(VOVworld) – Dengan 360 suara dukungan diantara total 652 suara yang ada, Htin Kyaw baru saja menjadi Presiden Pemerintah sipil yang pertama di Myanmar. Setelah lebih dari separo abad tentara menguasai kekuasaan, satu pemerintah sipil yang dipilih oleh rakyat akan memberikan banyak kemudahan kepada jalan reformasi yang ditempuh di Myanmar.

Htin Kyaw dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dipilih Parlemen Myanmar menjadi Presiden baru pada Selasa (15/3) ini dan menurut rencana, Presiden baru Myanmar yang terpilih ini akan dilantik pada 1/4 mendatang. Dengan terpilihnya Htin Kyaw menjadi Presiden baru Myanmar, sistim politik baru Myanmar pada pokoknya telah menjadi sempurna. Partai NLD akan menyelenggarakan Pemerintah dan posisi-posisi seperti Presiden, Wakil Presiden dan Menteri telah selesai. Dengan demikian, Myanmar untuk pertama kalinya mempunyai seorang Presiden sipil sejak 1960. Ini dianggap sebagai langkah yang paling sukses selama kira-kira separo abad ini yang dilakukan Myanmar untuk menstabilkan politik dan ekonomi Tanah Air.


Memberikan harapan baru kepada rakyat

Sebelum merebut kemenangan dalam pemungutan suara di Parlemen Myanmar pada Selasa (15/3) ini, Htin Kyaw telah menang terhadap lawannya yaitu Sai Mauk Kham dari Partai Uni Solidaritas dan Perkembangan (USDP) dalam lomba memilih calon presiden satu-satunya di Majelis Rendah pada 11/3. Sebagai penasehat yang dekat dari ibu Suu Kyi, orang yang punya pengaruh paling besar dalam kehidupan politik Myanmar sekarang, dengan Htin Kyaw menjadi Presiden menurut penilaian akan meneruskan jalan reformasi Tanah Air yang kuat menurut arah mendorong reformasi pembangunan bidang-bidang infrastruktur, tekad memberantas korupsi, menciptakan satu Pemerintah yang transparan dan bersih serta membentuk satu persekutuan federal.

Segera setelah Htin Kyaw merebut kemenangan, sangat banyak warga Myanmar berbagi perasaan-perasaannya dengan slogan di jejaring sosial seperti “Welcome Mr.President” (Selamat datang bapak Presiden) dan “We love our President Htin Kyaw” (Kami mencintai Presiden Htin Kyaw). Banyak warga Myanmar berharap supaya Presiden baru akan memberikan perdamaian kepada daerah-daerah yang masih terjadi bentrokan etnis, menyembuhkan negara dan memperbaiki patokan hidup warga.


Tidak sedikit tantangan

Walaupun mendapat dukungan dan kepercayaan yang sangat besar dari warga, tapi kalangan analis berpendapat bahwa Pemerintah baru Myanmar harus menghadapi banyak tantangan. Pertama-tama ialah bagaimana bisa menyelesaikan sengketa-sengketa etnis dan membangun persatuan antara semua Partai politik dan kekuatan bersenjata di Myanmar. Ini tentu merupakan satu persoalan yang sulit. Menurut Undang-Undang Dasar Myanmar, kalangan militer tetap memainkan peranan yang sangat besar ketika berhak mengangkat 3 posisi menteri penting yaitu Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keamanan Perbatasan. Oleh karena itu, hubungan dengan para perwira tinggi pasti merupakan satu prioritas besar bagi Presiden baru Htin Kyaw. Hubungan inilah yang akan memutuskan suksesnya semua upaya demokrasi, kerujukan dan kestabilan di Myanmar.

Prioritas besar kedua yang dijalankan Pemerintah sipil pimpinan Presiden Htin Kyaw ialah bagaimana bisa memperbaiki kehidupan warga dan mengembangkan perekonomian Myanmar. Dalam pernyataan pertama setelah terpilih, Htin Kyaw memberitahukan bahwa dia akan membentuk satu mesin kekuasaan demi kepentingan rakyat. Ini juga merupakan harapan dari rakyat Myanmar pada saat perekonomian dan taraf hidup dari mayoritas warga Myanmar belum bisa menjadi baik. Myanmar sekarang merupakan salah satu diantara negara-negara yang paling miskin di Asia dengan kira-kira 1/3 diantara 60 juta warga hidup dalam kelaparan dan kemiskinan.


Meneruskan proses reformasi

Sejak merebut kemerdekaan pada 1948, Myanmar terus-menerus tenggelam dalam berbagai gejolak politik dan bentrokan etnis. Tahun 2011 menyaksikan banyak perubahan yang mendalam dalam kehidupan politik dan ekonomi Myanmar pada saat Presiden U Thein Sein memegang kekuasaan. Selama 4 tahun diselenggarakan oleh Pemerintah semi sipil, serentetan reformasi buka pintu telah digelarkan telah membantu negara dengan populasi sebanyak 52 juta jiwa penduduk ini mencapai perubahan-perubahan yang kuat. Di samping berbagai prestasi ekonomi, Pemerintah semi-sipil di Myanmar juga menciptakan satu titik balik sejarah dalam proses pembangunan perdamaian negara. Untuk pertama kalinya sejak menyatakan kemerdekaan pada 1948, Pemerintah Myanmar dan 8 diantara 15 kelompok etnis minoritas bersenjata telah menanda-tangani Permufakatan Gencatan Senjata Nasional pada bulan Oktober 2015, menghentikan masa kira-kira 60 tahun terjadi bentrokan sipil, membuka jalan untuk membangun perdamaian, turut memperkuat kestabilan dan perkembangan di negara Asia Tenggara ini.

Kembali ke masalah terpilihnya Htin Kyaw sebagai Presiden, rakyat Myanmar sebagaimana pula halnya dengan komunitas internasional sama sekali bisa percaya bahwa proses reformasi akan terus digelarkan secara kuat. Karena menurut kata-kata yang pernah dinyatakan mantan Presiden U Thein Sein bahwa proses reformasi tetap merupakan kecenderungan primer tanpa memperdulikan partai mana yang berkuasa, karena ini merupakan jalan satu-satunya bagi negara ini untuk meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kesejahteraan sosial untuk warga secara berkesinambungan, bersamaan itu menegakkan kembali dan meningkatkan peranan internasionalnya pada dekade-dekade mendatang.