Amandemen dan penyempurnakan Undang-Undang Dasar tahun 1992 di Vietnam dilaksanakan menurut prinsip yang satu, mewarisi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1992 dan semua naskah perundang-undangan sebelumnya yang masih sesuai. Proses melaksanakan  amandemen terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1992 mempertahankan prinsip sentralisme demokrasi, khususnya mementingkan masalah mengambil pendapat rakyat seperti yang ditegaskan oleh Ketua Majelis Nasional Vietnam Nguyen Sinh Hung, Kepala Badan Pengarahan tentang Amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992 pada persidangan pertama badan tersebut “Pekerjaan amandemen Undang-Undang Dasar adalah pekerjaan maha penting. tersentralisasi tapi demokratis. Demokratis tapi tersentralisasi. Kita harus menjamin kepemimpinan Partai Komunis, harus  demokratis dengan mengambil pendapat  dari kalangan rakyat, para ilmuwan dan para pengelola yang luas. Dalam proses evaluasi, dalam proses lokakarya dan mengambil pendapat dan proses minta pendapat harus menjamin prinsip sentralisme demokrasi serta harus dilaksanakan secara sangat hati-hati”.

          

Hingga sekarang ini, Rancangan sementara amandemen Undang-Undang Dasar telah disampaikan oleh Badan Redaksi rancangan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992 kepada persidangan Badan Pengarahan tentang amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992 yang diadakan pada 27 Agustus 2012 di kota Hanoi. Rancangan ini terdiri dari 11 bab, 140 pasal yang merapati semua pandangan, garis politik dan pengarahan penelitian amandemen Undang-Undang Dasar yang ditetapkan dalam Resolusi Kongres Nasional ke-11 Partai Komunis Vietnam, Resolusi Sidang Pleno ke-2 dan ke-5 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam angkatan ke-11.Dengan 9 masalah pokok yang diteliti dan diamandir menurut bimbingan dari Badan Pengarahan tentang amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1992. Rancangan ini telah memanifestasikan secara jelas skala amandemen baik tentang isi, struktur semua bab, pasal dan teknik konstitusional dari satu rancangan amandemen Undang-Undang Dasar  untuk melembagakan Program Politik tentang pembangunan Tanah Air periode transisi menuju ke sosialisme, memenuhi permintaan dan sesuai dengan situasi baru Tanah Air. Hal yang baru dan penting dalam rancangan ini ialah telah mencantumkan beberapa prinsip fundamental dan fundasi dari   kedaulatan rakyat yang dikaitkan dengan supremasi Undang-Undang Dasar, tentang organisasi kekuasaan Negara, tentang masalah menghormati, menjamin dan membela hak azasi manusia, hak warga negara, sekaligus mencerminkan  pendekatan dengan semua nilai umum dari umat manusia tentang Undang-Undang Dasar dalam negara hukum, memanifetasikan sifat mewarisi dengan penyesuaian yang masuk akal terhadap semua nilai yang mencerminkan kekhususan politik dan hukum dari Undang-Undang Dasar dalam periode transisi menuju ke sosialisme di Vietnam. Hak azasi manusia dalam Rancangan sementara Undang-Undang Dasar dicatat ada banyak pembaruan yang kuat dengan melembagakan secara lengkap dan mendalam garis politik dan kebijakan baru dari Partai Komunis dan Negara Vietnam di bidang hak azasi manusia, memanifestasikan fungsi dasar Undang-Undang dasar secara lebih tepat dan lebih baik dalam menjamin dan membela hak azasi manusia, hak warga negara, dalam menentukan beberapa prinsip dan hak azasi manusia secara kongkrit dalam semua konvensi internasional tentang hak azasi manusia dimana Vietnam adalah anggotanya. Salah satu hal yang patut dicatat ialah rancangan tersebut telah berhasil mengatasi hal besar yang sudah tidak mutakhir dari Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku ialah menambahkan faktor pengawasan pada prinsip organisasi kekuasaan Negara,  menentukan secara jelas nama lembaga-lembaga yang melaksanakan semua hak seperti hak legislatif (Majelis Nasional), hak eksekutif (Pemerintah), hak yudikatif (Pengadilan), merancangkan satu bab tersendiri untuk mengkongkritkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan Negara (Dewan Konstitusional, Dewan Pemilihan Umum Nasional dan Badan Auditing Negara).

Hal-hal yang baru ini akan dimasukkan kedalam isi amandemen oleh Badan Redaksi untuk disampaikan kepada Badan Pengarahan tentang amandemen dan penyempurnaan Undang-Undang Dasar tahun 1992 untuk dipelajari dan diberikan pendapat. Selain itu, banyak isi tentang organisasi aparatur negara, pengawasan hak antara semua badan negara yang mendapatkan hak, semua hak fundamental warga negara seperti hak dapat hidup, hak kebebasan, hak  kepemilikan secara sah harta benda dari warga negara juga dilindungi oleh Negara diatas dasar semangat supremasi hukum dan lain-lain dalam rancangan amandemen Undang-Undang Dasar, yang masih ada banyak perbedaan pendapat akan terus dilakukan pengambilan pendapat untuk mencapai kesatuan seperti yang ditegaskan oleh Deputi Menteri Hukum Vietnam Hoang The Lien: “Sejak Vietnam berkebijakan mengamandir Undang-Undang Dasar, pekerjaan ini terutama adalah pekerjaan Badan Pengarahan tentang amandemen Undang-Undang Dasar dan badan-badan yang bersangkutan, tapi ini juga merupakan tugas dari seluruh rakyat. Karena Undang-Undang Dasar adalah undang-undang yang fundamental, akan tetapi tekad dan hasrat adalah milik seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Oleh karena itu, siapa saja, organisasi manapun juga punya hak untuk  memberikan sumbangan pendapat. Dan justru oleh karena itu, ini adalah satu gelombang aktivitas politik sangat besar, mendalam dan penting”.