Menlu Bahrain, PM Isarel, Presiden AS, dan Menlu Uni Emirat Arab (dari kiri ke kanan) dalam acara penandatanganan kesepakatan tersebut (Foto: AP)

Mengatasi riuhnya krisis global akibat pandemi Covid-19, disertai serentetan masalah internasional aktual lainnya seperti  pengangkatan Perdana Menteri Jepang yang baru atau Konferensi Tingkat Tinggi virtual Tiongkok-Uni Eropa yang tidak sesuai harapan, maka event penandatanganan kesepakatan normalisasi hubungan Negara Yahudi Israel dan dua negara Arab, yaitu Uni Emirat Arab dan Bahrain di Washington D.C (Amerika Serikat) pada 15 September lalu, telah menjadi perhatian khusus secara internasional hari-hari belakangan ini. Alasannya, event tersebut menandai perubahan yang  berarti bagi situasi geopolitik di Timur Tengah, salah satu titik pertikaian di dunia selama beberapa dekade ini.

Dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 200 undangan dengan dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di lapangan rumput di bagian selatan Gedung Putih, Perdana Menteri Isarel, Benjamin Netanyahu secara terpisah telah menandatangani dua kesepakatan normalisasi hubungan dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) dua negara Arab, yaitu: Menlu Bahrain, Abdullatif Bin Rashid Al Zayani dan Menlu Uni Emirat Arab, Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan. Dengan penandatanganan ini, Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab yang ketiga dan keempat yang menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, setelah Mesir (tahun 1979) dan Yordania (tahun 1994). Berbicara di depan acara penandatanganan tersebut, Presiden Donald Trump memuji ini merupakan kemajuan besar untuk menuju ke satu masa depan dimana semua warga dari semua agama dan asal-usul akan bersama-sama hidup secara damai dan makmur. Kepala negara Amerika Serikat menganggap bahwa event ini akan turut mengubah proses sejarah, menandai satu fajar dari satu Timur Tengah yang baru, setelah beberapa dekade mengalami perpecahan dan bentrokan. Khususnya Presiden Amerika Serikat menegaskan, setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain, masih ada lagi 7 sampai 9 negara Arab yang bersedia menyetujui normalisasi hubungan dengan Israel.

Kemenangan bagi banyak pihak

Menurut penilaian dari kalangan pakar, peran sebagai perantara yang sukses dalam kesepakatan normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab merupakan satu kemenangan diplomatik penting yang dicapai Presiden Donald Trump sebagai penegak perdamaian ketika hanya tinggal 50 hari lagi pemilihan presiden Amerika Serikat akan berlangsung. Di samping itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa daya berpengaruh dan kemampuan menghimpun kekuatan Amerika Serikat di kawasan masih tetap sangat besar, bersamaan itu turut menenangkan dan menegaskan komitmen Washington terhadap kepentingan-kepentingan para sekutunya di kawasan.

Warga Palestina memprotes kesepakatan perdamaian yang dicapai antara Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain (Foto: AP)

Bagi Israel, perihal menuju ke pencapaian kesepakatan-kesepakatan dengan para manta musuh Arab sama artinya bahwa Negara Yahudi kian menegaskan posisi dan memecahkan posisi terisolasi di kawasan, bersamaan itu mendapatkan tambahan sekutu, atau sedikitnya tidak ada lagi musuh dalam konfrontasi dengan Iran, negara Islam yang sudah berkali-kali menyatakan “tidak hidup bersama” dan ingin menghapuskan Israel.

Juga demikian, bagi Uni Emirat Arab, negara yang memiliki banyak potensi dan ambisi di kawasan, penandatanganan kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel tidak hanya bertujuan menegaskan hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi juga melayani banyak kepentingan besar lainnya tentang keamanan, ekonomi, politik dan diplomasi.

Sebelum dan setelah kesepakatan-kesepakatan perdamaian ditandatangani, banyak negara di kawasan telah menyambut baik dan menyatakan dukungan, menunjukkan bahwa keinginan kerjasama dan kecenderungan kerujukan sedang difokuskan di Timur Tengah.

Situasi yang sulit diduga

Bagaimana pun, hal itu tidak sama artinya bahwa Timur Tengah bisa mencapai perdamaian dan kestabilan secepatnya. Latar belakang sejarah yang teramat rumit serta kepentingan-kepentingan yang terkait, keterlibatan satu sama lain antara banyak entitas regional dan internasional, adalah soal sangat sulit yang belum bisa komunitas internasional kerjakan selama beberapa dekade ini.

Namun dalam kenyataannya, tercapainya kesepakatan antara Israel dengan negara-negara Arab bukan keinginan semua negara di kawasan. Selama berhari-hari ini, Pemerintah Palestina, satu pihak dalam proses perdamaian di Timur Tengah, telah secara terus-menerus memrotes kesepakatan, dan menganggap itu sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan warga Palestina. Sementara itu, negara-negara Islam Iran dan Turki juga mengecam keras kesepakatan tersebut, memperingatkan akibat-akibat berbahaya terhadap perdamaian di kawasan. Khususnya bagi Iran, kalangan analisa menilai bahwa negara ini akan berusaha keras menghimpun sekutu di waktu mendatang untuk menentang tekanan-tekanan dan isolasi yang diberikan Amerika Serikat, Isarel, dan para sekutunya di kawasan, sehingga menimbulkan eskalasi konfrontasi di Timur Tengah.

Hingga sekarang, Arab Saudi tetap mempertahankan pandangan konsekuennya, yaitu mendukung warga Palestina serta upaya-upaya untuk mencapai satu solusi yang adil dan komprehensif terhadap masalah Palestina. Pemerintah Arab Saudi menegaskan terus bahu membahu dengan warga Palestina dan mendukung semua upaya menuju ke solusi yang adil dan komprehensif bagi masalah Palestina, yaitu memperbolehkan warga Palestina membangun satu negara independen dengan garis perbatasan tahun 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sesuai dengan resolusi-resolusi internasional yang sah dan Gagasan Perdamaian Arab.

Dengan kenyataan itu, kalangan pengamat menganggap bahwa situasi geopolitik di Timur Tengah di waktu mendatang akan mengalami banyak perubahan dengan hal-hal yang sulit diduga.