(VOVworld) - Seperti yang telah kami beritakan, setelah serentetan aktivitas diplomatik ulang alik yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Marty Natalegawa, khususnya, semua konsultasi langsung dengan Menlu Vietnam, Filipina dan Kamboja, pada 20 Juli, Menlu negara-negara ASEAN telah dengan suara bulat mengesahkan “Prinsip bersama 6 butir tentang Laut Timur”. Naskah ini sekali lagi membuktikan persatuan dan kebulatan pendapat merupakan faktor-faktor menentukan yang menciptakan kekuatan dan daya tarik dari salah satu organisasi regional yang sukses di dunia.
Menlu Vietnam Phạm Bình Minh melakukan pembicaraan dengan Menlu Indonesia Marty Natalegawa di Hanoi .
( Foto: xaluan.com)
Bisa ditegaskan, perdamaian, kestabilan, keamanan dan keselamatan pelayaran di Laut Timur menjadi perhatian bersama dari semua negara ASEAN serta semua negara di kawasan dan di dunia. Masalah Laut Timur bukan hanyalah merupakan masalah bilateral antara beberapa negara ASEAN dan Tiongkok. Menyedari secara jelas hal ini, Menlu Indonesia, Marty Natalegawa telah melakukan aktivitas secara aktif dalam kunjungan ulang alik di seluruh kawasan Asia Tenggara pada pekan lalu untuk meyakinkan semua negara anggota ASEAN supaya menyokong satu pernyataan bersama dari ASEAN tentang Laut Timur.
Dalam jumpa pers internasional pada 20 July sore di Phnom Penh, Ibu kota Kamboja, atas nama negara Ketua ASEAN, Deputi Perdana Menteri, merangkap Menlu Kamboja, Hor Nam Hong telah mengumumkan “Prinsip 6 butir ASEAN tentang masalah Laut Timur”. Menurut itu, para Menlu ASEAN menegaskan kembali komitmen semua negara anggota terhadap 6 prinsip yang terdiri dari: Melaksanakan secara lengkap Deklarasi tentang perilaku semua pihak di Laut Timur (DOC); Naskah pembimbing pelaksanaan DOC; Cepat menyelesaikan Kote Etik tentang perilaku semua pihak di Laut Timur (COC); Menghormati sepenuhnya semua prinsip yang sudah diakui oleh Hukum Internasional, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS); Terus mengekang diri dan tidak menggunakan kekerasan antara semua pihak dan memecahkan secara damai semua sengketa sesuai dengan prinsip hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Deputi Perdana Menteri, merangkap Menlu Kamboja, Hor Nam Hong menegaskan: “Menlu semua negara ASEAN bertekad mengintensifkan konsultasi di kalangan ASEAN untuk memperkuat semua langkah yang sudah diajukan dalam prinsip, sesuai dengan Traktat Kerjasama dan Keakraban di Asia Tenggara tahun 1976 dan Piagam ASEAN tahun 2008”.
Menlu Indonesia Marty Natalegawa dan timpalannya dari Kamboja Hor Nam Hong.
(Foto: thuvienphapluat.vn)
Dengan diumumkannya “Prinsip 6 butir dari ASEAN tentang masalah Laut Timur” oleh negara ketua infungsi ASEAN telah menghapuskan semua kecurigaan tentang perselisihan pandangan antara semua negara anggota ASEAN mengenai masalah Laut Timur yang muncul dari Konferensi ke-45 Menlu ASEAN (AMM-45) yang berakhir sepekan lalu di kota Phnompenh, Kamboja tanpa berhasil mengeluarkan Pernyataan Bersama. Pengesahan “Prinsip 6 butir ASEAN tentang masalah Laut Timur” memanifestasikan bahwa Asosiasi ASEAN tetap bersatu, bulat pendapat dan terus mengembangkan peranan sentralnya dalam semua masalah “panas” di kawasan, diantaranya ada masalah Laut Timur. Prinsip ini memperlihatkan kebulatan pendapat dari 10 negara anggota ASEAN tentang masalah Laut Timur, menciptakan dasar untuk menjamin agar semua pihak yang bersangkutan menghormati, menaati hukum internasional dalam berperilaku di Laut Timur dan menegaskan bahwa semua pelanggaran terhadap prinsip ini akan menimbulkan pengaruh terhadap ASEAN. Hal-hal yang pokok dari “Prinsip 6 butir ASEAN tentang masalah Laut Timur” sekali lagi membuktikan bahwa antara semua negara anggota ASEAN, mungkin ada perbedaan-perbedaan permulaan, tetapi, pada akhirnya, semuanya meletakan kepentingan bersama dari Asosiasi di atas untuk mencari suara bersama betapapun rumit dan sensitifnya masalah.
Deputi Menlu Vietnam Pham Quang Vinh.
( Foto: congan.com.vn)
Bagi Vietnam, inilah merupakan pendirian konsekwen Vietnam. Vietnam selalu menegaskan kepentingan nasionalnya tidak terpisahkan dari kepentingan kawasan. Bukan hanya negara-negara yang punya laut baru punya sangkut paut, tapi semua negara anggota perlu memperkuat keberbagian tanggung-jawab dalam mempertahankan perdamaian di Laut Timur. Deputi Menlu Vietnam, Pham Quang Vinh mengatakan: “Yang pertama ialah bagaimana harus menjamin pelaksanaan hukum internasional, diantaranya, masalah menghormati kedaulatan dan kemerdekaan nasional, memecahkan secara damai semua sengketa tanpa penggunaan kekerasan. Yang kedua ialah ASEAN harus memperkuat dan mengembangkan lebih lanjut lagi peranan dari semua instrumen dan peralatan, semua forum yang bersangkutan dengan politik, keamanan dan kerjasama perkembangan regional, di mana yang menonjol ialah Traktat Kerjasama dan Keakraban di Asia Tenggara, kawasan non senjata nuklir dan Deklarasi tentang perilaku semua pihak di Laut Timur (DOC) serta semua forum ASEAN. Semuanya sangat diperlukan”.
Tidak ada anggota ASEAN yang merupakan negara adi kuasa berkaliber global, akan tetapi, semua anggotanya bersatu dalam satu kesatuan yang tunggal dari satu asosiasi ASEAN, maka ASEAN akan menciptakan kekuatan dan daya tarik terhadap semua negara adi kuasa di dunia. Hanya bisa ada satu ASEAN yang memainkan peranan sentral di kawasan dan kalau ASEAN sendiri bersatu dan manunggal. Oleh karena itu, kebulatan pendapat untuk mengesahkan “Prinsip 6 butir ASEAN tentang masalah Laut Timur” sekali lagi menegaskan bahwa kekuatan ASEAN berada dalam solidaritas dan kebulatan pendapat. “Prinsip 6 butir ASEAN tentang masalah Laut Timur” kali ini telah menambah satu suara bersama dari ASEAN dalam penggalan jalan mengarah ke pembangunan komunitas pada tahun 2015./.