(VOVworld) – Dalam pidatonya di depan forum Majelis Nasional (MN) maupun dalam pertemuan dengan kalangan pers, Kamis (7/4), Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc menegaskan beberapa tugas titik berat yang diprioritaskan oleh Pemerintah pada waktu mendatang. Ini juga merupakan masalah-masalah yang dikedepankan oleh banyak anggota MN ketika mengungkapkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga eksekutif. Pemecahan atas semua tantangan ini mempunyai makna penting bagi perekonomian, kehidupan rakyat dan perkembangan Tanah Air dalam waktu 5 tahun mendatang. 

Beberapa tugas titik berat yang diprioritaskan dalam membimbing penyelenggaraan yang diungkapkan oleh PM Nguyen Xuan Phuc ialah menstabilkan ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, berfokus pada reformasi administrasi, gigih memecahkan dan memberantas korupsi, keborosan, gigih dan konsisten berjuang membela secara mantap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional, berfokus menstabilkan kehidupan warga di daerah yang terkena bencana alam, bencana kekeringan dan keasinan.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi tekanan integrasi

Menstabilkan ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi adalah tugas pertama yang diungkapkan oleh PM Nguyen Xuan Phuc. Kenyataan memperlihatkan bahwa aktivitas penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah masa bakti baru diletakkan pada latar belakang ekonomi Vietnam sedang melakukan integrasi yang semakin intensif dan ekstensif. Ekonomi Vietnam sangat rentan karena gejolak-gejolak sosial-ekonomi dunia. Bapak Tran Hoang Ngan, anggota MN Vietnam dari kota Ho Chi Minh mengatakan: “Karena integrasi yang intensif dan ekstensif, maka persaingan antar negara sangat keras. Negara-negara lain juga sedang aktif memperbaiki lingkungan bisnis menurut arah yang paling baik, maka Pemerintah Vietnam perlu memperhatikan solusi untuk turut meningkatkan produktivitas kerja. Di samping faktor lingkungan investasi, bisnis dan organisasi produksi serta manajemen tenaga kerja, maka faktor memperbarui mesin-mesin dan peralatan teknologi modern adalah sangat penting. Tetapi investasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan badan usaha Vietnam masih terbatas. Oleh karena itu, Pemerintah Vietnam perlu memberikan paket bantuan kepada para badan usaha bisa untuk mendekati sumber modal investasi untuk ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Dengan 16 perjanjian perdagangan bebas yang telah dan sedang dirundingkan, Vietnam telah benar-benar menjadi satu anggota yang aktif dan dinamis dalam perekonomian global. Akan tetapi, semua faktor yang dianggap sebagai tenaga pendorong, sebagai komponen sentral dari daya saing nasional sedang menghadapi tekanan besar. Pada latar belakang itu, perlu memperhatikan sektor badan usaha swasta. Bapak Pham Trong Nhan, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Duong mengatakan: “Resolusi Kongres Nasional ke-12 Partai Komunis Vietnam telah mengalami satu langkah perkembangan baru dalam menyedari peranan ekonomi swasta dan mendapat penilaian tinggi dari opini umum  dalam dan luar negeri, yaitu membenarkan ekonomi swastra adalah tenaga pendorong yang penting dalam perkembangan Tanah Air. Pemerintah Vietnam juga menegaskan menciptakan semua syarat yang kondusif untuk mengembangkan secara kuat badan usaha Vietnam, khususnya badan usaha swasta sebagai tenaga pendorong guna meningkatkan daya saing dan kemandirian perekonomian. Saya menginginkan agar cepat melihat adanya kebijakan-kebijakan menciptakan tenaga pendorong yang lebih kongkrit dan jelas untuk menggelarkan target ini”.

