Ilustrasi (Foto: VGP)

Pada latar belakang Vietnam sedang memasuki tahapan perkembangan baru, yang menuntut ada pendekatan baru dalam menyerap investasi, RUU mengenai Investasi (amandemen) yang dibahas pada persidangan ke-9, Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XIV diharapkan akan menciptakan satu pemacu, memenuhi tuntutan dalam melaksanakan komitmen-komitmen integrasi, turut memperbaiki dan meningkatkan daya saing lingkungan investasi dan bisnis.

RUU mengenai Investasi (amandemen)  bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil-guna dalam menyerap sumber daya investasi dalam negeri dan investasi asing, menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang bidang investasi dan bisnis yang  bersyarat, bersamaan itu memangkas beberapa bidang yang tidak perlu, guna terus menjamin pelaksanaan secara lengkap dan konsekuen hak kebebasan berbisnis untuk warga dan badan usaha yang beraktivitas di bidang-bidang yang tidak dilarang UU.

Menjamin kepentingan para investor

Guna menjamin secara tepat arti semangat Undang-Undang Dasar (UUD), yaitu terbuka, transparan, menghindari penyalahgunaan yang melahirkan banyak surat izin tambahan, RUU tersebut menentukan bahwa investor berhak melaksanakan aktivitas investasi dan bisnis di bidang-bidang yang tidak dilarang UU. RUU ini juga menghapuskan lebih dari 10 bidang investasi dan bisnis yang bersyarat, bersamaan itu merevisi dan menambahkan banyak bidang agar sesuai dengan tuntutan dan praktek manajemen Negara, menjamin sifat konsistensi dengan berbagai UU yang bersangkutan. Duong Minh Tuan, anggota MN dari Provinsi Ba Ria – Vung Tau menilai:

“Penyusunan Pasal 6 tentang bidang-bidang investasi dan bisnis yang dilarang dalam UU adalah kemajuan, menunjukkan semangat UUD, yakni semua penduduk berhak bebas melakukan bisnis di bidang-bidang yang tidak dilarang UU”.

Beberapa masalah besar yang diharapkan komunitas badan usaha telah mencapai terobosan dalam RUU mengenai Investasi (amandemen) kali ini seperti terus menjamin hak bebas dan setara untuk badan usaha dalam aktivitas investasi dan bisnis; mereformasikan dan menyederhanakan prosedur pelaksanaan proyek investasi, dan lain-lain.

Selain menjelaskan tujuan dan isi beberapa konsep yang bersangkutan dengan bidang, syarat investasi dan bisnis, merevisi ketentuan-ketentuan tentang prioritas dan bantuan investasi adalah perlu. Ketentuan-ketentuan tentang isi dalam RUU mengenai Investasi (amandemen) turut menjamin hak para investor dalam mendekati prioritas-prioritas dan memberikan bantuan investasi serta menjamin perkembangan perekonomian. Ibu Mai Thi Anh Tuyet, anggota MN dari Provinsi An Giang mengatakan:

“RUU ini menentukan secara jelas pelaksanaan kebijakan prioritas yang menjamin kestabilan makro. Kestabilan dan transparansi juga punya makna yang sangat penting dan menghindari simpang siur dalam ketentuan-ketentuan hukum. Di samping itu, juga perlu mengalokasikan sumber daya, menyerap investasi secara selektif, dan tarap investasi antara daerah-daerah jangan sama-sama. Selain itu, perlu menciptakan syarat bagi badan-badan usaha yang melakukan proyek investasi baru di daerah-daerah, tetapi harus dikontrol secara ketat”.

Menjamin komitmen-komitmen integrasi

Semua ketentuan tentang prioritas dalam RUU mengenai Investasi (amandemen) disusun berdasarkan pada semangat Resolusi nomor 50 Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam tentang penyerapan investasi asing dalam situasi baru. Di atas dasar itu, RUU ini telah menambahkan ketentuan tentang Daftar bidang pendekatan pasar yang bersyarat bagi para investor asing. Selain Daftar ini, investor asing mendapat syarat pendekatan pasar sesuai ketentuan bagi investor dalam negeri. Penambahan ketentuan ini turut meningkatkan sifat implementatif dalam menerapkan komitmen tentang pembukaan pasar Vietnam sesuai dengan semua Perjanjian Perdagangan Bebas generasi baru dan berbagai konvensi internasional tentang investasi; bersamaan itu mengatasi situasi kurang konsistensi dalam menerapkan komitmen  Vietnam di perjanjian-perjanjian yang punya cara pendekatan berbeda tentang pembukaan pasar.

Guna menyederhanakan prosedur pelaksanaan aktivitas investasi dari para investor asing dan organisasi ekonomi yang punya modal asing, RUU tersebut menambahkan beberapa isi seperti tidak menuntut kepada investor asing supaya punya proyek investasi, dan memberikan Sertifikat Pendaftaran Investasi sebelum membentuk badan usaha start-up kreatif dan dana investasi start-up kreatif; merevisi ketentuan tentang prosedur menanam modal, pembelian saham, bagian modal yang ditanam investor asing, dan lain-lain.

Ketika menilai RUU mengenai Investasi (amandemen), bapak Phan Duc Hieu, Wakil Kepala Institut Penelitian Pengelolaan Ekonomi Pusat mengungkapkan:

“RUU ini menunjukkan semangat dan tekad Pemerintah dalam menghapuskan rintangan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Saya menginginkan agar revisi UU menciptakan pemacu atau perkembangan sosial-ekonomi, merealisasikan hak kebebasan berbisnis secara lebih baik’.

Kalau lahirnya UU mengenai Investasi (tahun 2015) dinilai mengandung banyak semangat reformasi, maka RUU mengenai Investasi (amandemen) kalau diesahkan pada persidangan, MN angkatan XIV akan membantu Vietnam beradaptasi secara lebih baik dengan tuntutan-tuntutan integrasi, memberikan lebih banyak motivasi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan daya tarik untuk lingkungan investasi.