MN mendengarkan laporan Menteri Pham Thi Thanh Tra tentang RUU Pelaksanaan Demokrasi di Akar Rumput  (Foto:  quochoi.vn)

Demokrasi merupakan watak rezim sosialis sambil tujuan, dan motivasi pembangunan tanah air. Oleh karenanya, di setiap periode revolusi, Partai Komunis Viet Nam selalu menghargai pengembangan demokrasi di semua organisasi dan kegiatan sistem politik, menjamin hak berdaulat rakyat.

Menyempurnakan Hukum tentang Pelaksanaan Demokrasi di Akar rumput

Selama inovasi tanah air, Instruksi Nomor 30 Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Viet Nam telah menetapkan pengembangan hak berdaulat rakyat di akar rumput sebagai soal yang penting dan kunci dalam membangun negara daria rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat. Setelah sekitar dua puluh lima tahun pelaksanaan instruksi tersebut, situasi sosial-ekonomi dan politik di dalam dan luar negeri telah mengalami banyak perubahan sehingga mengedepankan tuntutan menyempurnakan hukum tentang pelaksanaan demokrasi di akar rumput. Kebutuhan integrasi internasional menuntut kepada Viet Nam untuk terus memperkuat reformasi prosedur administrasi negara, menyempurnakan sistem perundang-undangan, memperkokoh sistem politik, sekaligus memperluas, mengembangkan demokrasi, dan memperkokoh kemerdekaan dan kemandirian untuk menjaga stabilitas politik dan meningkatkan posisi tanah air di kancah internasional. Bersama dengan perkembangan di tengah kondisi ekonomi dan taraf hidup dan kecerdasan warga meningkat secara signifikan, kesadaran tentang tanggung-jawab politik dan tanggung jawab masyarakat meningkat sehingga mengedepankan tuntutan yang kian tinggi tentang penjaminan hak demokrasi dan menciptakan prasyarat yang kondusif bagi proses merealisasikan hak demokrasi warga. Bersamaan dengan itu, keniscayaan dalam pembangunan negara hukum sosialis mengedepankan tuntutan tentang penyempurnaan aparat negara, memperbarui cara penyelenggaraan negara menurut arah menyempurnakan institusi, mengembangkan demokrasi, dan menjamin hak berdaulat rakyat; memecahkan hubungan antara negara dan masyarakat, hubungan antara negara, badan usaha, dan warga secara selaras dan saling menguntungkan.

MN mengesahkan RUU tersebut pada 10 November  (Foto: Doan Tan/vna)

Demi memenuhi tuntutan situasi baru, pada persidangan ke-4, MN Angkatan XV telah mengesahkan RUU tentang Pelaksanaan Demokrasi di Akar rumput.  Ketika menyampaikan laporan tentang RUU tersebut, Menteri Dalam Negeri Pham Thi Thanh Tra, menegaskan RUU ini disusun menurut arah menyempurnakan undang-undang tentang pelaksanaan demokrasi di akar rumput untuk menjamin kekuasaan negara termasuk pada tangan rakyat, terus menegaskan watak Negara Viet Nam adalah negara hukum sosialis dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat. RUU ini juga menjamin keterbukaan dan transparansi dalam kegiatan dan tanggung-jawab pemaparan dari pemerintah di akar rumput, kantor, unit dan badan usaha, mengkonkretkan secara lengkap seluruh kebijakan untuk membatasi keterbatasan, hal yang tidak sesuai dalam praktik pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku tentang pelaksanaan demokrasi di basis.

Hal-Hal Baru dalam RUU tentang Demokrasi di Akar Rumput

RUU tentang Pelaksanaan Demkorasi Akar rumput meliputi tujuh bad,  74 pasal dan 74 ayat dengan ketentuan-ketentuan konkret yaitu: pelaksanaan demokrasi di kecamatan, kotamadya, pelaksanaan demokrasi di kantor, unit; pelaksanaan demokrasi di badan usaha; tanggung jawab penyelenggaraan pelaksanaan undang-undang tentang pelaksanaan demokrasi di akar rumput. Tentang klausul-klausul yang konkret, RUU tersebut menambah prinsip bahwa semua warga negara setara dan tanpa diskriminasi dalam pelaksanaan demokrasi di akar rumput dan ketentuan konkret tentang hak dan kewajiban warga negara, pejabat, pegawai negeri, dan pekerja dalam pelaksanakan demokrasi di akar rumput. RUU tersebut juga menambah  hal-hal baru tentang pelaksanaan demokrasi di kecamatan, distrik, dn kota madya yaitu memperluas keterbukaan informasi di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Akses Informasi Tingkat Kecamatan dan sebagainya.

RUU tersebut juga memiliki beberapa hal baru tentang pelaksanaan demokrasi di internal kantor, unit yaitu keterbukaan informasi melalui sistem informasi internal atau di portal, laman informasi kantor dan lain sebagainya.

Pengesahan RUU  tersebut telah tepat waktu menginstitusi haluan dan kebijakan untuk menyebarluaskan demokrasi sosialis dengan  sebayan “rakyat tahu, rakyat bahas, rakyat periksa dan rakyat nikmati” sesuai semangat Resolusi Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam, mengkonkretkan hak berdaulat rakyat yang ditentuan dalam Undang-Undang Dasar 2013. Dengan demikian turut membangun dan menyempurnakan negara hukum sosialis Viet Nam dari rakyat, oleh rakyat dan demi rakyat.