PM Nguyen Xuan Phuc menyaksikan acara penandatanganan EVFTA antara Vietnam dan Uni Eropa (Foto: VNA)

Ratifikasi yang dilakukan oleh Parlemen Eropa terhadap Perjanjian EVFTA menandai satu tonggak penting dalam penggalan jalan 30 tahun mengembangkan hubungan kemitraan dan kerjasama komprehensif antara Viet Nam dengan Uni Eropa. Dengan perjanjian ini, Viet Nam merupakan negara sedang berkembang pertama di kawasan Asia-Pasifik yang menggalang hubungan dagang bebas dengan Uni Eropa. Hal ini menegaskan peranan dan posisi geo-politik Viet Nam yang penting di kawasan, menegaskan bahwa Viet Nam- satu negara yang berjalan di belakang dalam proses integrasi internasional, untuk pertama kalinya menggeliat menjadi salah satu di antara negara-negara pelopor di kawasan dalam proses ini.

Suara-suara yang sumbang

Kepentingan yang diberikan oleh Perjanjian EVFTA sangat jelas yaitu untuk mendorong pertumbuhan masing-masing pihak, memperluas pasar barang dagangan dan jasa dengan prioritas tarif terhadap konsumen, peluang investasi dan bisnis bagi komunitas badan usaha dan menjanjikan menciptakan banyak lapangan kerja dan pendapatan, meningkatkan kehidupan pekerja Viet Nam dan Uni Eropa. Akan tetapi, pada saat Viet Nam dan Uni Eropa sangat berupaya dan bertanggung-jawab agar Perjanjian EVFTA diselesaikan dan membeirkan kepentingan praksis kepada dua pihak, maka kekuatan-kekuatan permusuhan dan oportunis politik serta kaum reaksioner meningkatkan bentuk-bentuk sabotase dan rintangan. Mereka menyampaikan laporan dan rekomendasi untuk menuntut menunda dan menghapuskan ratifikasi terhadap perjanjian yang disusun oleh dua pihak dengan memakan banyak tenaga dalam kecenderungan perdamaian, kerjasama dan perkembangan dewasa madani. Mereka menyatakan bahwa ini merupakan “peluang beraksi” bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat tentang hak asasi manusia dan masyarakat sipil. Para anasir reaksioner dan elemen oportunis politik memperhebat aktivitas-aktivitas halangan dan sabotase dengan semua bentuk, memfitnah, memutar-balikkan situasi hak asasi manusia, memperkuat kontak dan pertemuan untuk memutar-balikkan dan mendistorsikan situasi sosial-ekonomi Viet Nam.

Ilustrasi (Foto: internet)

Menurut para pakar, masalah hak asasi manusia dan hak manusia dalam Perjanjian EVFTA dimengerti menurut arti yang luas, tidak hanya meliputi kelompok hak generasi pertama yaitu kelompok hak sipil dan politik, hak dapat hidup dan hak kebebasan berbicara, hak kebebasan berkepercayaan, tapi juga meliputi kelompok hak generasi kedua yaitu hak-hak sosial-ekonomi dan kebudayaan, hak dapat bekerja, hak dapat menikmati jaring pengaman sosial, hak mendapat pendidikan, hak melakukan demonstrasi, hak beristirahat dan berlibur, melainkan juga meliputi kelompok hak generasi ketiga yang meliputi hak-hak yang bersangkutan dengan lingkungan, keamanan dan perkembangan. Ketiga kelompok hak ini tidak terpisahkan, tapi sebaliknya saling berkaitan secara erat. Penandatanganan dan ratifikasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap EVFTA dengan Viet Nam menunjukkan bahwa Uni Eropa telah menghormati dan mencatat kemajuan-kemajuan dalam melaksanakan hak-hak manusia di Viet Nam. Tentang suara-suara yang sumbang dan dengan sengaja mendistorsikan serta memutar-balikkan hasil-hasil tentang hak asasi manusia di Viet Nam, Doktor Cao Duc Thai, peneliti tentang hak manusia menunjukkan: “Alasan yang mereka ajukan untuk merintangi perjanjian ini sepenuhnya tidak punya dasar di segi teori maupun praktek. Imbauan mereka kepada Uni Eropa supaya tidak meratifikasi Perjanjian EVFTA dengan dalih hak asasi manusia merupakan pemutar-balikan. Mereka menegasi hakekat rezim. Tujuan mereka yang terakhir ialah meremehkan kewibawaan Partai Komunis Viet Nam”.

