(VOVWORLD) - Pada zaman teknologi berkembang laksana topan prahara seperti dewasa ini, kebutuhan mendekati dan berbagi informasi di ruang siber merupakan keniscayaan. Tetapi juga karena itu, serangan-serangan yang dilakukan oleh kaum kriminalitas siber juga semakin rumit, canggih dan menciptakan tantangan-tantangan yang tidak kecil terhadap pekerjaan menjamin keselamatan informasi siber.
Seperti halnya dengan banyak negara berdaulat yang lain, Viet Nam telah melaksanakan Undang-Undang tentang Keamanan Siber untuk menjamin keselamatan informasi di ruang siber, menjamin keamanan nasional, membangun dan mengembangkan tanah air.
 Undang-Undang tentang Keamanan Siber diesahkan pada Persidangan ke-5 Majelis Nasional Vietnam, angkatan XIV dengan persentase dukungan yangtingg (86,86%) (Foto: VNA) |
Ruang siber Viet Nam selalu digunakan oleh kekuatan-kekuatan reaksioner, permusuhan dan kriminalitas siber untuk melakukan aktivitas-aktivitas melanggar keamanan nasional, ketertiban dan keselamatan sosial. Yang paling berbahaya ialah berbagai jenis kriminalitas yang mempropagandakan, menghasut huru hara, menyabot masyarakat, melaksanakan “Revolusi berwarna”, “Revolusi jalanan” dan sebagainya untuk mengubah institusi politik. Situasi berita palsu dan berita beracun juga dimuat secara luas di ruang siber, mempengaruhi kedaulatan, kepentingan, keamanan dan merugikan hak, kepentingan semua organisasi dan perseorangan di dalam negeri. Menurut statistik dari Kementerian Keamanan Publik Viet Nam, sedang ada kira-kira 2.500 website reaksioner yang menempatkan pesawat induknya di luar negeri untuk melakukan propaganda menyabot Partai Komunis dan Negara Viet Nam.
Melaksanakan Undang-Undang tentang Keamanan Siber untuk menjaga keamanan nasional dan mengembangkan tanah air
Undang-Undang tentang Keamanan Siber menjadi efektif pada tanggal 1 Januari 2019, konsisten dengan masalah yang bersifat prinsipiil ialah para operator, pemasok jasa dan pemanfaat jasa, terutama badan-badan usaha pensuplai jasa lintas perbatasan harus bertanggung-jawab menaati hukum Viet Nam, menghormati kedaulatan, kepentingan dan keamanan nasional Viet Nam. Viet Nam meminta kepada para mitra supaya memanifestasikan kerjasama, menaati semua ketentuan ketika masuk ke Viet Nam seperti menempatkan kantor perwakilan, membentuk nama pengguna dalam pendaftaran akun, melakukan koordinasi aktif untuk membongkar portal-portal yang menyaru nama-nama pimpinan Partai Komunis, Negara, menghapuskan secara konsekuen semua akun yang mengeluarkan informasi yang salah. Menteri Informasi dan Komunikasi Viet Nam, Nguyen Manh Hung menunjukkan: “Viet Nam meminta kepada para pemasok jasa lintas perbatasan harus menaati hukum Viet Nam. Khususnya ialah permintaan tentang membongkar informasi. Yang paling penting ialah Viet Nam melakukan supremasi hukum. Bersamaan itu, Viet Nam juga menangani semua orang yang mengeluarkan informasi yang salah di jaringan”.
Setelah hampir setahun menjadi efektif, semua ketentuan tentang usaha menjamin keselamatan informasi di ruang siber dari Undang-Undang tentang Keamanan Siber Viet Nam telah diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan, turut menyehatkan informasi di dunia maya, menciptakan interaksi baik di banyak segi dalam kehidupan sosial. Hal ini membuktikan bahwa target-target utama dari undang-undang ini adalah tepat. Deputi Menteri Keamanan Publik Viet Nam, Bui Van Nam menekankan: “Salah satu di antara titik berat undang-undang ini ialah membela sistim keamanan tanah air Vietnam, tetapi juga turut mengembangkan sosial-ekonomi, menjamin pertahanan, kedaulatan tanah air serta turut meningkatkan posisi hubungan luar negeri Viet Nam”.
