Ilustrasi  (Foto: qdnd.vn)

Tujuan konsekuen dan inklusif dari Partai Komunis dan Negara Viet Nam ialah tidak henti-hentinya berupaya agar warga dapat menikmati secara paling penuh HAM, hak fundamental warga.

Selama 30 tahun terakhir, Viet Nam telah mengalami perubahan positif dan indeks perkembangan manusia dan tergolong dalam  daftar negara-negara yang mencapai peningkatan tertinggi di dunia. Pada tahun 1990 ketika Viet Nam baru berpartisipasi dalam penilaian indeks perkembangan manusia, Viet Nam hanya mencapai taraf rendah yaitu 0,48, tetapi hingga saat ini Viet Nam lolos masuk kelompok negara-negara yang mencapai indeks tinggi. Dengan indeks perkembangan manusia (HDI) yang baru saja diumumkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) yaitu 0,703, Viet Nam naik dua peringkat dibandingkan tahun 2019, menduduki posisi ke-115 di antara 191 negara dan teritori. Profesor Jonathan Pincus, Ekonom Senior UNDP mengatakan: “Tidak seperti halnya mayoritas negara di dunia, Viet Nam telah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi selama dua tahun yang paling sulit akibat Pandemi Covid-19. Meskipun laju pertumbuhan terlamat dan kelompok-kelompok yang rentan mengalami tahap yang sangat sulit, tetapi Viet Nam telah berhasil menghindari pembalikan laju perkembangan manusia.”

 Hasil-hasil penelitian yang lain juga menunjukkan bahwa ketika melaksanakan pembaruan sejak 1986 hingga saat ini, Viet Nam mengalami kemajuan yang mengesankan. Pembaruan ekonomi mengedepankan kebutuhan untuk mengakui, menghormati,  melindungi dan menjamin HAM di bidang ekonomi, sekaligus berdampak terhadap HAM di semua bidang dalam kehidupan.

Berpidato di depan Sidang Pleno Forum Tingkat Tinggi Tahunan ke-3 tentang Revolusi Industri Keempat (pada Desember 2021), Perdana Menteri (PM) Viet Nam, Pham Minh Chinh menekankan bahwa hal yang terpenting ialah memikirkan kehidupan sekitar 100 juta jiwa populasi untuk mendapat cukup sandang, cukup pangan, demokratis, tenteram, tidak mengorbankan jaringan pengaman sosial, lingkungan hidup, kemajuan dan keadilan demi pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebelumnya, kebijakan dan komitmen konsekuen Viet Nam dalam melindungai dan mendorong HAM, mengangap manusia sebagai sentral dan tujuan dan motivasi terpenting tanah air juga dimanifestasikan secara jelas dalam naskah Kongres Nasional XIII Partai Komunis Viet Nam dan dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Menilai isi ini, Deputi Menteri Luar Negeri (Menlu) Viet Nam Dang Hoang Giang mengungkapkan: “Bisa dikatakan inilah komitmen politik yang tertinggi dan terkuat Viet Nam dalam mendorong HAM. Saya juga mengatakan ini adalah pendekatan umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara di dunia yang tengah berkontribusi pada panorama bersama perlindungan HAM di seluruh dunia. Sebagai anggota yang bertanggung-jawab Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional, Viet Nam selalu menaruh perhatian yang inklusif untuk nilai-nilai umum ini.”

 Di aspek global, Viet Nam telah masuk hampir semua konvensi HAM utama  internasional seperti: Konvensi tentang Hak Sipil, Politik, Konvensi tentang Hak Sosial-Ekonomi dan Budaya; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Ras; Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk diskriminasi terhadap Perempuan dan lain sebagainya. Dalam 5 kali revisi Undang-Undang Dasar, HAM kian ditentukan secara komprehensif dan lengkap oleh Majelis Nasional Viet Nam. Undang-Undang Dasar 2013 telah menyediakan satu bab yang meliputi 36 pasal yang dengan langsung menginstitusikan dan menentukan secara jelas HAM, hak dan kewajiban dasar warga negara. Sejak itu hingga saat ini, Viet Nam telah menambahkan, merevisi  atau memberlakukan banyak naskah undang-undang baru dan peraturan negara yang terkait HAM, hak warga negara, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Sipil, Undang-Undang tentang Anak-Anak, Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Keamanan Siber dan lain sebagainya. Dalam pesan virtual yang disampaikan kepada Sidang Tingkat Tinggi Persidangkan Periodik ke-49 Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Jenewa, Swiss pada Maret 2022, Menteri Luar Negeri Viet Nam, Bui Thanh Son mengatakan: “Mengambil warga sebagai sentral dan motivasi pembangunan adalah haluan inklusif Viet Nam tidak hanya selama 45 tahun sebagai anggota Perserikatan Bangsa, tetapi sejak Viet Nam merebut kemerdekaan pada 1945. Pendekatan yang komprehensif dan seimbang itu telah membantu Viet Nam untuk menangani banyak tantangan, mencapai banyak kemajuan  dalam pembangunan sosial-ekonomi, yang terkini dalam menghadapi Pandemi Covid-19.”

 Viet Nam memperhatikan penjaminan HAM secara komprehensif di semua aspek. Nilai-nilai yang  diusahakan Viet Nam untuk warga negara juga adalah nilai-nilai yang  dikomitmenkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk umat manusia. Dengan semangat ini Viet Nam siap bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mendorong semua prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, meningkatkan efektivitas kegiatan Dewan HAM melalui dialog, kerja sama dan saling menghormati.