Salah satu diantara isi-isi yang disetujui opini umum ialah ketentuan-ketentuan tentang unsur-unsur ekonomi. Belakangan ini, ketika ekonomi Tanah Air menjumpai kesulitan, maka unsur ekonomi swasta dan unsur-unsur ekonomi lainnya berkembang kuat, memberikan sumbangan yang besar terhadap perekonomian. Oleh karena itu, Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 menentukan bahwa unsur-unsur ekonomi sama derajat dalam satu kerangka hukum bersama akan menciptakan perubahaan-perubahan yang lebih baik kepada Tanah Air, menghasilkan banyak harta benda materiil, lapangan kerja dan memberikan lebih banyak lagi sumbangan kepada anggaran keuangan negara. Profesor Muda, Doktor Dinh Dung Sy dari Direktorat Hukum, Kantor Pemerintah Vietnam menyatakan bahwa ketentuan seperti itu juga sepenuhnya sesuai dengan pandangan Partai Komunis yang ditegaskan dalam Program Politik tahun 2011 dan Naskah Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam. “Dalam pandangan Partai Komunis, termasuk juga Program Politik dan garis politik pengembangan sosial-ekonomi  Partai Komunis, dalam semua resolusi dan naskah dokumen Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam mencantumkan secara jelas mengakui eksistensi berjangka-panjang, bersama –sama berkembang dan sama derajat untuk unsur-unsur ekonomi. Bahkan, Resolusi Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam juga menegaskan bahwa sektor ekonomi swastra merupakan tenaga pendorong untuk perekonomian. Secara prinsipiil, tidak ada batas-batas perbedaan, tidak ada ketidak-sederajatan dari pandangan sampai mekanisme dan kebijakan hukum. Semua unsur ekonomi sama derajat, bersama-sama  berkembang dalam struktur ekonomi Vietnam”.

          

Memperhatikan masalah kepemilikan tanah yang ditentukan dalam Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992, banyak pendapat menyatakan bahwa ketentuan tentang kepemilikan seluruh rakyat tentang tanah sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi pasar menurut pengarahan sosialis di Vietnam. Negara selaku  wakil kepemilikan seluruh rakyat tentang tanah, mengatas-namai rakyat mengelola, mengalokasi tanah, menjamin deregulasi dalam proses pembagian tanah sesuai dengan kepemilikan seluruh rakyat. Ketentuan  kepemilikan seluruh rakyat tentang tanah juga mencatat hasil revolusi tentang tanah dari bangsa Vietnam, sesuai dengan sejarah perjuangan menentang agresor, membela kemerdekaan dan kedaulatan. Pembentukan ketentuan kepemilikan seluruh rakyat tentang tanah turut menstabilkan hubungan tentang pertanahan, menghindari terjadinya kekacauan yang tidak perlu dan mempertahankan kestabilan sosial, politik, merupakan prasyarat yang sangat penting untuk mengembangkan Tanah Air. Master Le Duyen Ha, Wakil Kepala Fakultas Negara dan Hukum, Sekolah Politik provinsi Dac Lac memberitahukan: “Ketentuan tentang kepemilikan tanah adalah milik rakyat  adalah rasional dan Negara adalah wakil dari pemilik. Akan tetapi, kepemilikan seluruh rakyat merupakan kepemilikan dari semua penduduk, maka bagaimana menyusun mekanisme untuk melaksanakan hak ini. Misalnya, tanah dimiliki oleh seluruh rakyat, tetapi ketika negara menetapkan harga tanah atau menarik kembali tanah, apakah rakyat bisa turut memberikan suaranya, hal ini harus menjamin hak nyata dari para  pemilik mempunyai hak hakiki. Itulah mekanisme pelaksanaannya”.

          

Rancangan Amandemen Undang-Undang Dasar 1992 juga turut meningkatkan tanggung-jawab perseorangan dan badan usaha dalam membela lingkungan hidup dalam menghadapi polusi lingkungan hidup yang sedang berada dalam taraf alarm. Ketentuan dalam rancangan amandemen tersebut tidak hanya meningkatkan kesedaran dan tanggung-jawab rakyat, tapi juga membuat semua organisasi dan badan usaha harus bertanggung-jawab memberikan sumbangan, menjaga bersihnya lingkungan hidup di sekitarnya. Ibu Pham Thi Ha, seorang pensiunan di kota Yen Bai, Vietnam Utara mengatakan: “Rancangan Undang-Undang Dasar 1992 menunjukkan secara jelas bahwa manusia berhak hidup dalam lingkungan hidup yang jernih dan juga menentukan secara jelas hak dan tanggung-jawab masyarakat maupun setiap warga dalam membela lingkungan hidup. Saya sendiri melihat bahwa ini merupakan hal-hal yang baru, sangat tepat waktu dan dekat dengan kenyataan dalam keadaan dimana lingkungan hidup berkecenderungan mengalami polusi. Undang-Undang Dasar sudah menentukan seperti itu, maka kalau sebagai warga negara Vietnam semua orang harus melaksanakannya, masa depan lingkungan ekologi Vietnam akan lebih bersih dan lebih indah”.