Ketika mengungkapkan keputusan ini, penjabat Menteri Ekonomi Spanyol, Nadia Calvino menegaskan bahwa langkah ini bertujuan mengusahakan satu solusi global karena  ini merupakan  masalah global dan perlu bertindak untuk mengurangi dampak terhadap perekonomian negara ini.

 Sebelumnya, pada bulan Januari lalu, Pemerintah pimpinan Perdana Menteri (PM) Spanyol, Pedro Sanchez telah merekomendasikan satu rancangan undang-undang yang menurut itu mengenakan tarif  3% terhadap seluruh omzet dari perusahaan-perusahaan  teknologi besar seperti Google dan Facebook yang khusus memberikan jasa teknik digital di Spanyol. Namun, PM Pedro Sanchez tidak bisa mendorong pengesahan rancangan udang-undang tersebut setelah Parlemen Spanyol,  pada bulan Februari lalu,  telah menolak rancangan undang-undang mengenai anggaran keuangan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh PM Pedro Sanchez, sehingga pemimpin ini terpaksa menyerukan menyelenggarakan pemilihan dini.

Bukan  kebetulan mengenakan tarif.

Bukan kebetulan kalau  Perancis dan Spanyol telah memutuskan atau mendorong pengenaan tarif terhadap perusahaan-perusahaan teknik digital yang omzet-nya besar. Tujuannya ialah mengurangi dampak terhadap perekonomian setiap negara,  merupakan langkah yang menuju ke  satu pajak  yang setara dan  lebih berhasil-guna. Kalau melihat pada angka-angka statistik, bisa kelihatan jelas alasan ini. Beberapa "Boss” di bidang teknologi (yang hampir semuanya berkantor di AS seperti Google, Apple, Facebook, Amazon) mendapatkan laba raksasa berkat adanya pemberian jasa di Perancis dan negara-negara Eropa yang lain, pada saat pos-pos pembayaran tarif sangat tidak seberapa atau dibayar di negara yang lebih memberikan kebijakan  prioritas. Data yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa menunjukkan: Perusahaan-perusahaan ini  membayar pajak yang lebih sedikit terbanding dengan perusahaan-perusahaan lain di Eropa kira-kira 14%.

Setelah gagal membentuk satu “front bersama” dari Uni Eropa untuk menangani perusahaan-perusahaan teknologi multinasional, Majelis Tinggi Perancis, pada tanggal 11 Juli ini, telah mengesahkan keputusan pengenaan tarif  3%  terhadap omzet  semua  perusahaan teknologi  yang mencapai  omzet global  sedikitnya 750 juta Euro (sama dengan kira-kira 845 juta USD) dan omzet di Perancis lebih dari 25 juta
Euro. Persentase  tarif 3% ini  membantu Perancis mendapat kira-kira 500 juta Euro setiap tahun  untuk APBN. Yang patut diperhatikan, ketentuan ini diretroaktifkan  dari 1 Januari 2019.  Sementara itu, menurut rancangan undang-undang  yang sedang menunggu akan  diesahkan oleh Pemerintah baru. Spanyol bermaksud mengenakan tarif 3% terhadap seluruh omzet perusahaan  teknologi besar seperti Google dan Facebook yang khusus memasok jasa  digital

Seiring dengan keputusan mengenakan tarif terhadap beberapa “Boss” di bidang teknologi, Perancis juga sedang mendesak  kelompok  negara G7 supaya mengusahakan satu solusi yang bersifat internasional  tentang pengenaan  tarif  teknik digital  terhadap grup-grup teknologi besar. Namun, pada Konferensi Menteri Keuangan dari negara-negara G7 yang diadakan di Paris, Ibukota Perancis  dari 17 sampai 18 Juli ini, semua pihak yang bersangkutan belum mencapai kebulatan pendapat.

Bayang-bayang  ketegangan dagang AS-Uni Eropa.

Sebagai sekutu  yang  sudah lama dan paling dekat bagi AS, gerak-gerik  Perancis dan Spanyol  dalam mengenakan tarif  terhadap para “taipan”  di bidang teknologi dianggap  bisa mengaktifkan satu perang dagang AS-Eropa. Kekhawatiran tersebut semakin meningkat ketika beberapa negara Uni Eropa yang lain  juga mendorong rencana-rencana sendiri untuk mengenakan tarif tehradap Facebook dan Amazon. Di Kerajaan Inggris, menurut rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah pimpinan PM Theresa May, tarif kira-kira 2% akan dikenakan terhadap  perusahaan-perusahaan teknologi  yang mendapat omzet global lebih dari 500 juta Pound dan omzet lebih dari 25 juta Pound dari para konsumen Inggeris. Rancangan undang-undang ini  sedang dikonsultasikan. Dan kalau diterapkan dari bulan April 2020, direncanakan akan memperoleh kira-kira 1,5 mjliar Pound untuk orang Inggris  dalam waktu 4 tahun. Rekomendasi mengenakan tirif  yang sama juga muncul di Austria dan Italia.  Terhadap negara-negaa  yang lebih kecil dalam Uni Eropa seperti Irlandia dan Luxemburg tetap sedang menunggu  kebulatan pendapat bersama dalam Uni Eropa.

 Perkembangan-perkembangan tersebut membuat Pemerintah pimpinan Presiden AS, Donald Trump tidak bisa duduk berpangku tangan. Donald Trump cepat melakukan investigasi  terhadap  rencana  Perancis,  berdasarkan pada  pasal dari Undang-Undang mengenai Perdagangan tahun 1974. Yang patut diperhatikan, ini merupakan undang-udang yang telah digunakan oleh AS sebagai dasar untuk mengawali perang dagang terhadap Tiongkok, menurut itu mengizinkan Presiden menggunakan tarif sebagai instrumen untuk menentang tindakan-tindakan yang bersangkutan  dengan perdagangan dari negara-negara lain kalau hal itu merugikan kepentingan dari perusahaan-perusahaan AS. Kalangan analis menilai: Hal ini  bisa terjadi terhadap negara-negara Eropa  yang mau mengenakan tarif  terhadap para “Boss” di bidang teknologi dari AS.  Sampai sekarang, senjata dengan nama tarif impor AS tampaknya tidak mengecualikan obyek manapun karena dalam daftar mayoritasnya adalah  para sekutu  dan mitra  strategis bagi  Gedung Putih.  Oleh karena itu, perihal banyak negara Eropa telah dan sedang mendorong pengenaan tarif terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar di dunia menandai satu tahap ketegangan dagang  baru dalam hubungan antara  dua tepian Samudara Atlantik.