Kenyataan dalam pelaksanaan Undang-Undang tentang Keamanan Siber selama ini juga membuktikan bahwa menjamin kedaulatan informasi Viet Nam merupakan kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kecenderungan perkembangan sekarang ini di dunia. Seperti halnya dengan semua negara lain, Negara Viet Nam, sudah barang tentu harus mengelola dan membela informasi warga Viet Nam dan informasi penting yang diciptakan di wilayah Viet Nam. Undang-Undang tentang Keamanan Siber merupakan instrumen hukum yang efektif bagi Pemerintah Viet Nam untuk melaksanakan tugas ini.
Membela kedaulatan keamanan siber merupakan tindakan yang perlu dilakukan oleh semua negara
Dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang ada dan bahaya yang potensial menuntut supaya memiliki kembali pola pikir tentang skala dan cara manajemen terhadap ruang siber, semua negara sedang giat membentuk pagar-pagar penjaga dengan mengeluarkan langkah-langkah yang keras. Jerman telah mengesahkan undang-undang tentang pengelolaan medsos, semua jasa di medsos kalau membiarkan terjadinya pelenggaran kehormatan terhadap orang lain, menimbulkan permusuhan atau menyebarkan informasi-informasi palsu akan menghadapi hukuman denda keras sampai 50 juta Euro. Australia menyatakan akan memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pensuplai jasa siber dan medsos sebesar sampai 10% total pendapatan per tahun, bahkan hukuman penjara sampai 3 tahun terhadap manajer kalau tidak menyingkirkan sepenuhnya isi-isi jelek. Undang-Undang tentang Pemberantasan Informasi Palsu dari Mesir membolehkan badan-badan yang berwewenang mengawasi semua akun pribadi di medsos yang dipantau oleh lebih dari 5.000 orang. Undang-Undang tentang Keamanan Siber dari Thailand menentukan bahwa obyek yang menyebarkan informasi palsu akan dikenai hukuman penjara 7 tahun. Filipina baru-baru ini juga memberlakukan undang-undang yang menentukan aktivitas menyebarkan informasi palsu dianggap sebagai kriminalitas pidana dan dikenai hukuman penjara sampai 6 bulan dengan denda sebesar 3.000 USD. Sedangkan, Singapura baru saja mengesahkan Rancangan Undang-Undang pembelaan dari manipulasi dan penipuan online. Orang yang menyebarkan informasi palsu dengan minat jelek dan menimbulkan kerugian serius terhadap kepentingan masyarakat bisa menghadapi hukuman penjara 10 tahun, semua perusahaan medsos akan dikenai sanksi sampai 1 juta dolar Singapura kalau tidak menaati semua ketentuan. Dalam satu perkembangan yang bersangkutan, pada tanggal 26 November 2019, Kementerian Perdagangan Amerika Serikat telah mengumumkan rekomendasi tentang ketentuan baru yang menurut itu membolehkan Menteri Perdagangan bisa melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat melakukan usaha bisnis dengan perusahaan-perusahaan milik asing yang menimbulkan ancaman keamanan nasional terhadap rantai suplai informasi dan komunikasi Amerika Serikat.
Viet Nam sedang merupakan negara yang punya sosial-politiknya yang stabil, sedang berkembang, tapi juga potensial dengan bahaya-bahaya yang menimbulkan instabilitas. Menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan aman di ruang siber akan memberikan sumbangan aktif dalam membela dan menjaga lingkungan politik dan sosial yang stabil, membela kedaulatan tanah air dan menciptakan fondasi bagi perkembangan tanah air yang berkesinambungan.