Empat Bulan Penerapan Pemerintahan Daerah Dua Tingkat: Langkah Awal dan Orientasi untuk Tahap Selanjutnya (Foto: VOV)

Penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat di 34 provinsi dan kota merupakan langkah penting dalam reformasi kelembagaan dan perampingan aparatur, yang beroperasi secara efektif dan efisien di Vietnam. Implementasinya dilakukan secara sinkron dan komprehensif, mulai dari penyempurnaan kelembagaan dan kebijakan, hingga penerbitan instruksi khusus bagi daerah untuk mengatur pelaksanaannya.

Operasi yang stabil, aparatur pada awalnya ditertibkan.

Reformasi ini merupakan langkah paling komprehensif dan mendalam dalam pengorganisasian aparatur pemerintahan daerah di Vietnam dalam beberapa dekade terakhir. Setelah empat bulan beroperasi (mulai 1 Juli 2025), model pemerintahan daerah dua tingkat pada dasarnya telah berjalan lancar, berkontribusi pada penyelesaian prosedur administratif bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta menjamin pertahanan dan keamanan nasional di tingkat akar rumput. Persentase penanganan dokumen tepat waktu meningkat, waktu tunggu turun, dan proses interkoneksi menjadi lebih jelas. Beberapa daerah telah menerapkan model penerimaan dan pemrosesan dokumen berdasarkan kelompok fungsional, alih-alih membaginya ke dalam departemen seperti sebelumnya. Poin penting lainnya adalah pergeseran sikap melayani masyarakat, dari membiarkan masyarakat mengelola sendiri, yang menunjukkan pergeseran dari "manajemen" menjadi "mendampingi". Berbicara pada sidang ke-10 Majelis Nasional ke-15, Wakil Perdana Menteri Pham Thi Thanh Tra menyatakan:

Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis dalam model organisasi, melainkan perubahan fundamental, radikal, dan komprehensif yang sangat memengaruhi filosofi pengorganisasian kekuasaan, kelembagaan, metode manajemen, pandang terhadap aparatur dan aparatur sipil negara, metode operasional, serta tujuan pembangunan. Perubahan ini muncul dari tuntutan praktis yang mendesak, sejalan dengan tren umum dunia, dan bertujuan untuk melayani tujuan pembangunan negara di periode baru.

Mengusulkan orientasi untuk tahap selanjutnya

Meskipun Vietnam telah mencapai hasil awal yang menggembirakan dalam menerapkan model pemerintahan daerah dua tingkat, karena model ini masih baru dan membutuhkan perubahan komprehensif dalam pola pikir dan metode manajemen, berbagai kesulitan dan hambatan dalam proses implementasinya tetap tidak dapat dihindari. Tantangan tersebut berasal dari sumber daya manusia, dari interkoneksi sistem teknologi informasi. Dan tantangan tersebut berasal dari pendefinisian tanggung jawab yang jelas.

Menurut Wakil Perdana Menteri Pham Thi Thanh Tra, dalam waktu mendatang, Pemerintah akan berfokus pada implementasi enam kelompok solusi utama agar model pemerintahan dua tingkat dapat benar-benar efektif.

Solusi utama pertama adalah menyempurnakan sistem kelembagaan dan kebijakan. Majelis Nasional telah mengeluarkan 34 undang-undang pada sidang sebelumnya dan diperkirakan akan mengeluarkan 49 undang-undang tambahan pada sidang ini. Ini merupakan dokumen hukum penting yang berkaitan langsung dengan operasional sistem administrasi. Sejalan dengan pekerjaan legislasi, Pemerintah akan terus mengarahkan penyelesaian isu-isu inti mengenai struktur organisasi, penggajian, serta peraturan tentang klasifikasi dan standar unit administrasi... Tujuannya adalah agar pada akhir tahun 2025, sistem kelembagaan pada dasarnya akan selesai.

Menurut data yang dihimpun dari 34 provinsi dan kota, rata-rata jumlah kader dan pegawai negeri sipil di tingkat kecamatan adalah sekitar 41 orang, dengan persentase tenaga profesional yang belum memenuhi kualifikasi hanya sebesar 5,38%. Namun, karena model baru ini, kapasitas sejumlah kader belum memenuhi kebutuhan mendesak.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan kerangka kerja jabatan, khususnya untuk tingkat kelurahan, dan melengkapi persyaratan yang akan menjadi dasar penetapan jabatan resmi pada periode 2026-2030. Bersamaan dengan itu, transformasi digital, Kecerdasan Buatan (AI) dalam pelayanan publik, pembangunan e-government dan pemerintahan digital, serta gerakan "literasi digital" yang sinkron bagi setiap warga negara perlu terus didorong.

 Empat bulan penerapan model pemerintahan daerah dua tingkat menunjukkan bahwa model ini secara bertahap mampu mewujudkan aparatur yang lebih ramping, lebih fleksibel, dan lebih dekat dengan rakyat. Seperti ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (Sekjen KS PKV) To Lam pada Konferensi ke-14 Komite Sentral Partai ke-13 (5 November): model pemerintahan daerah dua tingkat dan ruang pembangunan baru akan menjadi tuas kelembagaan, yang mampu mengubah sumber daya menjadi kekuatan pendorong, mengubah potensi menjadi pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, berkontribusi dalam mewujudkan tujuan 100 tahun dalam tatanan regional dan global yang terus berubah.