(VOVworld) – Pada Rabu (20 Mei), di Buenos, ibukota Argentina dibuka lokakarya tentang Laut Timur dengan partisipasi mayoritas profesor, sarjana dan mahasiswa. Dengan tema “Mengelola ruang maritim dari ASEAN, ide bagi Argentina”, lokakarya ini bertujuan berbagi pandangan dan pengalaman negara-negara dalam mempertahankan kedaulatan laut dan pulau.
Panorama lokakarya ini
(Foto : vietnam+)
Di sini, Duta Besar Vietnam di Argentina, Nguyen Dinh Thao menunjukkan bahwa Vietnam mempunyai semua bukti sejarah dan dasar hukum untuk menegaskan kedaulatannya terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracels) dan Truong Sa (Spraley), bersamaan itu menjelaskan haluan Vietnam dalam menangani sengketa di Laut Timur dengan langkah damai, di atas dasar hukum internasional.
Juga pada hari yang sama, di Brussels, ibukota Belgia, diadakan lokakarya dengan tema: “Laut Timur, prospek dilihat dari hukum dan sejarah” dengan pembicara resmi yalah Anotonio T.Carpio, pakar hukum dari Mahkamah Agung Filipina. Dalam presentasinya, Carpio menganalisí sengketa sekarang di Laut Timur di atas dasar 3 jenis dokumen: Dokumen tentang sejarah dan peta kuno, dokumen resmi dan pernyataan pemerintah-pemerintah yang besangkutan; serta Konvensi PBB tentang Hukum Laut - tahun 1982 (UNCLOS-1982) dan pelaksanaannya. Semua bukti ini memperlihatkan bahwa semua tuntutan Tiongkok tentang kedaulatan di Laut Timur tidak punya dasar hukum. Menurut semua dokumen yang diajukan sarjana Carpio, Tiongkok mengajukan tuntutan tentang “Garis sembilan ruas” adalah tidak berdasar dan dibuat secara gegabah dan tidak ada koordinat yang akurat.
Juga pada Rabu (20 Mei), jaringan berita Eropa, Presse Image memuat artikel tentang lokakarya Laut Timur pada 18 Mei di Paris, ibu kota Perancis. Artikel ini menyatakan perkembangan yang baru saja terjadi di Laut Timur sejak tahun 2014. Tiongkok secara sefihak menyatakan Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut sengketa dengan Jepang dan penempatan secara tidak sah anjungan minyak Haiyang Shiyou 981. Hal ini menimbulkan ketegangan yang bereskalasi dengan penguatan kemampuan militer negara-negara di kawasan untuk menentang tuntutan Tiongkok./.