Ini dianggap sebagai tindakan balasan keras atas penyebaran surat selebaran anti-RDRK yang dilakukan orang dari wilayah Republik Korea di daerah perbatasan dua negara. Perkembangan eskalasi terbaru ini turut meningkatkan kecemasan kalangan opini umum tentang bahaya  satu skenario yang tidak diinginkan bisa terjadi di Semenanjung Korea, salah satu di antara sedikit kawasan di dunia yang masih berada dalam situasi perang.

Republik Korea mengkonfirmasikan ledakan terjadi  pada pukul 14.49, tanggal 16/6 di Kantor penghubung antar-Korea (Foto: Yonhap)

Menurut media dan kalangan pengamat internasional, situasi sekarang ini di Semenanjung Korea sangat patut diperhatikan, sama sekali bertentangan dengan suasana yang menggembirakan di sana dua tahun lalu, ketika pertemuan puncak bersejarah Amerika Serikat – RDRK untuk pertama kalinya diadakan di Singapura (12/6/2018). Guna membalas kasus kelompok-kelompok buronan RDRK di Republik Korea baru-baru ini melepas balon menyebarkan surat selebaran anti-Pemerintah RDRK di perbatasan antar-Korea, Pyong Yang telah terus menerus menyatakan akan melakukan tindakan keras baik terhadap Republik Korea maupun terhadap Amerika Serikat.

Tindakan-tindakan keras dari RDRK

Kasus menghancurkan Kantor penghubung bersama antar-Korea dianggap sebagai realisasi ancaman yang dikeluarkan oleh Kim Yo-jong, adik perempuan Pemimpin Kim Jong-un, pada 13 Juni ini, di antaranya memperingatkan bahwa “tindakan balasan selanjutnya RDRK akan dilakukan tentara”. Pada waktu itu, banyak analis telah menilai bahwa “tindakan selanjutnya” dalam ancaman tersebut adalah penghancuran Kantor penghubung bersama antar-Korea.

Tidak hanya begitu saja, sehari sebelum menghancurkan Kantor penghubung antar-Korea, pada Senin (15/6), koran Rodong Sinmun, organ Partai Pekerja Korea memuat artikel yang menegaskan bahwa “tindakan-tindakan balasan terus-menerus akan terus berlangsung”. Artikel ini dimuat bertepatan dengan peringatan ultah ke-20 “Pernyataan 15 Juni” yang dicapai dalam pertemuan puncak antar-Korea kali pertama antara Pemimpin RDRK, Kim Jong Il dan Presiden Republik Korea, Dae-jung pada tahun 2000, mengecam Republik Korea yang tidak berupaya mencegah para aktivis politik menyebarkan selebaran di daerah perbatasan, bersamaan itu menuduh Seoul sudah mengakibatkan ketegangan “yang terburuk dari dulu hingga sekarang” di semenanjung. Sementara itu, Kantor Berita Sentral Korea “KCNA” mendiskripsikan penyebaran surat selebaran sebagai “tindakan penangkalan sebelum perang”. Khususnya, dari siang hari, tanggal 9 Juni 2020, RDRK sudah memutuskan semua hubungan dengan Republik Korea, termasuk hubungan hotline militer, bersamaan itu menegaskan memperlakukan Republik Korea sebagai “musuh”.

Tidak hanya menyerang Republik Korea, RDRK juga menunjukkan kegusaran kuat terhadap Pemerintah AS. Kantor berita “KCNA”, pada 11 Juni yang lalu mengutip kata-kata Menteri Luar Negeri (Menlu) RDRK, Ri Son-gwon, yang menganggap bahwa harapan akan perbaikan hubungan AS-RDRK telah menjadi “putus asa”, dua tahun setelah pertemuan puncak di Singapura. Menurut tuduhan Menlu RDRK, Pemerintah Presiden AS, Donald Trump masih berusaha mengisolasikan RDRK, dan secara terus menerus mengancam mengubah rezim atau melakukan serangan penangkalan dengan senjata nuklir”.

Situasi yang mengkhawatirkan

Dalam kenyataannya, bukan hanya selama hari-hari ini saja, tetapi segera setelah pertemuan puncak AS-RDRK kali ke dua pada awal tahun 2019 yang tidak mencapai kesepakatan seperti harapan, RDRK telah secara terus menerus melakukan tindakan-tindakan yang tidak kooperatif dengan Republik Korea, yang tipikal ialah melakukan puluhan pengujian senjata dan menolak mendorong proyek-proyek kerjasama antar-Korea. Menurut kalangan analis, situasi ketegangan sekarang ini adalah akibat yang tidak bisa dihindari dari situasi kemacetan yang lama dalam proses dialog denuklirisasi AS-RDRK.

Para pejabat Republik Korea dan RDRK meresmikan Kantor penghubung bersama antar-Korea  pada tahun 2018 (Foto: AP)

Menghadapi kenyataan ini, kalangan otoritas Republik Korea secara terus menerus mengimbau kepada RDRK supaya bekerjasama sesuai dengan semangat semua kesepakatan yang sudah dicapai. Pada Senin (15/6), Presiden Republik Korea, Moon Jae-in meminta kepada RDRK supaya mengusahakan terobosan melalui dialog. Pada hari yang sama, Menteri Unifikasi Republik Korea, Kim Yeon-chul, mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa Republik Korea dan RDRK perlu mengingat semangat rekonsiliasi yang ditonjolkan dalam pertemuan puncak antara pemimpin dua negara pada tahun 2000. Menurut itu, semangat pertemuan puncak ialah bukan pihak yang lebih lemah harus mengabdi pihak yang lebih kuat tetapi kebebasan semangat; bukan konfrontasi tetapi perdamaian, bukan perpecahan tetapi penyatuan. Dua pihak perlu mengingat semangat ini apabila tidak ingin kehilangan arahnya pada latar belakang krisis sekarang ini. Pada pihaknya, Gabungan Kepala Staf Tentara Republik Korea (JCS) memberitahukan bahwa tentara negara ini sedang memantau secara ketat gerak-gerik militer dari RDRK, dan mempertahankan kesiagaan dalam menghadapi semua situasi yang bisa terjadi. Sehari sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional Republik Korea juga melakukan rapat darurat khusus dengan partisipasi dari para pejabat keamanan papan atas, guna membahas reaksi-reaksi RDRK baru-baru ini.  

Menurut kalangan analis, situasi sekarang ini di Semenanjung Korea sangat patut dicemaskan. Akan tetapi, banyak pakar tetap percaya bahwa pemimpin dua negara akan mengekang diri, bertindak secara bijaksana, tidak membiarkan terjadinya ketegangan yang melampaui kontrol, karena akibat semua skenario yang tidak diinginkan juga akan sangat mengerikan, menimbulkan kerugian besar bagi semua pihak yang bersangkutan.