(VOVworld) - Menyempurnakan  Proyek reformasi  gaji tahap 2012-2020  adalah salah satu diantara tugas-tugas titik berat Vietnam pada tahun 2012 ini untuk menjamin   pelaksanaan politik jaring pengaman sosial yang telah diajukan oleh Pemerintah Vietnam. Reformasi gaji dilaksanakan menurut  arah pemindahan dari  sistim pembayaran gaji rendah  ke sistim gaji riil, sesuai dengan tuntutan pasar. Menurut  penilain, ini akan  merupakan  salah satu diantara  politik-politik sosial-ekonomi   dasar  dan amat penting  di Vietnam.


Setelah kira-kira 30 tahun melaksanakan usaha renovasi, Vietnam telah berkali-kali melakukan reformasi politik gaji. Selama 10 tahun belakangan ini, gaji minimal telah 8 kali disesuaikan. Taraf gaji  minimal  telah  naik dua kali lipat  selama 4 tahun ini. Penyesuaian gaji berdasarkan pada taraf pertumbuhan ekonomi, indeks harga konsumsi (CPI) dan kemampuan anggaran keuangan negara. Tapi, pada kenyataan-nya, jika memperhitungkan indeks inflasi dan harga komsumsi, maka kenaikan gaji minimal riil sangat  rendah. Jika  terbanding dengan laju perkembangan  sosial-ekonomi pada waktu lalu dan terbanding dengan tuntutan memandang gaji sebagai pos investasi untuk mengembangkan sumber daya manusia, maka laju kenaikan gaji seperti itu jelaslah belum rasional. Taraf gaji rendah akan mengakibatkan situasi  sulit menyerap orang-orang pandai, belum menciptakan motivasi kepada pejabat dan pegawai negeri untuk tenteram dan terkait dengan pekerjaan, meningkatkan tanggung jawab, menyelesaikan tugas dengan kualitas  tinggi dan terutama  turut memberantas penyelewengan dan  korupsi dalam  apartur lembaga dinas.

Dalam menghadapi situasi ini, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam  sedang menyempurnakan  proyek reformasi gaji untuk pegawai negeri  tahap 2012-2020. Menurut bapak Dang Nhu Loi, mantan Wakil Kepala Komisi urusan masalah-masalah sosial Majelis Nasional Vietnam,  gaji  haruslah merupakan  satu motivasi  utama  kepada pegawai negeri  untuk  berkaitan dengan lembaga negara, setia dengan pekerjaan dinas dan menganggap pembayaran gaji yang layak kepada pegawai negeri sebagai investasi untuk perkembangan. Tapi juga harus memilah-milah  pejabat  dan pegawai negeri secara cocok supaya ada rezim gaji dan pemberian prioritas yang tepat dia mengatakan bahwa, “Menetapkan gaji harus sesuai  dengan nilai kerja  dari pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa  dari negara. Harus menetapkan  siapa yang adalah  pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara, kemudian baru menetapkan  gaji dalam kemampuan ekonomi Tanah Air.  Tetapi, di samping itu, jika tidak membenahi dan mereorganisasi aparat agar kualitas barisan pejabat,  pegawai negeri dan pegawai biasa dari  negara  terjamin sesuai dengan nilainya,maka  akan tidak bisa memecahkan masalah gaji”. Untuk melaksanakan reformasi gaji, di samping perlunya usaha mengelola secara ketat dan mengurangi semaksimal mungkin jumlah pemakan gaji dari anggaran keuangan negara, mendorong usaha memasyarakatkan sektor jasa dinas untuk berangsur - angsur mengurangi prosentase  pengeluaran  anggaran keuangan negara di sektor ini, maka beberapa masalah penting yang lain ialah harus memperbarui  mekanisme  terhadap  satuan-satuan  administrasi jasa dinas.


Menurut bapak Doan Cuong, Kepala Biro urusan Gaji dari Kementerian Dalam Negeri Vietnam, ini adalah solusi penting untuk  menciptakan  sumber reformasi gaji. Dia memberitahukan bahwa “Satu masalah yang amat penting dan kalau bisa terlaksana barulah bisa memecahkan masalah menciptakan sumber reformasi gaji. Yaitu memperbarui mekanisme terhadap semua satuan administrasi, harus berbuat bagaimana agar semua satuan administrasi mempunyai mekanisme - mekanisme yang  longgar, berkembang sendiri, punya syarat, punya sumber pendapatan,  bisa membayar gaji pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara dalam satuan dan  dengan demikian  beban negara akan terkurangi. Kalau hanya menunggu anggaran keuangan negara, maka tidak bisa memecahkan masalah”.   


  Proyek reformasi gaji  untuk periode 2012- 2020 direncanakan akan diajukan  di Sidang Pleno ke-4 Komite Sentral  Partai Komunis Vietnam pada bulan April mendatang. Ibu Nguyen Lan Huong- Kepala  Istitut Ilmu ketenagakerjaan dari Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Cacad dan Sosial Vietnam menegaksan bahwa “Pada tahun 2011, kita telah berhasil melaksanakan pemisahan sistem gaji minimal dari sektor pasar dan pada tahun 2012, kita terus melaksanakan penyesuaian ini agar supaya tarap gaji dari barisan pegawai negeri diperbaiki. Dari tahun 2012 smapai 2015, kami  beranggapan merupakan periode reformasi amat besar di bidang kebijakan terhadap sistem pegawai negeri,   bertekat sampai tahun 2015 bisa menjamin tarap hidup yang minimal bagi para pejabat dan  pegawai negeri”.

Gaji harus menjadi motivasi utama  kepada kaum pegawai negeri  untuk berkaitan dengan lembaga-lembaga negara, sepenuh hati bekerja demi kedinasannya, mempunyai syarat  naik pangkat  berdasarkan pada talenta dan kearifan sendiri, tidak perlu melakukan korupsi dan tidak bisa melakukan korupsi. Ini adalah semangat  yang dituju oleh Proyek Reformasi Gaji untuk periode 2012-2020.  Politik  gaji terhadap para pejabat dan pegawai negeri adalah salah satu diantara politik-politik sosial-ekonomi fundamental  dan  penting istimewa bagi negara. Akibat-nya amat besar terhadap sosial- ekonomi, karena kalau  kaum pegawai negeri tidak mendapat kehidupan yang cukup sandang-cukup pangan dengan gaji, akan menjadi satu musibah besar, menghancurkan  administrasi  kedinasan negara. Reformasi politik gaji akan bisa menghindari  situasi dimana pejabat, pegawai negeri dan pegawai biasa dari negara bekerja tanpa perasaan dan tidak bertanggung jawab dalam aparatur lembaga dinas, menciptakan kebulatan pendapat di kalangan masyarakat untuk  berkembang./.