Vietnam juga mencatat hak manusia dari Undang-Undang Dasar tahun 1946 hingga sekarang, menganggap manusia sebagai sentral, obyek, target dan motivasi untuk perkembangan, di antaranya ada kelas buruh.     

Dialog antara PM dengan kaum buruh (Foto: VOV)

Pertemuan dan dialog  dihadiri oleh  4.500 buruh dan pekerja di ujung utama  di Provinsi Bac Giang dan 63 ujung di 62 provinsi dan kota serta Konfederasi Serikat Pekerja  Vietnam. Bersama-sama menghadiri dialog tersebut, selain Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh juga ada para pemimpin berbagai kementerian dan instansi  terkait. Dialog telah memecahkan  banyak problematik dari kaum  pekerja dan buruh, menegaskan perhatian Partai Komunis, Negara, Pemerintah, PM Pemerintah, pengguna pekerja dan komunitas masyarakat terhadap kaum buruh dan pekerja. 

3,4 Juta Pekerja Mendapatkan Bantuan Perumahan Pasca Pandemi

Memecahkan kebijakan bantuan dan pemberian tunjangan  untuk anak-anak  kaum pekerja yang sedang bekerja di zona industri dan zona pemrosesan ekspor serta pemberian kebijakan untuk para pekerja tentang biaya sewa rumah penginapan  merupakan masalah yang mendapat perhatian setelah  dampak wabah Covid-19. Menurut Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Dao Ngoc Dung di dialog tersebut, selama dua tahun terakhir, Vietnam telah gigih membimbing dan sudah memberlakukan banyak kebijakan yang terkait, membantu kaum pekerja, di antaranya ada kebijakan-kebijakan yang “belum pernah berpreseden”.  

“Khusus seperti  Resolusi 68 mengenai kebijakan membantu kaum pekerja dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19, Resolusi 116 mengenai bantuan untuk para pekerja dari dana asuransi pengangguran telah disimpulkan  bahwa sudah ada 55 juta orang yang mendapatkannya, 81 triliun VND diberikan  bagi kaum  pekerja. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah mencakup banyak obyek yang lumayan luas. Pemberian batuan bagi  anak-anak pekerja dan buruh yang terkena dampak wabah Covid-19 menjadi isi yang mendapat prioritas dalam membuat kebijkakan. Anak-anak yatim piatu akibat pandemi juga mendapat kebjiakan khusus, anak-anak yang ibunya adalah pasien F0, F1 ketika lahir pada watu merebaknya wabah juga mendapatkan bantuan. Khususnya kebijakan bantuan mengenai perumahan untuk melaksanakan Resolusi Majelis Nasional serta program pemulihan dan pengembangan sosial-ekonomi pasca pandemi, pembuatan daftarnya juga sudah selesai. Direncanakan akan ada kira-kira 3,4 juta orang akan mendapatkan bantuan”.

Ketika berbahas tentang masalah ini, PM Pham Minh Chinh memberitahukan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sedang dilaksanakan secara giat, tetapi untuk mempercepat proses ini, Beliau meminta kepada berbagai kementerian dan instansi  terkait supaya dengan cepat membuat prosedur dan daerah-daerah cepat menggelarnya. 

Terkait dengan perumahan sosial untuk para buruh, menurut wakil Kementerian Pembangunan, Vietnam telah menginvestasikan sekitar 7,3 juta meter persegi perumahan sosial, di antaranya perumahan buruh berskala seluas kira-kira 2,5 juta meter persegi, memenuhi hampir 40 persen kebutuhan para buruh di seluruh negeri. Pada waktu mendatang, Pemerintah akan cepat menyelesaikan institusi dan mekanisme-mekanisme mendorong investasi pengembangan perumahan untuk para buruh, menyediakan dana lahan untuk menginvestasikan dan mengembangkan perumahan untuk para buruh. 

Meningkatkan Kesejahteraan Untuk Kaum  Buruh

Kesejahteraan sosial selalu mendapat perhatian dari kaum  pekerja. Kesejahteraan yang baik berarti kehidupan buruh  terjamin. Pada dialog ini, Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Disabilitas dan Sosial Dao Ngoc Dung memberitahukan bahwa dalam revisi Undang-Undang mengenai Asuransi Sosial, kementerian ini telah menyelesaikan dokumen prosedur dengan 11 kelompok kebijakan asuransi, khususnya penyesuaian usia pensiun sudah selesai dan akan disampaikan kepada Majelis Nasional pada tahun 2023.   

Menurut PM Pham Minh Chinh, tentang asuransi sosial, badan-badan fungsional telah mendengarkan sumbangan-sumbangan pendapat dari kaum  buruh dan pekerja, mengumpulkan dan menyampaikannya kepada Pemerintah dan Majelis Nasional untuk memasukkan isi revisi  undang-undangan mengenai asuransi sosial ke dalam program legislasi tahun 2023 untuk menangani semua masalah yang diajukan praktik.         

Menghadapi  hasrat kaum  pekerja yang ingin berketerampilan baik untuk memperoleh pendapatan yang tinggi, kehidupan yang stabil dan memberikan banyak sumbangan bagi badan usaha dan tanah air, PM Pham Minh Chinh memberitahukan:         

Ini merupakan tuntutan yang pada tempatnya dari para pekerja dan buruh. Pemerintah telah punya haluan tentang masalah itu. Baru-baru ini, pada program awal tahun, ketika mengalokasi modal investasi untuk jangka menengah, Pemerintah dan PM Pemerintah telah melaksanakan pembahasan dengan berbagai kementerian dan instansi terkait agar menyediakan 2.000 miliar VND bagi pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan keterampilan untuk kaum  buruh. Apabila masih ada ranah akan terus dilaksanakannya. Oleh karena itu, tanggung jawab para obyek terkait seperti kaum  buruh yakni harus berupaya, Negara harus mengeluarkan kebijakan dan mekanisme serta menyelenggarakan pelaksanaannya secara baik, daerah-daerah harus bersinergi agar  menangani masalah induk ini secara mendasar dan sistematis untuk selangkah demi selangkah teguh dan efektif”.         

Kaum buruh dan pekerja merupakan salah satu subyek untuk melaksanakan target pengembangan dan pembangunan industri modern. Oleh karena itu, memperhatikan dan memikirkan kaum buruh dan pekerja, menjamin hak dan kepentingan sebaik-baiknya bagi mereka  akan turut memberikan efektivitas dalam usaha membangun tanah air sekaligus menjamin jaring pengaman sosial.