keselamatan informasi cyber, memperhebat pekerjaan menjamin keselamatan informasi  berskala nasional dan membangun beberapa sistim teknik terpusat seperti sistim penanganan serangan internet, sistim pusat teknik keselamatan nasional dan lain-lain…

Solusi-solusi sinkron dari kerangka hukum, solusi-solusi teknologi, khususnya meningkatkan kesedaran para pemakai, akan dilaksanakan secara keras oleh Vietnam untuk menjamin keselamatan cyber.