Ilustrasi (Foto: tapchitaichinh)

Peringatan kartu kuning yang dikenakan Komisi Eropa terhadap perikanan Vietnam bukanlah peraturan untuk mengenakan sanksi, tapi ini merupakan pengarahan dan tuntutan yang jelas agar Vietnam melakukan perubahan, mengembangkan perikanan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab. Vietnam telah mencapai kemajuan-kemajuan besar dalam membuat kerangka-kerangka hukum baru misalnya telah memberlakukan Undang-Undang mengenai Perikanan yang mulai berlaku dari 1/1/2019 berkaitan dengan pelaksanaan komitmen memberantas eksploitasi hasil perikanan secara ilegal dan tidak mengajukan laporan sebagai gerak-gerik positif.

Nelayan Vietnam bekerjasama dan bertanggung jawab

Setelah lebih dari satu bulan di laut untuk menangkap ikan, kapal penangkap ikan milik seorang nelayan yang bernama La Van Sanh, di Kabupaten Hoai Nhon, Provinsi Binh Dinh, telah menghasilkan 3 ton ikan tuna. Ketika kapal baru berlabuh di pelabuhan Quy Nhon, dia melihat buku catatan harian perjalanan dan hasil produksi perikanan yang ditangkap setiap hari. Saudara La Van Sanh memberitahukan: sudah setahun lebih ini, ketika dikenai kartu kuning, semua kebiasaan kaum nelayan harus berubah. Setiap hari, dia dan para rekan-nya mencatat secara teliti waktu dan posisi koordinat kapal penangkap ikan di laut, hasil produksinya dan jenis hasil perikanan yang ditangkap. Dia mengatakan:

“Ketika bekerja di laut, kita harus menulis catatan di buku harian. Ini tidak hanya dilaporkan, melainkan juga disimpan untuk tahun-tahun berikutnya agar bisa tahu bagaimana hasil produksi ikan di wilayah itu, bagaimana angin dan air-nya pada hari itu”.

Guna mengontrol kapal penangkap ikan yang ke luar- masuk serta asal-usul hasil perikanan, daerah-daerah telah membentuk Kantor Pemeriksaan dan Pengontrolan Perikanan di pelabuhan-pelabuhan. Di sini, wakil dari pasukan-pasukan panjaga perbatasan, Badan pengelolaan pelabuhan ikan, Sub Direktorat Perikanan bekerja siang-malam untuk mengawasi ke luar -masuknya kapal-kapal penangkap ikan. Ha Vien, Direktur Badan pengelolaan pelabuhan ikan Provinsi Phu Yen memberitahukan:

“Kami berkoordinasi dengan penjaga perbatasan, Sub Direktorat Perikanan untuk berfokus mengawasi dan meninjau dalam jarak 15 meter, memeriksa surat-surat keterangan dan peralatan. Sebelum berangkat ke laut, kami meminta kepada pemilik kapal supaya memberikan buku catatan harian. Ketika kapal berlabuh di pelabuhan, memberikan informasi dan perbandingan tentang jenis hasil perikanan yang ditangkap serta hasil produksinya. Ada pejabat yang mengawasi dan mengklarifikasi surat-surat keterangan untuk memberikan surat pengakuan kepada para pemilik kapal yang memenuhi cukup syarat”.

Tugas penting dari berbagai instansi dan daerah ialah mencegah situasi kapal penangkap ikan yang mengeksploitasi hasil perikanan secara ilegal di wilayah laut asing. Pemerintahan daerah-daerah pantai berkoordinasi dengan pos-pos tentara perbatasan untuk menyosialisasikan rekomendasi-rekomendasi dari Komisi Eropa dan Undang-Undang mengenai Hasil Perikanan tahun 2017 kepada setiap nelayan, melarang penangkapan ikan yang melanggar wilayah laut asing. Komite Rakyat Provinsi Binh Dinh telah mengeluarkan banyak solusi keras, kalau ada daerah yang membiarkan kapal penangkap ikan melanggar wilayah laut asing, maka kepalanya akan harus bertanggung jawab.

Memperkuat pengelolaan dan pengawasan

Salah satu di antara solusi-solusi mendasar untuk mengelola dan mencegah kapal penangkap ikan melanggar wilayah laut asing ialah memasang alat pengawasan perjalanan. Sampai sekarang, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam telah membentuk 3 Pusat pengawasan di 3 provinsi yaitu Binh Dinh, Kien Giang dan Ben Tre. Menurut itu, bagi kapal penangkap ikan yang beraktivitas di lepas pantai yang panjangnya 24 meter lebih, maka wajib dipasang peralatan pengawasan perjalanan yang berkonektivitas dengan pos-pos di daratan dan badan fungsional di daerah. Menurut peta jalan, sampai awal tahun 2020, semua kapal penangkap ikan yang panjangnya 15 meter lebih harus memasang alat pengawasan perjalanan. Dengan perangkat lunak ini, peralatan-peralatan pengawasan perjalanan secara otomatis mengirim sms ke pos di daratan setiap dua jam sekali. Nguyen Tang Binh, Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Quang Ngai menganggap bahwa karena mengelola kapal penangkap ikan secara ketat beserta peraturan mengenakan sanksi yang kuat, maka jumlah kapal penangkap ikan yang melanggar wilayah laut asing turun secara jelas. Dia mengatakan:

“Bagi semua kapal penangkap ikan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah laut negara-negara asing, maka sama sekali tidak diberikan bantuan kebijakan-kebijakan dari Negara dan harus dikenai sanksi di tingkat paling tinggi sesuai dengan Resolusi Pemerintah nomor 103, yaitu menarik surat ijin praktek dan lain-lain. Kalau terus melanggar, maka pemilik kapal-kapal itu akan tidak diberikan surat menggalang kapal atau membeli kapal baru untuk selama-lamanya”.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian dan Pengembangan Pedesaan Vietnam telah memberikan 4.589 surat pengakuan bahan hasil perikanan dan 75.000 ton hasil perikanan untuk diekspor ke pasar Uni Eropa. Khususnya, tidak ada lagi situasi kapal penangkap ikan dan nelayan yang melanggar wilayah laut di negara-negara Pasifik. Itulah hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi pertanian dalam berupaya menghapuskan kartu kuning yang dikenakan oleh Komisi Eropa terhadap hasil perikanan Vietnam.