Tidak bisa memutar-balikkan EVFTA dan merintangi proses integrasi Viet Nam

Kenyataan telah membuktikan bahwa semua garis politik yang dijalankan Viet Nam sesuai dengan semua konvensi internasional dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para Wakil dari berbagai negara dan organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat juga telah menyambut upaya-upaya Viet Nam dalam menjamin hak manusia. Menurut itu, Viet Nam telah melaksanakan dengan baik sosialisasi kebijakan-kebijakan tentang hak manusia, melaksanakan pembelaan manusia serasi dengan bidang-bidang yang lain. Sedangkan, Perjanjian EVFTA pernah merupakan perjanjian perdagangan investasi untuk mendorong kerjasama ekonomi, membuka lingkungan perkembangan antara dua pihak. Perihal beberapa perseorangan dan organisasi yang bersembunyi di belakang apa yang dinamakan sebagai demokrasi dan hak asasi manusia untuk memasukkan masalah-masalah politik ke dalamnya bermaksud merintangi ratifikasi dan pelaksanaan perjanjian ini demi kepentingan mereka sendiri. Profesor Muda, Doktor Tuong Duy Kien, Kepala Institut Hak Manusia dari Akademi Politik Nasional Ho Chi Minh menyatakan: “Menggunakan dalih hak asasi manusia di Viet Nam jelaslah sumbang, tidak obyektif dan tidak mencerminkan secara tepat semua prestasi tentang hak asasi manusia yang sudah dicapai oleh Partai Komunis, Negara dan rakyat Viet Nam selama waktu 30 tahun melakukan pembaruan dan integrasi. Bisa dikatakan, kenyataan masalah membela dan menjamin hak manusia di Viet Nam telah mencapai banyak prestasi yang sangat besar. Hingga kini, mendapat penilaian sangat tinggi dari komunitas internasional terhadap semua target perkembangan milenium Viet Nam”.

Di bawah kepemimpinan  Partai Komunis dan pengelolaan Negara, hak kedaulatan rakyat dan usaha pembaruan yang dilakukan oleh rakyat Viet Nam mencapai banyak prestasi penting dan punya arti sejarah di banyak bidang, jaring pengaman sosial terjamin dan diperkuat. Hingga tahun 2015, Viet Nam telah menyelesaikan semua target perkembangan milenium sebelum batas waktu. Pada dialog laporan nasional tentang hak asasi manusia menurut mekanisme peninjauan universal siklus 3 dari Dewan Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 22 Januari 2019, Viet Nam mendapat pencatatan dan penilaian tinggi dari komunitas internasional, di antaranya ada hak sipil, politik, sosial-ekonomi dan budaya.

Jelaslah, semua pemutar-balikan dan fitnahan tentang situasi hak asasi manusia, menganggapnya sebagai alasan untuk merintangi dan menyabot Perjanjian EVFTA bertentangan dengan kepentingan bangsa, menentang rakyat, menyabot garis politik integrasi ekonomi dan usaha pembaruan revolusi Viet Nam. Ratifikasi yang dilakukan oleh Parlemen Eropa terhadap EVFTA dan EVIPA menunjukkan bahwa semua pemutar-balikan dan fitnahan ini telah menjadi sumbang dan tidak bisa merintangi proses integrasi yang kuat di Viet Nam.