Panorama sidang ke-72 DK PBB  (Foto: internet)

Konferensi tentang perombakan PBB diikusertai oleh wakil dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB. Ini adalah salah satu di antara tema-tema internasional panas yang dibahas dalam kerangka persidangan ke-72 Majelis Umum PBB, di samping ketegangan di semenanjung Korea, perubahan  iklim atau perang antiterorisme.

Perombakan PBB: Kisah tidak baru

Masalah perombakan PBB telah dikedepankan sudah sejak lama. Akan tetapi, usaha perombakan ini berlangsung lambat dengan langkah-langkah yang hati-hati. Pada bulan September tahun 2000, PBB mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi Milenium dan mengesahkan Pernyataan Milenium, di antaranya mengeluarkan target-target prioritas PBB pada abad baru, termasuk juga target-target tentang perombakan untuk memperkuat peranan, efektivitas dan demokratisasi PBB. Tiga tahun  kemudian, dalam laporan tentang situasi pelaksanaan Pernyataan Milenium, Sekjen PBB, Kofi Annan pada waktu itu telah memutuskan pembentukan satu kelompok penelitian dan memacu langkah-langkah menghadapi tantangan-tantagan terhadap perdamaian dan keamanan serta perombakan PBB. Selanjutnya, dalam Pesan tanggal 26 Mei 2005, sehubungan dengan peringatan ulang tahun ke-60 berdirinya PBB, Sekjen Kofi Annan terus mengimbau kepada pimpinan negara-negara anggotanya supaya mengeluarkan keputusan-keputusan yang serius dan kuat untuk merombak organisasi internasional multilateral yang terbesar di dunia ini. Penerus dari Kofi Annan, Sekjen PBB Ban Ki-moon juga menetapkan perombakan PBB sebagai salah satu di antara tugas-tugas titik berat dan tantangan yang terbesar dalam masa baktinya. Dalam pidatonya pada awal tahun 2017, selaku pemegang jabatan baru, Sekjen PBB, Antonio Guterres menekankan bahwa “PBB harus melakukan perombakan untuk membela nilai-nilai pencerahnya”. Menurut dia, PBB harus lebih memperhatikan proses pelaksanaan dan memperpendek waktu pembuatan rencana, lebih memperhatikan masalah manusia dan mengurangi semua prosedur yang birokratis.

Masalah perombakan PBB bertolak dari kenyataan bahwa PBB dari 51 negara anggotanya pada permulaan, sekarang telah mempunyai 193 negara anggota yang saling bekerjasama dan bersaing. Selain itu, jumlah penduduk telah meningkat tiga kali lipat, dunia pada abad XXI juga menyaksikan kekuatan  antara negara-negara  mengalami perubahan yang berarti, banyak pusat kekuasaan baru mulai timbul dan perekonomian-perekonomian dengan satu sistim multikutub mulai muncul. Sedangkan, ancaman-ancanam lintas negara seperti terorisme dan kriminalitas siber nampaknya  sedang melebihi kemampuan menghadapi dari setiap negara, jumlah bentrokan bersenjata di seluruh dunia semakin meningkat dan lain-lain. Selama beberapa tahun belakangan ini, PBB belum mengembangkan sehabis-habisnya potensinya karena situasi birokratisme dan kelemahan manajemen. Anggaran keuangan PBB setiap tahun meningkat 140%,  jumlah personilnya meningkat lebih dari dua kali lipat terbanding dengan tahun 2000, tapi hasil-guna aktivitasnya belum sepadan.

Mengeluarkan langkah-langkah kongkrit

Sebagai negara yang memimpin konferensi tentang perombakan PBB, pada Senin (18 September), Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menegaskan perlu mengarah ke satu PBB yang bisa merebut kembali kepercayaan warga di seluruh dunia. Untuk mencapai target ini, PBB harus memaksakan tanggung-jawab kepada semua tingkat manajemen, membela orang-orang yang berani menggugat aktivitas yang salah dan berfokus pada hasilnya jadi bukanlah prosesnya. Dalam pada itu, menurut Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengurangi prosedur administrasi, berfokus pada hasil dan menganggap manusia sebagai sentral merupakan arah dari perombakan PBB. Pemimpin organisasi internasional multilateral yang terbesar di dunia tersebut juga menekankan bahwa PBB harus tangkas, luwes dan berhasil-guna. Sekarang ini, PBB telah memulai rencana-rencana perombakan di bidang-bidang menjamin kesetaraan gender dalam aparat mesinnya, memperkokoh struktur-struktur antiterorisme, menghentikan  penyalah-gunaan seksual yang dilakukan oleh para serdadu  pasukan penjaga perdamaian. Selain itu, sistim perkembangan PBB juga sedang dirombak supaya  lebih terfokus, melakukan koordinasi secara lebih baik dengan berbagai negara  melalui Agenda perkembangan yang berkesinambungan 2020. Akan tetapi, supaya berhasil mendorong proses perombakan mekanisme aktivitas PBB, kalau hanya tekad politik saja  belum cukup. Oleh karena itu, Sekjen Antonio Guterres mengimbau kepada semua negara supaya bersama-sama mendorong proses perokbanan secara komprehensif dan berani untuk meningkatkan efektivitas PBB.

Dalam pada itu, menurut kalangan analis, upaya perombakan PBB akan juga menjumpai tidak sedikit tantangan ketika situasi perpecahan yang mendalam dalam internal Dewan Keamanan PBB maupun ketentuan tentang perihal Sekjen dan Sekretariat PBB tidak memainkan peranan membina kebijakan independen manapun. Selain itu belum berbicara tentang masalah kesulitan keuangan yang dihadapi oleh PBB  ketika AS, donor terbesar dari PBB mencela PBB yang melakukan aktivitas secara belum sepadan dengan potensi organisasi ini.

Lahir pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II berakhir, selama lebih dari 70 tahun ini, PBB telah memberikan banyak dedikasi dalam melaksanakan missi menjaga perdamaian dan keamanan, mendorong perkembangan yang berkesinambungan untuk umat manusia. Tetapi, dalam menghadapi perubahan-perubahan yang tidak henti-hentinya dari situasi dunia, untuk melaksanakan secara lebih efektif tujuan dan pedomannya, PBB juga harus dirombak secara konprehensif. Ini merupakan tuntutan mendesak dari PBB sendiri  serta komunitas internasional.