Pekerjaan masuk-luar dikelola secara ketat (Foto: VGP News)

Di segi hukum internasional, untuk pertama kalinya hak kebebasan mobilitas tercantum  dalam Pasal 13 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) tahun 1948. Menurut deklarasi ini, hak kebebasan mobilitas meliputi: hak kebebasan mobilitas di dalam negeri; Hak ke luar negeri/imigrasi; Hak masuk/migrasi. Orang asing yang tinggal atau hadir di suatu negara secara legal memiliki hak kebebasan mobilitas di skala wilayah negara itu tanpa dicegah dan dihalangi secara sembrono.

Hak kebebasan mobilitas bermakna penting karena ia menciptakan prasyarat bagi perseorangan untuk mendapatkan hak sipil, politik, sosial-ekonomi dan kebudayaan. Hak kebebasan mobilitas perseorangan merupakan kondisi untuk mendorong pembangunan sosial-ekonomi suatu negara. Kebebasan mobilitas merupakan sebagian penting dari kerjasama antarnegara, karena pertukaran informasi dan pengetahuan akan meningkatkan pemahaman antarwarga dari berbagai kebudayaan, menghapuskan prasangka, membina solidaritas, mendorong perdamaian dan semua nilai manusiawi serta kemakmuran bersama semua bangsa.

Pembatasan mobilitas secara tidak masuk akal tidak hanya merugikan hak asasi manusia perseorangan, tetapi juga merintangi perkembangan sosial di semua segi. Oleh karena itu, hak kebebasan mobilitas dicantumkan dan dilindungi sangat dini dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya di banyak negara. Di Viet Nam, hak kebebasan mobilitas dicantumkan dengan martabat sebagai hak asasi manusia dan warga negara di Pasal 23 Undang-Undang Dasar 2013: “Warga negara mendapatkan hak kebebasan mobilitas dan bermukim di dalam negeri, berhak ke luar negeri dan pulang kembali dari luar negeri”. Isi ini sama dengan banyak naskah tentang hak asasi manusia dalam hukum internasional. Ketentuan tentang mobilitas dan pemukiman warga negara Viet Nam dan orang asing di Viet Nam dikonkretkan di Undang-Undang Sipil, Undang-Undang Kewarga-negaraan, Undang-Undang Investasi, Undang-Undang Pemukiman dan semua naskah undang-undang terkait. Pemerintah Viet Nam telah juga menandatangani 78 perjanjian dan permufakatan bilateral tentang bebas visa bagi warga negara dan teritori, perjanjian perbatasan dengan negara-negara tetangga, menciptakan situasi   yang kondusif bagi mobilitas warga negara.

Para warga negara Vietnam yang pulang kembali dari Equatorial Guinea (Foto: VNA)

Yang patut dibicarakan ialah di tengah pandemi Covid-19, meskipun menjumpai banyak kesulitan, namun Partai Komunis dan Negara Viet Nam senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk menjamin semua komitmen dan kewajiban internasional mengenai hak kebebasan mobilitas warga. Ketika pandemi belum terkendali, keputusan melakukan pembatasan sosial di seluruh negeri yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc pada waktu-waktu yang tertentu adalah perlu dan sesuai hukum internasional, hukum Viet Nam dan menjamin hak kebebasan mobilitas warga  sesuai Pasal 12 Konvensi Internasional tentang Hak  Sipil dan Politik (ICCPR) 1966 bahwa hak kebebasan mobilitas mungkin harus dikorbankan karena “pembatasan-pembatasan yang ditentukan dan adalah perlu untuk menjamin keamanan nasional, ketertiban publik, kesehatan atau moral masyarakat atau hak-hak kebebasan orang lain”.  Ayat 2, Pasal 14 Undang-Undang Dasar 2013 dari Viet Nam mencantumkan: “Hak asasi manusia, hak warga negara hanya dibatasi sesuai undang-undang dalam keadaan yang diperlukan karena alasan pertahanan, keamanan nasional, ketertiban, keselamatan sosial, moral masyarakat dan kesehatan masyarakat”.

Dengan demikian, hak kebebasan mobilitas merupakan faktor penting dalam hak asasi manusia dan pada saat “kesehatan masyarakat” terancam oleh pandemi Covid-19, keputusan Perdana Menteri Pemerintah Viet Nam adalah tepat waktu dan perlu untuk mencegah penularan pandemi. Yang lebih penting, keputusan ini mendapat dukungan warga karena mereka memahami secara jelas dampak pandemi Covid-19 dan arti pentingnya pengendalian penularan di masyarakat. Pembatasan-pembatasan sosial yang sukses sebagai kontribusi penting bagi Viet Nam dalam mengalahkan pandemi Covid-19 merupakan bukti yang jelas.

Di segi lain, Partai Komunis dan Negara Viet Nam juga menaruh perhatian khusus dan telah mengelola arus keluar-masuknya manusia  selama pandemi Covid-19. Sejak 17 Maret, Viet Nam untuk sementara menghentikan visa kepada orang asing yang masuk ke Viet Nam selama 30 hari, mulai pukul 0.00 tanggal 18 Maret. Hal ini sesuai hukum internasional  menurut Komentar Bersama nomor 27 dari Komite Hak Asasi Manusia 1999 tentang Konkretisasi Pasal 12 ICCPR-yang membolehkan masuk dan status “yang sah” dari orang asing di wilayah nasional bergantung pada ketentuan hukum dan kewajiban internasional negara itu. Dari  segi hukum Viet Nam, hal ini sepenuhnya implementatif ketika hak kebebasan mobilitas bukanlah hak mutlak dan bisa dibatasi “dalam situasi yang perlu dengan alasan pertahanan, keamanan nasional, ketertiban, keselamatan  sosial, moral masyarakat dan kesehatan masyarakat”.

Akibat pandemi Covid-19 yang tersebar di seluruh dunia, penerbangan dunia hampir-hampir tidak beraktivitas, Partai Komunis dan Negara Viet Nam berupaya memulangkan sekitar 50.000 warga negara Viet Nam di 48 negara dan teritori kembali ke tanah air dengan aman. Tindakan ini tidak hanya mematuhi komitmen menjamin hak masuk bagi setiap warga, yang terungkap dalam Undang-Undang Dasar 2013 dan semua naskah hukum internasional, namun juga menunjukkan semangat manusiawi dari Partai Komunis, Negara dan rakyat Viet Nam terhadap semua orang yang tinggal jauh dari tanah air.

Ketika pandemi Covid-19 secara umum terkendali, sejak15 September, misi-misi penerbangan komersial dari Viet Nam ke beberapa negara dan teritori di kawasan telah dibolehken melakukan aktivitas kembali dan jumlah penumpang tertentu diperbolehkan masuk ke Viet Nam. Maskapai-maskapai penerbangan seperti Viet Nam Airlines, VietJet Air juga mulai mengadakan kembali misi-misi penerbangan internasional ke destinasi-destinasi yang aman di Jepang, Republik Korea dan Taiwan (Tiongkok) untuk memenuhi kebutuhan pelajar dan pekerja di dalam dan  luar negeri.

Berdasarkan hasil-hasil yang sudah dicapai selama ini, khususnya di 2020, Partai Komunis dan Negara Viet Nam akan terus menjamin semua hak asasi manusia bagi warga negara, termasuk hak kebebasan mobilitas berdasarkan hukum Viet Nam dan hukum internasional, memberikan kontribusi terhadap perdamaian, kestabilan, kemakmuran dan perkembangan komunitas internasional.