Perdana Menteri Pemerintah Vietnam Nguyen Tan Dung
(foto: baocongthuong.com.vn)

Menurut Proyek restrukturisasi BUMN, badan usaha dengan 100% modal negara akan diklasifikasi menjadi 3 kelompok untuk melakukan restrukturisasi. Kelompok pertama ialah BUMN yang memegang 100% modal anggaran dasar di bidang-bidang yang dimonopoli negara, punya arti penting istimewa dalam hal sosial-ekonomi terkait dengan pertahanan dan keamanan. Kelompok ke-2 ialah kelompok badan usaha peseronisasi dimana negara memegang lebih dari 50% modal anggaran dasar aktivitas. Kelompok ke-3 ialah badan-badan usaha yang mengalami kerugian berlarut-larut, tidak mampu mengatasi, badan usaha itu dijual, dialihkan; melakukan restrukturisasi utang untuk menjadi perusahaan persero, perusahaan tanggung jawab terbatas dengan banyak anggota atau dibubarkan dan dibankrutkan. 

Restrukturisasi badan usaha menurut cabang dan bidang dengan tidak dibedakan tingkat, instansi pengelola, yang pertama ini akan dilakukan terhadap badan-badan usaha di bidang pembangunan, perdagangan, telekomunikasi, penerbitan, pemasokan dan pelepasan air, lingkungan perkotaan, dll. Restrukturisasi grup dan perusahaan umum milik negara dijalankan secara menyeluruh, dari pola organisasi, manajemen, sumber daya manusia, cabang produksi bisnis, strategi perkembangan, investasi sampai ke pasar dan produk. Menurut Profesor Muda, Doktor Hoang Tran Hau, Wakil Direktur Akademi Keuangan, restrukturisasi BUMN, atau disebutkan dengan kata lain ialah peseronisasi, sebaiknya dimulai dari grup-grup ekonomi besar seperti Grup Permigasan Vietnam, Grup Batu Bara dan Mineral Vietnam, Grup Telekomunikasi Militer Viettel, dll dan hal ini harus dilakukan secara tuntas. Penjualan modal negara harus ditujukan kepada para investor swasta, mengurangi investor-investor strategis.

Profesor Muda, Doktor Hoang Tran Hau
(Foto: tuoitre.vn)

Bapak Hoang Tran Hau mengatakan: "Untuk melakukan peseronisasi secara sukses, hal yang pertama ialah Negara harus mengeluarkan satu daftar cabang kejuruan yang sedang dipegang seluruhnya, cabang kejuruan mana yang akan didominasi oleh Negara dan cabang kejuruan mana yang tidak perlu didominasi oleh Negara untuk melakukan peseronisasi secara keras dan mendalam. Bahkan bagi grup-grup besar, grup-grup andalan Vietnam sebaiknya juga dilakukan peseronisasi secara mendalam supaya modal sektor swasta bisa ikut dan bersama dengan Negara melakukan manajemen. Kita sebaiknya jangan terus menghindari masalah apakah peseronisasi itu adalah swastanisasi atau tidak. Karena setelah dilakukannya peseronisasi, para pemegang saham tetap adalah BUMN maka peseronisasi itu tetap merupakan satu gerak berputar-putar  yang tak ada habisnya".

Ada satu kenyataan di Vietnam sekarang ialah BUMN berkembang secara ekstensif, tidak efektif dan melakukan investasi di luar bidangnya. Proyek restrukturisasi BUMN yang baru diberlakukan tersebut meminta kepada semua BUMN supaya menghentikan investasi di luar bidangnya, bidang produksi bisnis utama sebelum tahun 2015. Bui Ngoc Son dari Institut Ekonomi dan Politik Dunia berpendapat bahwa Negara sebaiknya hanya berpartisipasi pada bidang yang penting bagi sosial ekonomi yang tidak bisa dilakukan oleh sektor swasta. Peseronisasi harus dilakukan secara perlahan-lahan dan hati-hati di bidang yang bersangkutan dengan jasa sosial. Di bidang-bidang seperti perkereta-apian, penerbangan, perlistrikan dan permigasan, Negara juga memegang bagian infrastrukturnya saja, sedangkan bagian jasa pemasokan sebaiknya dibiarkan sektor swasta bersaing secara adil. 

Bapak Bui Ngoc Son dari Institut Ekonomi dan Politik Dunia
(Foto: phapluatvn.vn)

Bapak Bui Ngoc Son mengatakan: "Menurut hemat saya, Negara sebaiknya mempersempit kekuasaan terhadap basis yang melakukan usaha untuk mencari keuntungan dan menyerahkan bidang-bidang ini kepada sektor swasta. Tetapi ketika melakukan hal ini, untuk bisa menjamin keselamatan sosial dan proses penyerahan dilakukan secara sukses dan tidak menimbulkan instabilitas sosial, maka Negara sebaiknya menaruh perhatian pada proses swastanisasi cabang jasa publik supaya dijalankan secara perlahan dan harus memberikan program-program bantuan kepada badan-badan usaha pasca peseronisasi agar mereka bisa beraktivitas secara normal, dengan demikian baru bisa memberikan hasil yang baik".

Setelah melakukan restrukturisasi badan usaha, Negara perlu mengeluarkan mekanisme dan kebijakan yang sesuai untuk membantu perkembangan badan usaha. Di segi yang lain, harus menyerahkan lebih banyak pengawasan terhadap BUMN kepada semua kementerian dan instansi. Doktor Tran Tien Cuong dari Institut Penelitian dan Pengelolaan Ekonomi Pusat mengatakan bahwa supaya merestrukturisasi peranan, fungsi, pengorganisasian kepemilikan negara, meningkatkan hasil daya dan hasil guna pengelolaan, khususnya kemampuan pengawasan dari pemilik.

Doktor Tran Tien Cuong
(Foto: 60s.com.vn)

Doktor Tran Tien Cuong mengatakan: "Dulu, kita hanya memperhatikan pengelola yaitu BUMN saja, tetapi sekarang kita mungkin harus memperhatikan lebih banyak lagi pada manajemen negara serta peranan manajemen negara. Pola berfikir kita harus diubah ialah pengelolaan dilakukan pemilik harus dipisahkan dari pengelolaan administrasi Negara untuk menjamin sifat konsekwen dan terfokus dari pemilik, menjamin tanggung jawab spesialis, keprofesionalan, kemampuan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan dari pemilik".

Salah satu diantara solusi-solusi yang dikeluarkan Proyek restrukturisasi BUMN ialah segera menyelesaikan pekerjaan klasifikasi daftar kelompok badan usaha yang perlu dipeseronisasi menurut arah memperkuat keaneka-ragaman kepemilikan; menetapkan secara jelas semua cabang dan bidang dalam peseronisasi BUMN. Target mengatur dan melakukan peseronisasi badan usaha menurut opsi-opsi yang sudah diesahkan pemerintah Vietnam dianggap sebagai tugas titik berat dari sekarang sampai tahun 2015./.