(VOVworld) - Di depan persidangan ke-28 Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru-baru ini, pelapor khusus tentang kebebasan agama dan kepercayaan PBB telah mempresentasikan Laporan tentang kunjungan di Vietnam pada waktu lalu. Namun, meskipun tetap masih ada penilaian-penilaian yang kurang obyektif dan bersifat memaksakan, tapi laporan ini tidak bisa mengingkari bahwa Vietnam telah mengalami kemajuan-kemajuan melompat dalam menjamin hak kebebasan beragama dan kebebasan berkepercayan.
Rakyat Vietnam bebas menjalankan aktivitas agama
(Foto: vov.vn)
Pelapor khusus tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan PBB, Heiner Beilefeldt di depan persidangan tersebut memberikan apresiasi terhadap badan-badan Vietnam yang telah melakukan kerjasama dan menciptakan syarat bagi kunjungannya di Vietnam. Dia dengan khusus memberikan apresiasi terhadap prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh Vietnam dalam mendorong dan membela hak kebebasan agama selama beberapa tahun ini.
Kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah kenyataan yang jelas.
Pelapor khusus tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan PBB, Heiner Beilefeldt menekankan banyak rincian nyata tentang kebebasan beragama dan berkepercayaan di Vietnam. Dia menegaskan: “Banyak wakil dari bermacam komunitas agama mengakui bahwa sekarang ada lebih banyak ruang dalam melaksanakan hak kebebasan beragama di Vietnam. Kehidupan beragama merupakan kenyataan yang jelas, buktinya ialah tempat-tempat ibadah dari bermacam agama atau mazhab serta partisipasi dari warga dalam mengamalkan agama dari banyak agama dan kepercayaan”; “Dalam beberapa tahun belakangan ini, jelaslah ada upaya-upaya mengkonservasikan atau memulihkan kembali ritual-ritual tradisional dari kelompok-kelompok etnis atau agama minoritas”; “pengakuan terhadap keanekaragaman di dalam Sanggha Buddha Vietnam”. Khususnya, Undang-Undang Vietnam yang diesahkan pada 28 November 2013 telah membuat satu program tentang “hak manusia, hak dan kewajiban dasar dari warga negara” yang diantaranya “pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 2013 yang bersangkutan dengan kebebasan beragama dan berkepercayaan ialah semua orang, tidak seperti halnya dengan Undang-Undang Dasar tahun 1992 yang hanya terbatas terhadap warga negara Vietnam. Hal ini juga dianggap menunjukkan satu sikap yang lebih positif terhadap kebebasan beragama dan berkepercayaan”. Ditambah lagi “pengesahan Peraturan Negara tentang kepercayaan dan agama memanifestasikan satu kemajuan dalam menyusun basis hukum bagi komunitas-komunitas agama dan kepercayaan”. Laporan ini juga memanifestasikan “jumlah tempat pendidikan para pemuka agama meningkat secara berarti dalam dekade-dekade ini”; menegaskan “komunitas-komunitas agama bisa mengangkat dan memberikan pangkat pemuka agama menurut ketentuan dan hukum agama mereka”; “bersangkutan dengan membebas-tugaskan pemuka agama dan biksu-biksuni (selama ini jarang ada), keputusan-keputusan pada umumnya juga termasuk dari komunitas-komunitas agama, menurut hukum agama mereka”; dan “wakil dari Sanggha Buddha Vietnam akan memperkuat urusan Buddha di penjara, yang meliputi ceramah tentang moral dan sosial dara para nara pidana. Para pastor juga melakukan pekerjaan rokhani untuk mereka”.
Vietnam berupaya melakukan kerjasama internasional untuk mendorong kebebasan agama dan kepercayaan.
Agama Vietnam sangat beranekaragam dengan keberadaan berbagai agama yang masuk dari luar seperti Buddha, Katolik, Protestan, ada agama yang dibentuk di dalam negeri seperti Cao Dai, Buddhisme Hoa Hao, banyak agama yang punya sejarah lama seperti Buddha, Islam seperti halnya dengan agama baru berkembang di Vietnam seperti Cao Dai, Baha’i. Kehidupan kepercayaan dan agama di Vietnam sangat kaya raya dan hidup-hidup dengan lebih dari 8000 pesat spritualitias dan foklor saban tahun.
Bertolak dari pandangan bahwa kepercayaan dan agama adalah kebutuhan yang pada tempatnya dari warga, maka Negara Vietnam mengajukan haluan konsekuen yalah menghargai dan menciptakan syarat yang kondusif bagi semua warga untuk melaksanakan hak kebebasan berkepercayaan dan beragama. Negara Vietnam juga menghargai kebijakan persatuan dan kerujukan antar-agama, menjamin keseteraaan, tidak membedakan perlakuan demi alasan agama dan kepercayaan. Negara Vietnam menegaskan tidak punya pengertian tentang apa yang dinamakan “tahanan hati nurani”. Semua kasus tuduhan, pemeriksaan pengadilan dan vonis hukuman karena melanggar hukum, bukan karena alasan pandangan politik atau agama, dilaksanakan sesuai dengan semua ketentuan dan prosedur seperti yang sudah ditentukan oleh undang-undang.
Tidak hanya menghargai dan membela hak-hak fundamental dari manusia, diantaranya ada hak kebebasan berkepercayaan dan beragama menurut patokan-patokan internasional, Pemerintah Vietnam juga menganggap kunjungan-kunjungan yang dilakukan para pelapor khusus PBB di Vietnam sebagai langkah kelanjutan dari kerjasama antara Vietnam dengan Dewan HAM PBB.
Ini merupakan kesempatan bagi para Pelapor khusus mencaritahu tentang kenyataan kebebasan, kehidupan berkepercayaan dan beragama dari warga Vietnam, adalah kesempatan bagi semua kementerian, instansi, daerah, organisasi politik dan sosial, agama, tempat ibadah dan lain-lain bersama-sama memahami dan berbagi pengalaman, pelajaran, kesulitan dan tantangan yang harus dihadapi Vietnam di bidang ini. Menciptakan syarat yang kondusif bagi para pelapor khusus PBB untuk bisa menjalami kenyataan di Vietnam dalam kerangka Mekanisme Prosedur khusus dari Dewan HAM PBB dan melakukan dialog yang terbuka dengan mereka adalah pekerjaan berhasil-guna yang memanifestasikan iktikat baik dan kerjasama praksis Vietnam dengan dunia internasional guna mendorong hak manusia, diantaranya ada hak kebebasan berkepercayaan dan beragama./.