Menjamin kesinambungan dalam pengembangan pertanian pada latar belakang integrasi ekonomi internasional juga merupakan tuntutan penting yang diajukan, karena pertanian walaupun hanya memberikan sumbangan sebesar dari 17-19% GDP perekonomian, tapi punya kaitan dengan 70% jumlah penduduk yang bermukim di daerah pedesaan. . Menurut bapak Le Cong Dinh, anggota MN Vietnam dari provinsi Long An, pengembangan pertanian harus memenuhi 5 strategi pokok. “Pertama, meningkatkan daya saing produk yang kompetitif tentang jenis, skala dan ongkos produksi. Kedua, selangkah demi selangkah mengatasi kelemahan produksi pertanian Vietnam yaitu produksi yang terpencar, kualitasnya tidak sama. Ketiga, mempelajari kembali semua metode dan skala semua cabang produksi yang tidak kompetitif pada latar belakang integrasi untuk menjalankan pengarahan-pengarahan dan kebijakan yang lebih sesuai. Keempat, harus mempunyai strategi yang jelas terhadap pangsa semua produk pertanian. Kelima, harus mempunyai solusi untuk meningkatkan kemampuan kaum tani dalam manajemen pertanian dengan skala yang terpusat”.

Membela kedaulatan dan keutuhan wilayah terkait dengan pengembangan ekonomi kelautan

PM Nguyen Xuan Phuc menegaskan bahwa Pemerintah Vietnam akan gigih dan konsisten berjuang membela secara mantap kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional. Ini merupakan tugas dan tanggung-jawab yang suci. Menurut banyak anggota MN, untuk melaksanakan tugas ini memerlukan adanya solusi-solusi yang sinkron di semua segi seperti politik, ekonomi, diplomatik, pertahanan, khususnya mengkombinasikan ekonomi kelautan dengan pertahanan. Ibu Nguyen Thi Phuc, anggota MN Vietnam dari provinsi Binh Thuan mengatakan: “Saya meminta kepada Pemerintah supaya memberikan perhatian sepantasnya pada semua solusi, pengembangan ekonomi kelautan terkait dengan pembelaaan kedaulatan laut dan pulau Tanah Air, memberikan penilaian yang kongkrit tentang penggelaran kebijakan membantu kaum nelayan menggalang kapal baru untuk penangkapan ikan jarak jauh, terus memperkuat lebih lanjut lagi investasi untuk mengatasi situasi keasinan, membangun tempat-tempat persembunyian bagi kapal dan perahu dalam menghadapi taupan, mengupgrade sistim perhubungan dan semua proyek defensif  di pulau-pulau”.

Gigih mencegah dan memberantas korupsi

Menurut para anggota MN, pemberantasan korupsi membutuhkan semangat bersama dan PM telah merealisasikan menjadi sumpah dan janji terhadap rakyat dan Tanah Air tentang tekad mencegah dan memberantas korupsi. Bapak Bui Manh Hung, anggota MN dari provinsi Binh Phuoc menyatakan bahwa pada masa bakti ini, MN telah mengesahkan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang tentang Pelaksanaan Penghematan, Pemberantasan Keborosan, tapi penggelaran dan pelaksanannya belum gigih. Korupsi tidak berhenti di bidang ekonomi, tapi melanda pula ke bidang-bidang yang sensitif lainnya, tidak  sendiri-sendiri tapi punya konektivitas-konektivitas yang cukup mantap. Dari situasi di atas, Pemerintah Vietnam menganggap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan keborosan sebagai satu tugas istimewa dan perlu mengeluarkan solusi-solusi yang lebih sinkron dan komprehensif serta melaskanakannya secara lebih gigih. Lebih dari pada yang sudah-sudah, Pemerintah Vietnam menganggap pencegahan dan pemberantasan korupsi dan keborosan sebagai musuh internal dan bertekad mencegah dan memberantas korupsi dan keborosan seperti tekad membela kedaulatan Tanah Air dari seluruh bangsa.

Dalam waktu 5 tahun ini, Vietnam telah mencapai banyak prestasi yang penting dalam pengembangan sosial-ekonomi. Pada 5 tahun mendatang, walaupun ada banyak kesulitan, tetapi dengan menyedari secara jelas semua tantangan, maka opini umum percaya bahwa Pemerintah masa bakti baru akan merupakan satu Pemerintah yang beraksi, terus membawa Tanah Air berkembang secara berkesinambungan.