Ilustrasi (Foto: daibieunhandan.vn)

UU (amandemen) mengenai Ketenaga-kerjaan” akan menjadi efektif dari 1/1/2021. Proses revisi dimulai pada tahun 2016. Sebelum diajukan pada Persidangan ke-8, MN angkatan XIV, Rancangan Undang-Undang (RUU) amandemen mengenai Ketenaga-kerjaan mendapat sumbangan pendapat dari para pakar, organisasi internasional serta semua lapisan rakyat.

Penilaian-penilaian yang positif

Setiap ketentuan amandemen dalam UU ini punya dampak dan pengaruh langsung terhadap kepentingan pekerja dan pengguna tenaga kerja serta hubungan tenaga kerja dan pasar tenaga kerja, dan lebih-lebih lagi ialah akan berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

Semua ketentuan amandemen tentang pekerja dianggap sebagai selar  yang mendalam dalam revisi kali ini. Di antaranya harus menyinggung ketentuan tentang kontrak kerja yang ditentukan menurut arah melindungi lebih baik pekerja seperti: Ketentuan kontrak tenaga kerja merupakan kesepakatan tentang lapangan kerja yang diberikan upah atau gaji, ketentuan yang konkret tentang kasus-kasus yang bisa menambahkan jam kerja dari 200 jam sampai 300 jam dalam satu tahun guna menjamin kepentingan yang jangka panjang dari  pekerja. Doan Mau Diep, mantan Deputi Menteri Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial Vietnam mengungkapkan:

“Revisi UU mengenai Ketenaga-kerjaan bertujuan menjamin agar semua kelompok tenaga kerja punya hak, punya kesempatan, dan punya suara dalam proses dialog di tempat kerja guna menangani masalah-masalah yang bersangkutan dengan hak dan kepentingan mereka dalam hubungan kerja. Ini merupakan masalah-masalah baru yang belum pernah dilaksanakan Vietnam dalam kenyataan”.

Yang patut diperhatikan ialah ketentuan penyesuaian tentang peningkatan usia pensiun sesuai dengan peta jalan guna mempersiapkan dan menghadapi proses penuaan penduduk, memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Bersamaan itu, ketentuan berorganisasi dari pekerja di badan usaha yang tidak berada dalam Serikat Buruh Vietnam dianggap sesuai dengan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), komitmen-komitmen internasional lainnya dan menciptakan syarat yang kondusif dalam proses integrasi internasional. Sekretaris Jenderal ASEAN, Lim Jock Hoi menilai:

“Ini merupakan selar besar dan bermakna bagi masalah tenaga kerja dan sosial dimana komunitas ASEAN sudah dan sedang berupaya melaksanakannya, khususnya dalam meningkatkan usia pensiun dan meningkatkan jumlah organisasi pekerja dalam badan usaha. Isi-isi amandemen dalam UU mengenai Ketenaga-kerjaan akan banyak membantu dalam mengarahkan perkembangan Komunitas ASEAN pada waktu mendatang, khususnya bersangkutan dengan Pernyataan ASEAN mengenai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pekerjaan Sosial”.

Di samping ciri-ciri khas untuk menjamin secara lebih baik kepentingan pekerja, dalam UU amandemen mengenai Ketenaga-kerjaan juga ada 6 isi baru terhadap pengguna tenaga kerja seperti untuk pertama kalinya mengodifikasikan peranan perwakilan dalam melindungi hak dan kepentingan yang sah serta ikut serta dalam membangun hubungan tenaga kerja yang mutakhir, sesuai dan stabil dari Kamar Dagang dan Industri Vietnam, Gabungan Koperasi Vietnam serta organisasi-organisasi wakil dari pengguna tenaga kerja lainnya; memperluas hak pengguna tenaga kerja dalam secara sepihak menghentikan kontrak kerja; Negara tidak melakukan intervensi langsung terhadap kebijakan gaji dari badan usaha, tetapi dilaksanakan di atas dasar perundingan dan kesepakatan antara para pihak.

Memperhebat propaganda

Agar supaya pelaksanaan UU mengenai Ketenaga-kerjaan bisa mengembangkan semua keunggulan dalam menjamin secara lebih baik hak dan kepentingan yang sah dari tenaga kerja dan para pengguna tenaga kerja, menjamin pasar pekerja yang stabil, maka perlu mendekatkan Kitab UU pada rakyat. Nguyen Huy Thai, Anggota MN dari Provinsi Bac Lieu mengatakan:

“Hal yang penting ialah harus menyosialisasikan setiap ketentuan; khususnya isi-isi baru dalam UU mengenai Ketenaga-kerjaan (amandemen) kepada semua obyek dalam hubungan kerja. Badan-badan fungsional perlu melakukan sosialisasi yang efektif agar warga lebih mengerti, berbagi dan mendapat kebulatan pendapat”.

Anggota MN dari Provinsi Binh Dinh, Le Cong Nhuong meminta:

“Saya pikir bahwa agar satu UU diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan, selain melakukan sosialisasi UU, juga perlu cepat memberlakukan semua ketentuan dan surat edaran terhadap masalah-masalah yang belum ditentukan secara jelas dalam UU. Selain itu, proses memberlakukan naskah-naskah pelaksanaan UU harus diawasi secara ketat untuk menjamin kepentingan pekerja”.

UU mengenai Ketenaga-kerjaan merupakan salah satu di antara lima UU pokok dari sistem perundang-undangan Vietnam. Penggelaran UU ini memainkan peranan penting, membantu ketentuan mutakhir dari UU mengembangkan keunggulan dalam menjamin hak dan kepentingan pekerja dan pengguna tenaga kerja serta menjamin perkembangan ekonomi dan jaring pengaman jaring sosial tanah air.